BALI, 12 November 2026 – Pemerintah Indonesia masih mengevaluasi rencana penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada 2027. Evaluasi dilakukan untuk memastikan peningkatan pemanfaatan biodiesel sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional tidak menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan bahan baku, industri kelapa sawit, maupun keberlanjutan pembiayaan program.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa pemerintah akan menggelar rapat khusus terkait mandatori biodiesel 2027 pada pekan depan. Pertemuan tersebut akan membahas evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sekaligus mematangkan proyeksi kebijakan energi hijau untuk tahun mendatang.
Menurut Eniya, keputusan mengenai besaran campuran biodiesel pada 2027 tidak bisa hanya mempertimbangkan target pengurangan konsumsi bahan bakar fosil. Pemerintah juga harus memperhitungkan kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta kemampuan pembiayaan agar implementasinya berjalan berkelanjutan.
”Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” jelasnya.
Eniya memahami adanya kekhawatiran bahwa penerapan B50 berpotensi mengurangi ketersediaan bahan baku atau feedstock bagi industri kelapa sawit, terutama apabila kebutuhan domestik meningkat secara signifikan. Peningkatan konsumsi biodiesel memang akan menyerap lebih banyak minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
Namun, berdasarkan perhitungan pemerintah, pasokan bahan baku dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program mandatori hingga tahun depan. Dengan demikian, peningkatan penyerapan domestik diharapkan tidak serta-merta mengganggu aktivitas ekspor maupun pasokan bagi industri pengolahan sawit.
Meski demikian, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru. Berbagai risiko tetap diperhitungkan, termasuk kemungkinan perubahan kondisi pasar minyak nabati, kebutuhan industri hilir, serta dinamika harga minyak sawit di pasar internasional.
Karena itu, penentuan tingkat campuran biodiesel pada 2027 masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. ”Saya masih punya waktu satu bulan,” ungkap Eniya.
Dari sisi implementasi, program biodiesel nasional menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik telah mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83 persen dari total alokasi sebesar 16,75 juta kiloliter. Capaian tersebut menunjukkan semakin besarnya peran biodiesel dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Eniya juga menjelaskan bahwa insentif biodiesel saat ini secara khusus diberikan untuk penggunaan pada sektor public service obligation (PSO). Sementara itu, permintaan biodiesel dari sektor non-PSO juga menunjukkan peningkatan. Perkembangan ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan biodiesel berikutnya, termasuk terkait skema penyaluran dan dukungan pembiayaannya.
Di balik capaian tersebut, kalangan akademisi mengingatkan bahwa peningkatan mandatori biodiesel harus disertai instrumen mitigasi yang memadai. Kebijakan energi tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan mengurangi impor solar, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara, neraca perdagangan, serta keberlanjutan industri kelapa sawit.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memaparkan hasil simulasi kuantitatif periode 2027–2030. Menurutnya, penerapan bauran B50 dengan skema fixed mandate atau kewajiban campuran yang ditetapkan secara kaku memang berpotensi memberikan manfaat besar bagi ketahanan energi nasional. Dalam simulasi tersebut, kebijakan B50 diperkirakan mampu menghindari impor solar hingga 46,82 juta kiloliter.
Namun, manfaat tersebut memiliki dua konsekuensi utama yang perlu diantisipasi. Pertama, berkurangnya volume ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) karena sebagian pasokan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel domestik. Kedua, meningkatnya beban insentif untuk menutup selisih harga biodiesel dan solar, khususnya pada penyaluran yang memperoleh dukungan pemerintah.
Achmad mengingatkan, apabila kebijakan B50 diterapkan secara kaku tanpa mekanisme penyesuaian, tekanan terhadap ekspor dan pembiayaan berpotensi semakin besar.
“Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan,” papar Achmad.
Karena itu, ia mengusulkan penerapan kebijakan biodiesel yang lebih adaptif dengan dilengkapi batas pengaman fiskal dan pasokan. Melalui pendekatan tersebut, tingkat bauran biodiesel dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti perkembangan harga pasar, ketersediaan bahan baku, dan kemampuan pendanaan.
Pendekatan adaptif dinilai penting agar pemerintah tetap dapat mengoptimalkan pemanfaatan biodiesel tanpa mengorbankan kepentingan industri sawit dan keberlanjutan fiskal. Dengan mekanisme penyesuaian yang terukur, penyaluran biodiesel diharapkan dapat berjalan lebih efisien sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Evaluasi B50 untuk 2027 pada akhirnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyeimbangkan tiga kepentingan strategis: ketahanan energi, keberlanjutan industri kelapa sawit, dan kesehatan keuangan negara. Keberhasilan program biodiesel tidak hanya ditentukan oleh tingginya persentase campuran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan daya saing sawit Indonesia di pasar global.
