Mengapa di Era Jokowi Terjadi Swasembada Pangan?

0
Pemerintah tetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Medium dan Premium. (Foto: Humas Bapanas)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyebut capaian swasembada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan di era Presiden Soeharto sama-sama luar biasa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat.

Mentan Amran menjelaskan, definisi swasembada yang digunakan merujuk pada standar Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO). Menurut ketetapan FAO pada 1999, sebuah negara dapat disebut swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.

Dia mencontohkan, pada swasembada tahun 1984, impor beras mencapai 400 ribu ton dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta jiwa. Sementara itu, di era pemerintahan saat ini tercapai tiga kali pada 2017-2019 dan 2020, tanpa adanya impor beras medium, meskipun jumlah penduduk telah mencapai 200 juta jiwa.

“Artinya apa? upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat,” ungkap Mentan Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (26/8).

Menurut dia, kebijakan anggaran sektor pangan pada periode pertama Jokowi difokuskan untuk memenuhi kebutuhan petani, baik melalui penyediaan sarana pertanian seperti benih dan pupuk, maupun dengan meningkatkan intensifikasi dan mekanisasi melalui pemberian bantuan alat dan mesin pertanian.

“Hasilnya, produksi beras mampu surplus antara 1,9 juta hingga 2,85 juta ton selama periode 2017–2020,” kata Mentan Amran.

Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah di sektor pertanian tersebut membuat Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil mendapat predikat Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tahun 2016 pertama dalam sejarah pertanian dan itu di era kami dengan teman-teman ini semua mendapat WTP secara berturut-turut hingga tahun berikutnya,” kata Mentan Amran.

Oleh karena itu, Mentan Amran  meminta agar ke depan mendapat tambahan anggaran Rp 68 triliun untuk mengakselerasi berbagai program guna mewujudkan swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

“Jadi anggaran Rp 68 triliun ini bukan berdiri sendiri, tapi betul-betul holistik dari air sampai pupuk akan kita perhatikan termasuk juga pompa,” pungkas Menteri kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini