Yogyakarta — Pemerintah menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi utama untuk memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia. Penegasan itu disampaikan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir. Baginda Siagian, M.Si., dalam Workshop Sumber Daya Manusia Industri Perkebunan yang digelar di INSTIPER Yogyakarta, 9 Desember 2025.
Dalam forum yang dihadiri akademisi, pelaku usaha dan lembaga pendidikan vokasi tersebut, Baginda menekankan bahwa industri sawit tidak hanya memainkan peran besar dalam perekonomian nasional—tetapi juga menjadi ‘nafas’ jutaan keluarga pekebun dan pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor ini.
“Industri sawit adalah industri padat karya. Di balik setiap ton minyak sawit, ada jutaan orang yang bergantung pada keberlanjutan industri ini,” ujarnya.
Indonesia kini mengelola 16,38 juta hektare kebun sawit dengan produksi mencapai 47 juta ton pada 2024. Angka itu menjadikan Indonesia produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dari total luasan tersebut, 42 persen adalah kebun rakyat yang ditanami sekitar 5,2 juta pekebun. Selebihnya dikelola perusahaan swasta dan sebagian kecil BUMN.
Dampak ekonominya sangat besar: nilai ekspor sawit tahun 2023 mencapai US$ 24 miliar dengan volume ekspor 27,5 juta ton. Industri ini juga menyumbang 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyediakan 9,7 juta pekerjaan langsung serta hingga 8 juta pekerjaan tidak langsung di pedesaan.
Selain sebagai komoditas ekspor, sawit juga menjadi tulang punggung program energi nasional. Target kebijakan B40 mulai 2025 memerlukan 13,8 juta kiloliter CPO untuk pencampuran biodiesel. “Artinya, tanpa sawit, ketahanan energi kita akan sangat terganggu,” kata Baginda.
Meski punya kekuatan besar, produktivitas sawit Indonesia disebut masih rendah. Rata-rata produksi berada di angka 3 ton per hektare per tahun, sementara potensi optimalnya bisa mencapai 5–6 ton per hektare.
“Ada gap yang besar antara potensi dan kenyataan. Ini persoalan klasik yang sebenarnya bisa dikejar kalau SDM dan tata kelola lapangan diperbaiki,” ujar Baginda.
Kelemahan dalam praktik budidaya, kurangnya akses benih unggul, hingga minimnya kemampuan manajerial pekebun menjadi hambatan utama. Pemerintah menilai persoalan ini tidak akan selesai jika pekebun dan tenaga kerja kebun tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan memadai.
Di sisi lain, modernisasi industri sawit—termasuk penggunaan teknologi panen, sistem pencatatan digital, dan pengolahan limbah menjadi energi—menuntut tenaga kerja dengan kompetensi yang berbeda dari dekade sebelumnya. SDM sawit harus adaptif dengan teknologi baru dan standar keberlanjutan global.
Isu legalitas menjadi sorotan khusus. Pemerintah mengidentifikasi masih banyak kebun, terutama kebun rakyat, yang belum memiliki SHM, HGU, atau STDB. Tidak sedikit pula yang terlanjur beroperasi di dalam kawasan hutan. Setidaknya 3 juta hektare lahan sawit disebut terindikasi berada dalam kawasan hutan. “Ini mempersulit upaya sertifikasi dan peremajaan,” kata Baginda.
Legalitas lahan menjadi syarat utama untuk mendapatkan akses pembiayaan, peremajaan sawit rakyat (PSR), maupun pembinaan pemerintah. Ketidakjelasan status lahan juga menjadi pemicu konflik berkepanjangan antara pekebun, perusahaan, dan negara.
Di luar persoalan teknis, sawit Indonesia tak luput dari konflik usaha di lapangan. Harmonisasi antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat sering tidak berjalan mulus. “Hubungan inti-plasma ataupun kemitraan masih menyisakan banyak catatan,” ujar Baginda.
Tekanan juga datang dari luar negeri. Uni Eropa, yang selama ini menjadi pasar penting minyak sawit, menerapkan kebijakan ketat terkait jejak deforestasi melalui EU Deforestation Regulation (EUDR). Belum lagi kampanye negatif terkait kesehatan dan lingkungan. “Kemampuan SDM dalam memenuhi tuntutan pasar global adalah penentu daya saing kita ke depan,” ucapnya.
