Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah anggapan bahwa beras premium langka di pasaran. Meski stok di sejumlah ritel sempat kosong, Bapanas memastikan beras premium masih tersedia di berbagai titik penjualan, termasuk produk Perum Bulog dan ID Food.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan bersama tim. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kekosongan stok hanya terjadi di beberapa ritel dan bukan mencerminkan kondisi pasokan secara keseluruhan.
“Sebenarnya tidak langka. Kalau dibilang langka, tidak. Kami juga turun bersama tim, ada beberapa ritel yang kosong tapi sebagian ritel masih ada. Beras Bulog masih ada. Beras premium masih ada dengan berbagai merek, termasuk beras dari ID Food. Rania dan lain sebagainya,” kata Ketut di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Sabtu (25/7).
Dalam pantauan harga pangan yang dilakukan Bapanas, rerata harga beras premium secara nasional per 24 Juli berada di Rp 15.966 per kg. Namun level harga tersebut merupakan rerata harga dari keseluruhan 3 zonasi HET beras premium.
Misalnya saja pada Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi) rerata harga beras premium hanya sedikit melebihi HET. Per 24 Juli tercatat di Rp 15.224 per kg atau 2,17 persen tipis melebihi HET beras premium yang ditetapkan pada Rp 14.900 per kg.
“Kalau dilihat dari harga, relatif, tapi ada beberapa yang stabil. Kalau menengah ke atas, naik sedikit, oke lah. Tolong jangan juga teriak yang menengah ke atasnya. Justru yang menengah ke atas itu memberikan semacam subsidi silang,” kata Deputi Ketut.
Menurut dia, kenaikan harga pada segmen beras premium masih dapat diimbangi dengan berbagai program pemerintah untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
“Mereka mengeluarkan lebih banyak sedikit tapi masyarakat yang (paling) memerlukan, yang menengah ke bawah atau yang di bawahnya lagi, tentu dukungan bantuan dari pemerintah tidak henti-hentinya. Jadi (harga) naik sedikit, tapi intervensi pemerintah terus-menerus. Ini seimbang sebenarnya,” tambah Ketut.
Program intervensi yang dimaksud antara lain program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Sejak Januari tahun 2026, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah disalurkan ke masyarakat telah mencapai 1,4 juta ton.
Capaian tersebut terdiri dari realisasi penjualan beras SPHP pada Januari-Februari 2026 sebanyak 221,05 ribu ton yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025. Kemudian realisasi SPHP beras Maret sampai Juli ini 520,83 ribu ton ditambah realisasi program bantuan pangan tahap pertama 662,88 ribu ton.
Untuk itu, Bapanas mengajak publik untuk tidak hanya melihat kondisi perberasan di hilir saja. Melainkan perlu juga mengamati kondisi di hulu terkait kondisi petani padi dalam negeri saat ini seperti apa.
“Kita jangan melihat di hilir saja. Kita harus melihat di hulu. Arahan daripada Bapak Presiden Prabowo adalah swasembada. Kalau kita ingin swasembada, tentu petani kita sedang nyaman-nyamannya sekarang, sangat nyaman berproduksi,” ungkap Deputi Bapanas Ketut.
“Kalau kita swasembada, tentu masyarakat kita lebih tenang, lebih tenteram, lebih makmur. Jangan sampai kejadian seperti petelur ayam yang harganya sempat Rp 16.000 dari seharusnya yang Rp 24.000. Petani dan peternak kita harus dijaga harganya,” tutup Ketut.
Sementara itu, Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman menegaskan pasokan beras nasional dalam kondisi aman sehingga tidak boleh terjadi kelangkaan di lapangan. Menurut dia, capaian swasembada beras telah membuat stok nasional melimpah. Karena itu, pemerintah bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terus memantau distribusi dan harga beras untuk mencegah adanya pihak yang memanfaatkan kondisi pasar.
“Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita (itu) langka,” tegas Amran.
Amran mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan di seluruh wilayah. Saat ini stok beras pemerintah mencapai sekitar 5,2 juta ton, sementara kapasitas gudang sekitar 3 juta ton sehingga pemerintah juga menyewa tambahan kapasitas penyimpanan sekitar 2,3 juta ton.
“Kami bersama Satgas Pangan, pantau seluruh Indonesia. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,2 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka,” ujarnya.
Selain memastikan pasokan tetap tersedia, Amran juga mengingatkan pelaku usaha perberasan agar tidak memainkan harga di tingkat konsumen. Menurutnya, kondisi saat ini berbeda dibandingkan sebelumnya karena Indonesia telah memiliki stok beras yang cukup sehingga tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menciptakan gejolak harga.
“Jadi kepada teman-teman pengusaha, jangan mempermainkan harga di lapangan. Kalau dulu, stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada,” kata Amran.
Ia menegaskan pemerintah bersama Satgas Pangan akan terus mengawasi distribusi beras di seluruh Indonesia dan tidak segan menindak pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Tolong sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak,” pungkas Amran.
Reporter: Supianto
