Yogyakarta — Di ruang utama Aula INSTIPER Yogyakarta pagi itu, para peserta workshop tampak mencatat dengan saksama saat satu per satu slide paparan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berganti di layar. Di antara para mahasiswa, dosen, pejabat daerah, hingga perwakilan perusahaan perkebunan, suara Kepala Divisi Penyaluran Dana Pengembangan SDM Perkebunan BPDP, Lucki Bagus, terdengar tegas saat berbicara tentang urgensi menyiapkan sumber daya manusia sawit.
“Industri ini tidak hanya tentang pohon sawit dan pabrik. Di baliknya ada manusia, rantai pasok, dan masa depan yang harus dipertahankan. SDM adalah fondasinya,” ujarnya.
Workshop yang digelar pada 9 Desember 2025 itu memang menjadi salah satu panggung penting bagi BPDP untuk menjelaskan arah baru kebijakan dana sawit. Selama satu dekade, BPDP sering dipersepsikan publik hanya sebagai pengelola pungutan ekspor sawit untuk subsidi biodiesel. Namun presentasi Lucki memperlihatkan dimensi yang jauh lebih luas: investasi pada manusia, mulai dari pekebun swadaya hingga mahasiswa teknik kimia, dari tenaga panen hingga analis keuangan industri.
Dalam kerangka besar pembangunan perkebunan, sektor ini menyumbang 4,17 persen PDB Indonesia pada 2024. Angka yang, menurut Lucki, tidak bisa dipertahankan jika industri gagal menghsilkan tenaga kerja yang sesuai tuntutan zaman. “Kita tidak sedang bicara satu atau dua tahun. Ini adalah agenda 20–30 tahun ke depan. Jika kita tidak siapkan SDM dari sekarang, Indonesia akan kehilangan momentum leadership di pasar minyak nabati global,” katanya.
Indonesia masih menjadi produsen minyak sawit terbesar dunia, menyumbang 22 persen dari seluruh produksi minyak nabati global. Tahun lalu, produksi sawit Indonesia mencapai 47 juta ton. Di panggung internasional, sawit terkenal sebagai tanaman dengan produktivitas paling tinggi: empat ton minyak per hektare, jauh di atas kedelai, bunga matahari, dan rapeseed yang rata-rata hanya di bawah satu ton. Namun keunggulan ini datang bersama tantangan baru: tekanan regulasi Eropa, persaingan harga global, kampanye negatif, dan kebutuhan transisi energi bersih.
“Industri sawit tidak sedang berjalan di jalur datar. Ada naik-turun yang semakin ekstrem. SDM yang kuat adalah satu-satunya faktor yang bisa menjaga kita tetap stabil,” kata Lucki.
Slide berikutnya menunjukkan grafik perkembangan hilirisasi sawit dalam dua dekade terakhir. Angka-angka itu bercerita banyak: ekspor produk jadi—mulai dari sabun, kosmetik, biopelumas, hingga bahan baku cokelat—terus menanjak. Jika pada awal 2000-an ekspor CPO masih mendominasi, kini lebih dari 70 persen ekspor sawit adalah produk olahan.
“Perubahan struktur industri ini dramatis. Dan perubahan seperti ini selalu datang dengan konsekuensi pada kebutuhan tenaga kerja,” kata Lucki sambil menekankan bahwa hilirisasi membutuhkan teknisi mesin, analis kimia, ahli pengolahan pangan, manajer logistik, hingga programmer sistem pabrik.
Di titik inilah posisi SDM menjadi krusial. BPDP mencatat bahwa hampir separuh kebun sawit Indonesia dikelola pekebun swadaya. Dari total 16,38 juta hektare lahan, 41 persennya milik petani kecil. Mereka mengelola kebun dengan pengetahuan terbatas, akses lemah terhadap pembiayaan, hingga kendala legalitas lahan.
Padahal, menurut Lucki, keberlanjutan industri ditentukan oleh kemampuan pekebun swadaya beradaptasi dengan standar baru, termasuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “Kalau petani kecil tidak naik kelas, industri tidak akan naik kelas. Produktivitas kita akan berhenti di angka tiga ton per hektare selamanya,” katanya.
BPDP menjawab kesenjangan itu melalui empat jalur sekaligus: pendidikan, pelatihan teknis, penyuluhan, dan pendampingan untuk keluarga pekebun. Tahun 2025 saja, program pendidikan sawit melibatkan 41 lembaga pendidikan dari Aceh hingga Papua.
Di Yogyakarta, lebih dari 4.260 mahasiswa menerima manfaat program BPDP; di Jawa Barat ada 1.730 mahasiswa; sementara ratusan lainnya tersebar di Riau, Sumut, Jambi, hingga Papua. Prodi yang didukung mencakup agribisnis, agroteknologi, teknik mesin, teknik kimia, teknologi pengolahan hasil pertanian, hingga informatika. Semua diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja rantai pasok sawit, dari hulu hingga hilir.
Selain pendidikan formal, pelatihan menjadi mesin percepatan terbesar. Hingga Oktober 2025, BPDP mencatat 32.152 peserta dilatih dalam berbagai kelas. Sebaran pelatihan terjadi di 21 provinsi, dengan Riau sebagai wilayah paling padat kegiatan: 57 kelas pelatihan dalam setahun. Pelatihan meliputi budidaya, panen-pascapanen, pembuatan pupuk organik, pemetaan kebun, ISPO, pengelolaan sarana prasarana, hingga kewirausahaan. “Pelatihan ini bukan sekadar memberikan sertifikat. Yang kita kejar adalah perubahan perilaku dan peningkatan standar kerja,” kata Lucki.
