Kenaikan harga beras nasional di tengah melimpahnya stok cadangan beras pemerintah (CBP) menuai sorotan tajam dari akademisi IPB University, Prima Gandhi. Ia menilai fenomena tersebut sebagai anomali yang tidak bisa dianggap wajar dan berpotensi mengarah pada pelanggaran pidana dalam distribusi beras.
“Anomali ini sempat terjadi juga bulan lalu di Jepang ketika Pemerintah Jepang sudah melepaskan cadangan beras ke pasar akibat kekurangan stok beras nasional namun harga tidak kunjung turun. Bedanya di Jepang pemerintah dengan cepat mengetahui penyebabnya. aktor dan saluran tataniaga beras terdata dengan baik, up date, dan presisi. Sedangkan di Indonesia saat ini anomali harga terjadi di saat stok CBP mencapai lebih dari 4,2 juta ton. Untuk itu, Satgas Pangan harus bergerak dan melompat lebih cepat untuk mengetahui apa penyebabnya,” tegas Gandhi saat dihubungi via telepon, Selasa (17/6).
Menurut Gandhi, pergerakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang mengalir ke pasar induk seperti Cipinang patut dicurigai. Pasalnya, beras SPHP seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial seperti bantuan pangan dan operasi pasar, bukan masuk ke jalur distribusi komersial yang bisa menekan harga naik.
“Saya kira jika ini terbukti maka ini termasuk pelanggaran yang harus ditindak. Jangan sampai masyarakat harus membeli beras dengan harga tinggi, padahal stok nasional melimpah hasil dari panen raya,” ujarnya.
Gandhi mendesak agar Satgas Pangan Mabes Polri segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi beras SPHP.
“Yang seperti ini harus diberi efek jera agar tidak terulang. Jangan biarkan rakyat dirugikan karena ulah segelintir oknum,” imbuhnya.
Selain pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan, Gandhi yang sedang menyelesaikan doktoral di Tokyo University of Agriculture berharap kedepan pemerintah dapat memetakan dan mengupdate aktor yang terlibat pada saluran tataniaga beras di pasar Indonesia. Sehingga jika ada anomali seperti ini penyebabnya dapat cepat di ketahui.
Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Mabes Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf sebelumnya memastikan bahwa pihaknya sedang menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan kejanggalan dalam distribusi beras SPHP di sejumlah pasar, termasuk Pasar Induk Cipinang.
“Kami melihat adanya anomali harga di tengah kondisi produksi beras nasional yang sedang tinggi. Ini tentu perlu ditelusuri lebih dalam,” kata Helfi.
Satgas Pangan pun menyatakan siap menindak setiap laporan masyarakat yang mengarah pada dugaan penyimpangan distribusi beras. Helfi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk bertindak jika ditemukan bukti pelanggaran di lapangan.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga turut menyoroti kondisi ini. Ia menyebut tren kenaikan harga beras saat panen raya sebagai sesuatu yang janggal dan berpotensi sabotase terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan.
“Di tengah panen raya, harga beras justru naik, stok Cipinang turun. Ini bukan hanya aneh, tapi juga berpotensi sabotase terhadap pemerintah. Kita tidak boleh tinggal diam,” tegas Amran.
