Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras ke depan akan diperluas melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Keputusan ini merujuk pada hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar pada 12 Juni lalu, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, menginstruksikan agar koperasi menjadi kanal distribusi utama untuk memperluas jangkauan program SPHP beras.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan bahwa keterlibatan koperasi akan memperkuat distribusi beras pemerintah ke masyarakat secara langsung.
“Ini langkah positif karena melalui koperasi, masyarakat akan lebih mudah memperoleh beras pemerintah dengan harga terjangkau,” ujar Ketut saat meninjau Pusat Bisnis Koperasi Merah Putih di Sukodadi, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (16/6).
Ketut menambahkan, koperasi memiliki potensi besar sebagai mitra distribusi. Jika 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia bisa beroperasi secara penuh, pemerintah akan memiliki jaringan logistik rakyat yang kuat dan merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Masyarakat yang memang membutuhkan logistik pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Ini sangat bagus,” ujar Ketut.
Untuk diketahui, keran penyaluran program SPHP beras telah dibuka kembali oleh pemerintah. Mulai Juni ini hingga Desember, total penyaluran maksimal sampai 1,5 juta ton.
Target 1,5 juta ton tersebut merupakan salah satu keputusan dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, pada Senin, 30 Desember 2024.
Adapun realisasi SPHP beras di 2025 sendiri telah berada di angka 181,1 ribu ton. Dengan begitu, maksimal sekitar 1,318 juta ton lagi SPHP beras dapat disalurkan ke masyarakat dalam 6 bulan ini. Akan tetapi, daerah sasarannya akan ditentukan secara selektif dengan tetap memperhatikan harga petani padi setempat.
Sementara itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengapresiasi perluasan kanal penyaluran SPHP beras melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Arief yakin terobosan ini akan mampu menjadi pengungkit ekonomi perdesaan.
“Perintah Bapak Presiden mengenai Koperasi Desa Merah Putih sudah jelas. Ada Perpres dan Inpres. Jadi program prorakyat ini diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi di desa. Kita bentuk di dalam Kopdes nanti ada gerai pangan, klinik, apotek, cold storage sampai penjualan elpiji 3 kilogram. Termasuk SPHP beras, jadi masyarakat tidak akan kesulitan lagi,” gagas Arief.