Pendampingan juga diperluas untuk mendorong pekebun swadaya mengurus legalitas kebun, mempersiapkan sertifikasi, serta memahami administrasi usaha. Untuk banyak pekebun, akses informasi tentang benih bersertifikat, teknik pemupukan, atau manajemen pemanenan selama bertahun-tahun menjadi barang mahal. Melalui pendampingan intensif, BPDP mencoba memutus mata rantai ketertinggalan itu.
Seiring dengan semua program tersebut, alokasi dana untuk pengembangan SDM meningkat drastis dalam satu dekade. Pada 2017, dana SDM yang disalurkan baru sekitar Rp 12 miliar. Tahun ini, jumlahnya melonjak menjadi Rp 437 miliar. Secara akumulatif, penyaluran dana SDM sejak 2015 mencapai Rp 1,174 triliun. Lonjakan ini, menurut Lucki, menunjukkan pergeseran paradigma: dana sawit bukan hanya untuk biodiesel, tetapi investasi manusia. “Inilah investasi yang tidak bisa dihitung dengan cepat. Hasilnya terlihat dalam 5, 10, hingga 20 tahun ke depan. Tapi ketika hasil itu muncul, dampaknya sangat besar dan menyeluruh,” ujarnya.
Rantai pasok sawit dikenal panjang dan kompleks, mencakup setidaknya delapan tahapan utama: pembenihan, pembibitan, budidaya, panen, pengangkutan, pengolahan di pabrik, pemurnian, hingga pemasaran produk. Setiap tahap membutuhkan SDM dengan keahlian berbeda. Pembenihan membutuhkan ahli pemuliaan; budidaya membutuhkan agronom; pabrik membutuhkan teknisi mekanik dan analis kimia; hilirisasi membutuhkan ahli formulasi kosmetik, teknolog pangan, dan insinyur kimia; pemasaran membutuhkan praktisi logistik dan keuangan. “Inilah sebabnya SDM sawit tidak bisa dilihat sebagai satu identitas tunggal: mereka adalah ekosistem,” kata Lucki.
Dalam forum tersebut, ia juga menyinggung tekanan lain yang tidak kalah serius: stabilitas harga CPO. Dalam dua tahun terakhir, harga minyak sawit mentah mengalami fluktuasi tajam akibat gejolak geopolitik global dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Penurunan harga CPO berdampak langsung pada pendapatan petani dan perusahaan. BPDP mencoba mengatasi turbulensi itu dengan memperkuat hilirisasi dan memperluas program biodiesel untuk menyerap kelebihan pasokan. “Ketika harga ekspor turun, industri hilir domestik harus siap menyerap. Dan untuk itu, kita butuh SDM yang kuat,” katanya.
Paparan Lucki juga menampilkan peta persebaran pelatihan selama 2025 yang tampak seperti jaringan saraf yang menyebar dari Aceh hingga Papua Barat. Angka-angka di baliknya menunjukkan upaya membentuk generasi baru pekerja sawit yang tidak hanya paham budidaya, tetapi juga memahami persoalan keberlanjutan, keselamatan kerja, hingga teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi kebun sawit bukan lagi pilihan: penggunaan drone, sensor tanah, aplikasi pemetaan, hingga sistem monitoring panen berbasis satelit mulai memasuki kebun-kebun besar. “Jika pekerja tidak dibekali, maka teknologi hanya akan menjadi pajangan. Indonesia butuh tenaga yang bisa menjalankan teknologi itu, bukan hanya menjadi penonton,” ujar Lucki.
Di penghujung presentasi, Lucki memaparkan target 2026 yang disebutnya “ambisius tapi realistis”: melatih lebih dari 15 ribu SDM baru dan membuka akses pendidikan untuk sekitar 5 ribu mahasiswa baru. Ia menyebut target ini akan menempatkan Indonesia pada posisi strategis menjelang masuknya berbagai regulasi rantai pasok internasional. “Dunia berubah, dan aturan tentang komoditas juga berubah. Jika SDM kita tidak siap, kita hanya akan menjadi korban regulasi. Tapi dengan SDM kuat, kita menjadi pemain yang menentukan,” kata dia.
Workshop itu kemudian ditutup dengan sesi diskusi yang berlangsung lebih panjang dari jadwal semula. Peserta mengajukan pertanyaan soal tantangan ISPO, akses pendidikan untuk keluarga pekebun, hingga peluang kerja lulusan program vokasi sawit. Dari wajah-wajah peserta—mahasiswa muda, aparatur desa, hingga petani yang sengaja datang dari kabupaten sekitar—tampak antusiasme dan kecemasan yang sama: masa depan sawit Indonesia adalah masa depan mereka juga.
“BPDP hadir bukan hanya sebagai penyalur dana, tetapi sebagai penggerak masa depan industri,” kata Lucki sebelum meninggalkan podium. Pernyataan itu menggantung di ruang aula, seperti pengingat bahwa industri dengan rantai pasok sepanjang sawit tidak akan pernah berdiri kokoh tanpa fondasi manusia yang kuat dan berdaya saing.
