Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengimbau para petani tidak termakan isu menyesatkan yang beredar di ruang publik, termasuk kabar yang menyebut pemerintah memberikan pupuk subsidi secara gratis.
Sudaryono menegaskan, pemerintah tidak pernah mengumumkan kebijakan menggratiskan pupuk subsidi. Yang benar, kata dia, pemerintah telah menurunkan harga pupuk hingga 20 persen sebagai upaya meringankan beban biaya produksi para petani.
“Jadi pupuknya bukan gratis. Yang ada, harga pupuk diturunkan 20 persen, jadi harganya lebih terjangkau. Ini juga salah satu langkah konkret pemerintah untuk meringankan beban petani,” kata Sudaryono dalam acara pelantikan Tani Merdeka di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu kemarin.
Sudaryono juga menegaskan, berbagai kebijakan pemerintah saat ini bukan hanya rencana di atas kertas, tetapi program nyata yang sudah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi jutaan petani.
Mas Dar, sapaan Sudaryono. mencontohkan pemenuhan kebutuhan benih, perbaikan irigasi, hingga dukungan harga pembelian pemerintah (HPP) yang kini sudah mulai dirasakan para petani. Dia pun mengajak petani yang telah merasakan dampaknya untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Kita ingin mengajak semua teman-teman petani di seluruh wilayah. Banyak kebutuhan petani yang sudah kita penuhi, dan ini harus disuarakan dengan baik. Kita bela yang baik,” kata Sudaryono.
Menurutnya, saat ini cukup banyak narasi menyesatkan yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak memahami kondisi pertanian. Narasi itu kerap memunculkan persepsi keliru dan dapat mengganggu kepercayaan petani terhadap program pemerintah.
“Jangan sampai opini-opini yang tidak berdasar membelokkan fakta. Apakah seluruh program sudah sempurna? Belum. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dan itu pasti kita benahi. Namun bukan berarti kerja besar yang sudah berjalan diabaikan begitu saja,” ujarnya.
Sudaryono pun menyampaikan pentingnya suara petani itu sendiri untuk tersampaikan ke publik. Menurut dia, petani yang telah merasakan manfaat program pemerintah perlu ikut bersuara agar ruang publik tidak hanya dipenuhi oleh opini pihak yang tidak memahami kondisi lapangan.
“Kita perlu menggalang komunitas petani. Banyak yang sudah merasa terbantu, dan pengalaman mereka harus digaungkan. Jangan sampai narasi pertanian justru dikendalikan oleh mereka yang tidak mengerti dunia pertanian,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengatakan bahwa acara pelantikan Tani Merdeka bukanlah kegiatan seremonial semata, melainkan momentum penting untuk mempercepat perubahan bagi masyarakat tani.
“Acara hari ini bukan sekadar seremonial. Ini mengandung makna bahwa pengurus DPW Tani Merdeka Jawa Tengah untuk segera melakukan perubahan bagi masyarakat tani,” kata Luthfi.
Luthfi menyampaikan, 35 kabupaten/kota hadir menyaksikan pengurusnya di Tani Merdeka, dan mereka menunggu langkah konkret organisasi tersebut. Dia meminta agar pengurus Tani Merdeka melekat erat pada BUMD di wilayahnya dan segera turun langsung ke lapangan.
“Saya minta pengurus turun ke wilayah, melakukan pengecekan langsung di tingkat petani. Bukan kampanye, ini sungguhan. Kita harus pastikan apakah bantuan pemerintah benar-benar sampai ke petani,” ujar dia.
Luthfi mengatakan belum semua distribusi bantuan berjalan sempurna dan masih diperlukan pembenahan. “Melalui Tani Merdeka, kami ingin lakukan pengecekan sehingga hasil panen bisa berlimpah dan bantuannya benar-benar sampai di sawah,” jelas dia.
Gubernur juga meminta seluruh pengurus Tani Merdeka untuk memegang tanggung jawab moral kepada petani sebagai kelompok masyarakat terkecil tetapi paling vital dalam ketahanan pangan.
“Saya minta maaf bila belum maksimal meningkatkan kesejahteraan petani, tapi percaya, di bawah arahan Pak Mentan dan Pak Wamentan dan para senior, kita berkomitmen untuk terus menyejahterakan petani di wilayah kita,” tutup Luthfi.
Reporter: Supianto
