BPDP Bersama Ditjen Perkebunan dan PT SIB Gelar Pelatihan SDM Sawit Bagi Pekebun di Sumsel Angkatan I

0

 

Palembang – Untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat kembali digencarkan melalui Pelatihan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit angkatan I yang digelar di Sumatera Selatan (Sumsel). Kegiatan ini melibatkan 38 peserta dari Kabupaten Musi Banyuasin.

Pelatihan ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), dan PT Sumber Daya Indonesia Berjaya (PT SIB). Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menutup kesenjangan produktivitas sawit rakyat yang masih jauh di bawah potensi optimal.

Acara pembukaan berlangsung di Palembang dan dihadiri unsur pemerintah pusat dan daerah, lembaga pelatihan, serta perwakilan pekebun. Sejumlah pejabat hadir memberikan sambutan, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas petani sawit di tengah tekanan industri yang semakin menuntut standar keberlanjutan.

Andi Yusuf Akbar, S.Sos., M.Si., Direktur Utama PT Sumber Daya Indonesia Berjaya (PT SIB),  dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Ditjen Perkebunan, BPDP, pemerintah daerah, hingga kelembagaan pekebun. Menurutnya, pelatihan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi bagian dari proses panjang peningkatan kapasitas petani sawit rakyat.

“Pelatihan ini diikuti 165 peserta yang telah melalui rekomendasi teknis dari Ditjen Perkebunan dan BPDP,” ujarnya di Palembang, 22 Juni 2026.

PT SIB, menurutnya, telah enam tahun dipercaya oleh Ditjen Perkebunan dan BPDP dalam menyelenggarakan berbagai program penguatan SDM perkebunan di berbagai daerah. Dalam kegiatan ini, PT SIB menurunkan tim instruktur yang terdiri dari akademisi dan praktisi, termasuk Prof. Dr. Ir. Hariyadi sebagai narasumber utama, serta Ir. Heri Murdiono sebagai Direktur Teknis PT SIB.

Pelatihan ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka BPDP, yang menjadi dasar penyusunan kurikulum, materi, dan metode pelatihan.

Menurut Andi Yusuf, tujuan utama pelatihan ini bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi perubahan cara kerja pekebun di lapangan. Karena itu, metode pembelajaran dirancang kombinatif: kelas, diskusi, praktik lapangan, hingga kunjungan ke lokasi pekebun yang sudah maju.

Salah satu agenda utama adalah kunjungan lapangan ke Koperasi Rukun Amanah Sejahtera di Kabupaten Banyuasin. Koperasi ini telah mengantongi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan menjadi contoh penerapan Good Agricultural Practices (GAP) serta penguatan kelembagaan petani.

“Peserta harus melihat langsung bagaimana standar itu diterapkan, bukan hanya mendengar teori,” kata Andi Yusuf.

Plt. Kepala Bidang Perizinan dan Penyuluhan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin, Sunarso, S.TP., M.Si, menilai pelatihan ini sangat penting dalam menjawab tantangan produktivitas sawit rakyat.

Ia menyebutkan bahwa sektor perkebunan masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari praktik budidaya yang belum optimal hingga kelembagaan petani yang masih perlu diperkuat. Karena itu, pelatihan seperti ini dianggap sebagai instrumen penting untuk transfer teknologi dan pengetahuan.

“Kami berharap peserta tidak hanya memahami teori, tetapi benar-benar menerapkannya di lapangan,” ujarnya.

Ragil Gita Lapondes, S.P., Pengelola Penilai Usaha Perkebunan Musi Banyuasin, menekankan pentingnya konsistensi penerapan hasil pelatihan. Menurutnya, perubahan produktivitas tidak akan terjadi tanpa perubahan praktik budidaya di tingkat petani.

Mula Putra, S.E., M.Sc., Ketua Kelompok Pemberdayaan dan Kelembagaan Kelapa Sawit Ditjen Perkebunan, menyoroti kesenjangan produktivitas sawit rakyat yang masih cukup lebar.

Ia menyebut, produktivitas sawit rakyat saat ini berada di kisaran 3,3–3,5 ton per hektare per tahun, sementara potensi optimalnya dapat mencapai 5–6 ton per hektare. “Kesenjangan ini harus ditutup melalui peningkatan SDM, teknologi, dan kelembagaan,” katanya.

Pemerintah, kata Mula Putra, telah menyiapkan tiga program utama untuk menjawab tantangan tersebut, yakni Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan sarana prasarana perkebunan, dan pengembangan SDM perkebunan.

Ia juga menegaskan bahwa mulai 2026, program SDM tidak hanya difokuskan pada kelapa sawit, tetapi juga komoditas kelapa dan kakao, dengan dasar hukum Perpres Nomor 132 Tahun 2024, Permentan Nomor 5 Tahun 2025, serta Kepdirjen Nomor 43 Tahun 2026.

Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penguatan soft skill dan hard skill pekebun. Soft skill mencakup penguatan kelembagaan, kerja sama, dan manajemen kelompok tani. Sementara hard skill mencakup teknik budidaya, panen, pascapanen, hingga implementasi ISPO.

Ia juga menegaskan bahwa ISPO kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi seluruh pelaku usaha perkebunan, termasuk pekebun rakyat.

Di akhir sambutannya, ia meminta peserta untuk mengikuti pelatihan secara serius dan menjadikannya sebagai momentum perubahan pola pikir. Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi pascapelatihan agar dampaknya dapat terukur di lapangan.

Dian Eka Putra, S.TP., M.Si., Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, dalam kesempatan yang sama menyebut Sumatera Selatan sebagai salah satu sentra utama sawit nasional, terutama di Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir.

Ia juga menyoroti pentingnya regenerasi petani sawit. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam pelatihan ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan sektor perkebunan.

“Regenerasi petani penting agar sektor ini tidak hanya bertahan, tetapi berkembang dengan inovasi,” ujarnya.

Pelatihan ini diharapkan menjadi titik awal perubahan praktik perkebunan sawit rakyat di Sumatera Selatan. Pemerintah dan penyelenggara menargetkan agar hasil pelatihan tidak berhenti pada ruang kelas, tetapi benar-benar diterapkan di kebun masing-masing peserta.

Dengan demikian, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan, dan penerapan standar keberlanjutan diharapkan dapat berjalan seiring, menjadikan perkebunan sawit rakyat lebih berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini