Perum Bulog di era Presiden Prabowo Subianto tengah bertransformasi untuk mengembalikan peran besarnya sebagai penjaga kedaulatan pangan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani dalam Pemuda Tani Dialogue Forum bertajuk “Perubahan Undang-Undang Pangan: Swasembada Pangan, Hak Petani & Kepastian Usaha”, Jakarta, Senin (10/11).
Rizal menjelaskan, transformasi kelembagaan Bulog sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 menjadi dasar bagi penguatan kembali peran Bulog.
“Nah, Bulog dulu zaman Pak Bustanil Arifin, Pak Beddu Amang itu Bulog lagi top-topnya. Karena semua sumber daya bahkan sembako, mulai dari beras, telur, ayam, daging, sampai susu, semua dipegang Bulog,” ujar Rizal.
Namun, menurut dia, setelah masuknya program Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), peran Bulog mulai dikecilkan dan hanya difokuskan pada pengelolaan beras.
“Semenjak masuknya bantuan IMF itu, Bulog dikebiri, dikecilkan, dimasukkan ke BUMN yang hanya mengurus beras,” ujar Rizal
Menurut dia, dampak dari kebijakan tersebut masih terasa hingga kini. “Karena tidak lagi sekuat dulu, peran Bulog tidak terlihat maksimal,” kata Rizal.
Kini, di era kepemimpinan Presiden Prabowo, Rizal menyebut Bulog mendapat arahan untuk mengembalikan kejayaannya agar kembali menjadi penopang utama kedaulatan pangan nasional.
“Supaya kita betul-betul berdaulat pangan. Pangannya bukan hanya beras, tapi sembako itu juga harus berdaulat,” imbuh dia.
Rizal menyebut, arah transformasi Bulog di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini didasari empat prinsip besar pengelolaan pangan
“Harapannya Pak Presiden itu adalah pangan itu sebagai senjata (weapon) karena mohon maaf dari seluruh negara di dunia ini yang hebat, yang bisa bertahan bertempur dan lain sebagainya itu yang memiliki sumber daya pangannya yang paling kuat,” ujar Rizal.
Lebih lanjut, Rizal menilai, pangan juga merupakan bagian dari kedaulatan nasional (national security). Dia menjelaskan, banyak negara di dunia yang mengalami kekacauan akibat krisis pangan.
“Krisis politik, krisis ekonomi, krisis apapun masih bisa bertahan, tapi begitu krisis pangan negara manapun akan chaos kalau krisis pangan. Ini sudah terjadi banyak di beberapa negara, khususnya di Afrika,” ujar dia.
Selain itu, dia juga menyebut pangan sebagai simbol kedaulatan (national sovereignty).
“Kalau kampung tengah ini nggak nyaman, pasti dia nggak nyaman. Gimana kita mau berdaulat negaranya? Pangannya aja nggak berdaulat. Nah itu kasarannya seperti itu. Jadi untuk berdaulat, kita harus swasembada pangan,” ujar Rizal.
Karena itu, sambung Rizal, sesuai arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas, Bulog diarahkan menjadi salah satu penopang utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Terakhir, Rizal menegaskan bahwa pangan merupakan hak dasar atau hak asasi manusia (human right) setiap warga negara.
“Setiap penduduk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari suku Aceh sampai Papua, semuanya berhak mendapat pangan dari negara. Dan ini menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini Bulog, untuk menyalurkan bahan pangan tersebut,” tegas dia.
Reporter: Supianto
