Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menegaskan, Perum Bulog harus menjaga keseimbangan antara penyerapan dan penyaluran beras agar stok akhir tahun tetap ideal di kisaran 1,5 sampai 1,8 juta ton.
“Bapanas tahun ini menugaskan Bulog 3 juta ton setara beras dan pada saat Bapanas memberikan penugasan kepada Bulog, itu satu paket antara penyerapan dengan penyaluran. Kita mesti upayakan terus supaya Bulog dapat mengeluarkan stoknya secara konsisten,” kata Arief dikutip dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (9/9).
Arief menuturkan, stok beras Bulog yang terlalu besar, misalnya mencapai 2,5 sampai 3 juta ton, justru berisiko menurunkan mutu beras dan menimbulkan biaya bunga bank yang tinggi.
“Ini juga supaya nanti pada waktu di Maret dan April, saat panen raya, gudangnya sudah kosong. Jadi siap menyerap produksi yang baru, gabah yang segar,” tambahnya
Dalam catatan Bapanas, tahun 2024 menjadi realisasi penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terbesar dalam 5 tahun terakhir. Kala itu sebanyak 3,4 juta ton CBP telah disalurkan dengan stok akhir tahun di angka 1,8 juta ton. Salah satu impak positifnya adalah inflasi pangan lebih terkendali.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), titik inflasi pangan secara tahunan yang tertinggi di 2024 berada di Maret dengan 10,33 persen. Namun di bulan-bulan selanjutnya semakin menurun. Di akhir 2024, inflasi pangan tahunan berada di angka yang sangat rendah di 0,12 persen.
Sementara kondisi stok dan penyaluran CBP di tahun 2025 ini, per 8 September, stok beras Bulog total terdapat 3,97 juta ton dengan realisasi penyerapan setara beras berada di 2,98 juta ton atau 99,52 persen dari target 3 juta ton.
Penyaluran CBP hingga saat ini telah mencapai 734,5 ribu ton melalui berbagai program seperti bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Untuk memaksimalkan penyaluran di sisa tahun 2025, Bapanas telah membuka tujuh jalur distribusi meliputi instansi pemerintah, pasar rakyat, hingga ritel modern.
Sementara itu, guna memperkuat sisi penyerapan, pemerintah telah memberikan Perum Bulog dana sebesar Rp 16,6 triliun melalui skema Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada tahun ini, dan akan menambah alokasi sebesar Rp 22,7 triliun pada 2026.
“Jadi ini untuk stok beras untuk pemerintah. Lalu kita juga sedang diskusi apakah boleh dari CBP di konversi ke komersial, sehingga bisa dibeli penggiling padi secara komersial. Jadi penyaluran bisa lebih cepat,” imbuh Arief.
Sementar itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/Ketua Panja Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, menjelaskan bahwa pemerintah perlu membenahi alur distribusi stok CBP yang dikelola Bulog. Alex juga memastikan masyarakat dapat menukarkan beras Bulog apabila mendapati yang berkualitas kurang baik.
“Sekarang kan memang lagi hits lah soal masalah beras yang kemudian mengatakan langka dan segala macamnya. Kemudian Bulog yang telah menyetok Beras sampai mencatat sejarah 4,2 juta ton, (lalu) alur distribusinya seperti apa? karena kendalanya sampai sekarang adalah Bulog kesulitan melakukan operasi pasar atau sejenisnya. Nah ini yang harus kita benahi bersama,” ucap Alex.
“Tentang jeleknya beras, kalau jelek saya tadi dapat informasi dari Kepala Badan Pangan Nasional dan Dirut Bulog, itu kalau (masyarakat) ada yang jelek, bisa dikembalikan, bisa ditukar kok. Saya rasa pasti ada yang namanya beras disimpan dan pasti ada yang cacat atau ada yang mutunya turun. Tapi dalam hal ini, pemerintah terbuka untuk kemudian penerimanya menukarkan yang tidak layak,” kata Alex.
