Program Sarpras perkebunan kelapa sawit diberikan kepada pekebun bertujuan untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. Program Sarana Prasarana (Sarpras) merupakan hal yang krusial. Sehingga persyaratannya harus dipenuhi pekebun.
Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Ahmad Munir pada acara Workshop Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Lampung, 27-29 Maret 2024.
Acara ini diselenggarakan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan dihadiri 120 peserta dengan narasumber dari BPDPKS, Ditjenbun, Disbun Provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, hingga salah satu pabrik kelapa sawit (PKS).
Menurut Munir, petani sawit dapat mengajukan permohonan sarana dan prasana, berupa jalan usaha perkebunan, alat berat, truck, pupuk, pestisida dan alat Perkebunan setelah berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten masing-masing.
“Hal ini mengacu pada keputusan Dirjen Perkebunan mengenai Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kerangka Pendanaan BBPDPKS,” kata Munir.
Menurut Munir, jenis sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit Berdasarkan Permentan No. 03 Tahun 2022 dan Keputusan Dirjen Perkebunan No. 273/2020 , ada 8 jenis meliputi benih, pupuk dan pestisida (Ekstensifikasi); Pupuk dan Pestisida (Intensifikasi); Alat pascapanen dan Unit Pengolahan Hasil; Peningkatan Jalan dan Tata Kelola Air; Alat Transportasi; Mesin Pertanian; Infrastruktur Pasar; dan Verifikasi Teknis (ISPO).
“Bagi kelompok tani atau pekebun silakan untuk mengajukan program Sarpras ini,” kata Munir.
Menurut Munir, hampir separuh (42%) perkebunan sawit Indonesia adalah perkebunan petani swadaya dan tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan berbagai macam kondisi. Bahkan, 4,2 juta hektar perkebunan tersebut perlu dilakukan Peremajaan.
“4,2 juta hektar perkebunan tersebut perlu dilakukan peremajaan, karena kinerjanya kurang maksimal, bisa karena usia tanaman yang sudah tua, atau produktivitasnya rendah,” katanya.
Munir menambahkan, saat ini masih banyak tantangan perkebunan sawit, diantaranya; produktivitas rendah, hanya 3,8 ton/ha/tahun. Hal ini masih jauh dibandingkan dengan produktivitas perkebunan besar swasta yang mencapai 6-7 ton/ha/tahun.
“Selain itu, dalam hilirisasi pemanfaatan produk samping sawit belum optimal. Kemudian ada 3 juta ha sawit terindikasi berada dalam kawasan hutan sehingga legalitasnya bermasalah. Selanjutnya, masih adanya gangguan usaha dan konflik yang mengakibatkan kurangnya harmonisasi PBS/PBN dengan pekebun sehingga menurunkan produktivitas,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPW APKASINDO Lampung, Abdul Simanjutak menyampaikan langkah selanjutnya dari kegiatan ini agar petani plasma yang tergabung di koperasi itu sendiri bisa mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan menjadi bermitra dengan berbagai perusahaan.
“Kegiatan ini cukup bagus dengan adanya pembinaan dan sosialisasi APKASINDO kepada masyarakat yang kurang memahami rantai bisnis pemasaran sawit dan akan membicarakan tentang apa yang dibutuhkan oleh petani sawit contohnya pupuk serta advokasi,” ujar Abdul.
Abdul berharap melalui workshop ini petani dapat edukasi terkait hulu sawit terutama mengenai manfaat dan tipelovi kemitraan, tatakelola harga TBS dan mengenai perbedaan pupuk asli dan palsu, karena di Lampung masih banyak mendapatkan pupuk palsu.
Selain itu, Abdul juga berharap petani sawit diLampung bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah agar bisa meningkatkan produktivitas kelapa sawit yang ada di Lampung.
Lebih lanjut, Abdul menyampaikan terimakasih ke BPDPKS dan Ditjenbun yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan workshop ini.
“Dengan adanya kegiatan workshop ini mereka mengucap syukur, harapannya kedepannya di Lampung terus dilaksanakannya kegiatan ini,” tutur Abdul.
Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Manurung menambahkan, pihaknya terus melakukan upaya peningkatan kesejahteraan terhadap petani sawit. Menurutnya, CPO (crude palm oil) dan PKO (palm kernel oil) minyak inti sawit merupakan dua produksi utama dari pengolahan TBS (tandan buah sawit segar) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
Kehadiran sawit, lanjutnya, telah merubah kehidupan dan ketergantungan dunia industri kimia terhadap CPO dan PKO. Tentunya, kesuksesan itu diraih adanya kemitraan antara petani sawit di Provinsi Lampung kepada pemerintah yang dalam hal dinas perkebunan.
“Kesuksesan petani sawit di Lampung juga karena berkat dinas perkebunan dekat petani, sehingga membuat petani lebih percaya diri, lebih maju,” kata Gulat.
Untuk itu, Dia meminta, pemerintah setempat untuk membuka regulasi agar di Provinsi Lampung mendukung pe,mbangunan pabrik mini minyak goreng.
“Jadi, kami meminta kepada pemerintah agar mengupayakan hal tersebut untuk membantu kemudahan petani sawit,” ujarnya.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Yuliastuti mengatakan, hingga saat ini petani sawit tentu sangat bergantung dengan pabrik sawit, untuk itu pemerintah sudah merencanakan untuk pembangunan pabrik minyak goreng (pamigo).
“Jadi, untuk pamigo pemprov sudah mengarah kepada program untuk bagaimana sawit rakyat bisa diolah oleh daerah itu sendiri,” ucapnya.
Dia melanjutkan, perencanaan pembangunan pamigo itu bahkan sudah bekerja sama dengan Universitas Lampung (Unila).
“Kami sudah melakukan uji kelayakan untuk pembangunan pabrik mini minyak goreng. Mudah-mudahan ke depan bisa direalisasikan,” tutupnya.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Budi Chondrowati menekankan kepada pemerintah agar mempermudah persyaratan peremajaan sawit rakyat (PSR). Diharapkan, kepada Menteri Pertanian RI agar mempermudah regulasi pembuatan pamigo di Lampung.
“Lampung mengalami kesulitan untuk kuota yang luasnya 2400 hektare. Kepada menteri pertanian agar Lampung bisa menjadi contoh daerah lain,” tutupnya.