Dalam presentasinya, Baginda juga menyinggung masalah ketenagakerjaan yang kerap mencoreng citra sawit Indonesia. Persoalan itu meliputi:
● Pekerja perempuan di posisi berisiko. Banyak pekerja perempuan ditempatkan pada pekerjaan berat seperti penyemprotan pestisida. Sayangnya, fasilitas perlindungan diri belum selalu sesuai standar. Mereka juga menghadapi beban ganda antara pekerjaan dan urusan rumah tangga serta akses terbatas ke layanan kesehatan dan cuti melahirkan.
● Keterlibatan anak. Di sejumlah daerah, anak-anak masih ditemukan melakukan pekerjaan ringan seperti mengumpulkan brondolan. Faktor pendorongnya adalah kemiskinan keluarga dan akses pendidikan yang terbatas. Pemerintah menegaskan bahwa industri sawit tunduk pada UU Ketenagakerjaan dan konvensi ILO tentang penghapusan pekerja anak.
● Upah layak dan status kerja buruh. Praktik buruh harian lepas (BHL) masih dominan. Status kerja yang tidak pasti membuat mereka rentan tidak mendapatkan jaminan sosial, cuti, maupun perlindungan hukum. Struktur upah pun belum sepenuhnya transparan.
● Minimnya pelatihan K3 dan keselamatan kerja. Risiko kecelakaan, paparan bahan kimia, hingga kelelahan fisik masih menghantui pekerja kebun. Padahal K3 adalah salah satu elemen kunci dalam sertifikasi ISPO.
Untuk mempercepat peningkatan SDM, pemerintah menggenjot program beasiswa vokasi dan pelatihan teknis secara nasional. Pada 2025, target beasiswa mencapai 4.000 penerima, bekerja sama dengan 41 lembaga pendidikan dan 92 program studi yang relevan dengan industri sawit. Jumlah pendaftar melonjak hingga 20.035 calon mahasiswa.
Pelatihan teknis juga diperluas. Tahun 2025, pemerintah menargetkan 15.000 peserta mengikuti pelatihan terkait teknis budidaya, manajemen kebun, kewirausahaan, dan keselamatan kerja. Program dilakukan melalui 18 lembaga pelatihan. “Kita butuh tenaga kerja kebun hingga manajer kebun yang kompeten. Tanpa itu, produktivitas tidak akan naik,” ujar Baginda.
Pemerintah berharap lulusan program beasiswa dan pelatihan ini mampu mendistribusikan knowledge, skill, dan attitude kepada komunitas pekebun dan perusahaan sehingga terjadi percepatan adopsi praktik baik di lapangan.
Kementerian Pertanian membagi arah kebijakan pengembangan sawit ke dalam tiga poros besar:
1. Peningkatan Produktivitas
Melalui peremajaan sawit rakyat (PSR), penyediaan sarana produksi, pendataan melalui STDB, sertifikasi lahan dan ISPO, serta pembiayaan murah melalui KUR. Diversifikasi seperti integrasi sawit-sapi dan pemanfaatan limbah juga didorong.
2. Pengembangan Hilirisasi dan Energi
Pemerintah mendorong industri hilir sawit, termasuk pengembangan biohidrokarbon dan biomassa. Kebijakan B40 dan rencana menuju B50 menjadi pendorong utama. Perusahaan juga diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen.
3. Penguatan Ekosistem dan Tata Kelola Berkelanjutan
Termasuk penyelesaian lahan sawit di kawasan hutan, pemenuhan sertifikasi, peningkatan kapasitas SDM, serta kemitraan yang setara antara perusahaan dan pekebun.
Peningkatan SDM disebut sebagai komponen yang akan menentukan masa depan industri sawit Indonesia. Baginda menyebut bahwa semua upaya—mulai dari beasiswa hingga pelatihan—ditujukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu mengelola industri sawit dari hulu hingga hilir. “SDM yang kompeten adalah tulang punggung industri. Tanpa itu, kita tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, atau bersaing di pasar global,” katanya.
Ia berharap peningkatan kapasitas SDM dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi pekebun, peningkatan pendapatan keluarga, dan terbentuknya industri yang lebih inklusif. “Sawit harus menjadi sumber kesejahteraan, bukan sumber masalah,” ujarnya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa investasi terbesar yang harus dilakukan bukan hanya pada mesin dan teknologi, tetapi pada manusia yang mengoperasikan industri tersebut. Karena pada akhirnya, masa depan sawit Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan para pekerjanya untuk beradaptasi, berinovasi, dan memimpin perubahan.
