SPOI-UNDP dan PT SIB Gelar Pelatihan Pendamping SertifikasiI ISPO Kebun Sawit Petani se-Provinsi Riau

0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI) program kerjasama United Nations for Development Programme (UNDP) dengan Kementerian Pertanian bersama Lembaga Pelatihan PT Sumberdaya Indonesia Berjaya (PT SIB) menyelenggarakan Pelatihan Pendamping Sertifikasi ISPO dan Sistem Kendali Internal (Internal Control System) untuk Petani Sawit Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, di Pekanbaru, pada 30 Mei-3 Juni 2022.

Direktur Utama PT SIB, Andi Yusuf Akbar menjelaskan, kegiatan pelatihan pendamping petani dan koperasi ini bertujuan untuk membantu petani sawit dan koperasi dalam mendapatkan sertifikat ISPO, sekaligus mensosialisasikan ISPO sebagai standar produk kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.

“Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan negara-negara tujuan ekspor terhadap kredibilitas ISPO yang  telah mengakomodir berbagai isu (terutama lingkungan dan sosial) serta menyesuaikan dengan standar sertifikasi internasional,” kata Andi Yusuf saat pembukaan acara Pelatihan Pendamping Sertifikasi ISPO dan Sistem Kendali Internal (Internal Control System) untuk Petani Sawit Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, di Pekanbaru, Senin, 30/5/2022.

Diharapkan setelah mengikuti pelatihan, para peserta akan mentransfer ilmu pengetahuannya untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petani sawit, sehingga mampu memenuhi persyaratan yang diamanatkan Permentan No 38 Tahun 2020.

Menurut Andi Yusuf, sektor pertanian sebagai salah satu sektor dengan pangsa terbesar  dan sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

“Sektor pertanian yang di dalamnya terdapat komoditas kelapa sawit turut berkontribusi dalam pemulihan perekonomian nasional,” katanya.

Dengan pangsa pasar lebih dari 58% kebutuhan minyak sawit dunia, Indonesia menjadi salah satu benchmark dalam bisnis komoditas ini.

Masyarakat global, lanjut Andi Yusuf, juga menaruh banyak perhatian, terutama mengenai keberlanjutan produksi komoditas kelapa sawit, terutama yang terkait dengan isu lingkungan dan perusakan hutan.

“Selain itu, keberadaan ISPO untuk memastikan bahwa kelapa sawit di Indonesia telah memenuhi konsep keberlanjutan sesuai dengan SDGs,” jelasnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk membangun ekonomi yang lebih hijau yang mendorong pertumbuhan, pemerataan, peningkatan mata pencaharian dan integritas lingkungan, termasuk di dalamnya.

“Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, antara lain Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia, termasuk Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2020 sebagai produk teknis Perpres. 44 tahun 2020,” katanya.

Dukung Percepatan ISPO

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulfadli dalam sambutannya mengatakan, pelatihan ini sangat bermanfaat karena dapat memberikan kemajuan dan perbaikan di sub sektor perkebunan di Provinsi Riau.

Menurutnya, pelatihan semacam ini  dimaksudkan untuk mendukung percepatan pencapaian ISPO untuk kebun sawit milik petani di Provinsi Riau.

“Provinsi Riau menurut data statistik tahun 2020, memiliki luas wilayah 8,9 Juta hektar dengan jumlah penduduk 6,83 juta jiwa terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota. Memiliki sumber daya alam yang berlimpah berupa tambang minyak bumi, perkebunan, kehutanan, komoditi pertanian, serta perikanan dan kelautan. Semuanya harus dioptimalkan untuk mewujudkan Riau yang makmur dan sejahtera,” urai Zulfadli.

Dikatakannya, komoditi kelapa sawit menurut data Statistik Perkebunan Riau, seluas 2,59 juta hektar lebih, sedangkan menurut Direktorat Jenderal Perkebunan kelapa sawit seluas 3,38 juta hektar.

“Hal ini merupakan luas kebun kelapa sawit nomor satu di Indonesia yang seluas 16,8 juta hektar (20,08%),” jelasnya.

Sementara produksi CPO Riau tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik (2020) adalah sebesar 7,73 juta ton dari 47,18 juta ton nasional. Jadi share Riau ke nasional adalah sebesar 21.65%.

Tidak bisa dipungkiri, lanjutnya, perkebunan merupakan penggerak utama atau pilar utama ekonomi Riau, karena sebarannya yang sangat luas dan melibatkan 823.026 KK petani (data tahun 2019).

