Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai pencapaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) masih sangat rendah, terutama menjelang penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) GAPKI, M. Hadi Sugeng Wahyudiono mengatakan, tingkat sertifikasi ISPO di kalangan petani masih sangat rendah, bahkan belum mencapai 1 persen. Sementara itu, sertifikasi pada perusahaan juga baru berada di kisaran 30 hingga 40 persen.
Menurut dia, capaian tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan negara pesaing yang tingkat sertifikasinya sudah mencapai lebih dari 95 persen, baik pada level petani maupun korporasi.
“Lagi-lagi ini adalah sangat jauh dibanding dengan negara tetangga yang sudah di atas 95 persen baik petani maupun korporasinya,” ujar Sugeng.
Ia menekankan diperlukan dukungan nyata atau goodwill dari pemerintah untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan tersebut agar industri sawit nasional dapat meningkatkan standar keberlanjutan dan daya saingnya di pasar global.
“EUDR itu udah di depan mata, terus kita nggak ngapa-ngapain. Ya, kita hanya kerja sendirian, kemudian banyak persoalan yang di lapangan terutama legalitas dan sebagainya, ini perlu goodwill dari pemerintah,” katanya.
Di sisi lain, GAPKI terus mendorong percepatan penerapan ISPO melalui berbagai kegiatan, salah satunya dengan menyelenggarakan klinik ISPO bagi pelaku usaha.
Namun demikian, Sugeng menegaskan, peningkatan capaian sertifikasi ISPO merupakan pekerjaan rumah bersama antara pemerintah dan pelaku usaha di sektor perkebunan sawit.
“Tapi pada prinsipnya adalah ini adalah PR bersama, pemerintah dan dan pelaku ekonomi di perkebunan sawit harus saling gandengan tangan sehingga kita bisa naik kelas untuk ISPO-nya,” imbuhnya.
Reporter: Supianto