“Jika asumsi 1 KK terdiri dari 4 orang, maka sekitar 3,37 juta orang menggantungkan hidupnya dari perkebunan, atau sekitar 52,7% dari jumlah penduduk di Provinsi Riau yang sebanyak 6,8 juta orang,” tambahnya.

Bagi Provinsi Riau, ujar dia, perkebunan bukan saja sebagai salah satu pilar penyangga devisa negara dan kekuatan ekonomi nasional, tetapi juga berperan langsung dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, pengangguran dan pengembangan daerah.

Di pelosok seluruh Provinsi Riau tumbuh desa-desa pusat keramaian yang setelah ditelusuri ternyata karena di lokasi tersebut muncul dan tumbuh perusahaan-perusahaan perkebunan, baik kebun kelapa sawit, karet dan kelapa maupun Pabrik Kelapa Sawit dan pabrik karet dan pabrik kelapa.

“Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah, namun di lain pihak terdapat permasalahan yang terjadi dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan,” kata Dia.

Ada 4 Masalah Mendasar

Meski demikian, menurutnya, masih ada  beberapa permasalahan mendasar yang saat ini terjadi pada sub sektor perkebunan.

Pertama, adalah masih banyaknya kebun yang berada di dalam kawasan hutan, perizinan perkebunan yang belum lengkap, produktivitas yang rendah, rendahnya kapasitas pekebun, bertambahnya tanaman tua dan rusak yang memerlukan peremajaan, rendahnya kualitas sarana prasarana perkebunan, ancaman kebakaran lahan dan kebun, dan serta isu perkebunan kelapa sawit Indonesia yang tidak ramah lingkungan di dunia internasional.

Selain permasalahan internal tersebut di atas, lanjutnya, juga terdapat permasalahan dari eksternal atau luar negeri yaitu isu atau kampanye negatif kelapa sawit. Hal ini bisa dimengerti karena minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil atau CPO adalah komoditas internasional, yang mempunyai kompetitor minyak nabati lain, yang tumbuh di negara-negara sub-tropis yaitu minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak jagung, dll.

“Kampanye atau isu-isu negatif tersebut, yaitu pertama, isu lingkungan. Dikatakan sawit penyebab deforestasi mengganggu habitat satwa, mengancam keberadaan keanekaragaman hayati, kontributor peningkatan emisi gas rumah kaca, salah satu penyebab kebakaran hutan,” jelasnya.

Kedua, isu sosial, dikatakan perkebunan sawit melanggar hak-hak adat masyarakat lokal, dan sektor sawit mempekerjakan anak-anak.

Ketiga, isu kesehatan, terdapat dugaan kandungan lemak jenuh minyak sawit berdampak tidak baik bagi kesehatan.

Keempat, isu sustainability, yaitu keraguan terhadap proses pengolahan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan. Dan mungkin masih akan banyak muncul-muncul isu negatif lainnya, yang intinya adalah perang dagang.

Akibat isu-isu tersebut, Pemerintah Indonesia telah merencanakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sejak tahun 2011 melalui pemberlakuan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan pada saat ini setelah 11 tahun telah mewujudkan perkembangan yang baik karena dari Riau sebanyak 113 perusahaan dan 20 pekebun telah memiliki sertifikat ISPO.

Namun, pencapaian tersebut masih sangat kurang, karena jumlah perusahaan perkebunan yang terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit sekitar 272 perusahaan dan yang murni perusahaan pabrik kelapa sawit sekitar 124 perusahaan, sehingga totalnya adalah 396 perusahaan, sehingga yang telah memiliki sertifikasi sekitar 28%. Sedangkan petani masih sangat sedikit. “Kita ingin Provinsi Riau sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia menjadi contoh yang baik dalam sertifikasi ISPO bagi provinsi lain.”

“Oleh karenanya saya mengharapkan pada pelatihan sertifikasi ISPO ini, para peserta yang mengikuti pelatihan dapat mentransfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sertifikasi ISPO pekebun di wilayahnya masing-masing, karena semua pelaku usaha perkebunan wajib ISPO di tahun 2025,” papar dia.

Selanjutnya, Zulfadli mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pelatihan ini terutama UNDP. “Terimakasih semuanya atas terselenggaranya kegiatan ini,” pungkas Zulfadli.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini