Harga bahan pangan di Papua dan Maluku masih melambung tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Badan Pangan Nasional menyebut mahalnya biaya transportasi sebagai salah satu faktor utama di balik ketimpangan ini.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, usai rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Papua dan Maluku serta perwakilan asosiasi di Jakarta, Jumat (16/5).
Rapat yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari, membahas berbagai langkah strategis untuk menekan disparitas harga pangan di kawasan timur Indonesia, khususnya di Papua dan Maluku.
“Karena memang harga di sana relatif lebih tinggi dari harga acuan dan memang salah satu penyebabnya adalah biaya transportasi. Nah, inilah kita carikan solusinya,” kata Ketut.
Ketut melanjutkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan banyak pihak dan berharap dapat dalam waktu dekat bisa menghubungkan produsen pangan pokok di daerah sentra dengan pelaku usaha di Papua dan Maluku.
“Kita sudah banyak berkomunikasi dan mudah-mudahan ke depan kita juga sudah me-matching-kan antara bisnis dari Papua dengan produksi yang di sini. Harapan kita, harga bisa kita kendalikan dengan baik,” kata dia.
Terlebih, lanjut Ketut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengalokasikan program tol laut dan tol udara, yang diharapkan dapat memperlancar distribusi pangan ke Papua dan Maluku.
“Program ini juga merupakan bagian dari subsidi pemerintah yang bertujuan mengendalikan harga pangan di wilayah Papua dan Maluku. Itu yang kita bahas pada pagi hari ini,” tambah Ketut.
Deputi Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono mengatakan, pengendalian harga terutama untuk barang kebutuhan pokok adalah salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Oleh karena itu, dari Kantor Staf Presiden, kami selalu melakukan monitoring terhadap harga pangan strategis setiap hari dan melaporkannya setiap minggu dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri,” ujar Edy.
Dari hasil monitoring menunjukkan bahwa harga barang kebutuhan pokok di Maluku dan Papua cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.
“Contohnya, harga beras di Papua dan Maluku lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Kami tekankan ini tidak bisa dianggap normal. Ini adalah masalah yang harus dicari solusinya,” kata Edy.
Sebagai solusinya, dia menyebutkan adanya langkah jangka pendek, menengah, dan panjang. Salah satu solusi jangka pendeknya adalah memadukan antara produsen, distributor, dan pedagang atau pelaku usaha di Papua dan Maluku.
“Dengan begitu, pasokan pangan akan lebih lancar. Selain itu, ada juga bantuan atau subsidi untuk transportasi dari berbagai pihak, karena biaya logistik di sana cukup mahal,” tambah Edy.
Dia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pelaku usaha untuk mengendalikan harga, serta mengupayakan penurunan harga pangan secara bertahap.
“Kerja sama semua pihak sangat diharapkan untuk mengendalikan harga, dan jika memungkinkan, menurunkan harga agar tidak terlalu jauh berbeda dengan daerah lain,” kata Edy.
Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley menyatakan, sebagian besar bahan pangan di Papua masih harus didatangkan dari Jawa, sehingga biaya transportasi menjadi tantangan besar yang memengaruhi harga pangan di daerahnya.
Belum lagi, distributor atau pihak ketiga kerap menaikkan harga sesuka hati, terutama di wilayah pedalaman. Oleh karena itu, dia berharap ada langkah konkret untuk menekan biaya distribusi, terutama lewat subsidi transportasi udara.
“Di Papua Tengah, kami mengutamakan subsidi untuk biaya pesawat agar harga bisa ditekan. Kalau bisa, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bekerja sama menurunkan harga. Kalau harga bisa ditekan, maka harga-harga bisa disamakan seperti di Jawa,” ujar Deinas.
Dia menegaskan, jika subsidi tidak diberikan secara serius, harga pangan di Papua akan terus tinggi dan tak mengalami perubahan berarti. Sebagai contoh, di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, di mana harga kebutuhan pokok sangat tinggi.
“Ini fakta, khususnya di Kabupaten Puncak. Harga gula Rp35.000 per kilogram, beras juga Rp35.000 per kilogram. Kalau satu keluarga butuh 50 kilogram beras, itu sudah Rp1,7 juta. Bahkan sekarang ada yang menjual beras Rp50.000 per kilogram, artinya total bisa mencapai Rp2,5 juta,” ungkap dia.
Karena itu, dia menilai satu-satunya cara untuk menurunkan harga adalah melalui subsidi. “Solusinya hanya satu, subsidi. Kita di Papua Tengah menganggarkan subsidi, khususnya untuk biaya pesawat. Dan ini bukan subsidi penumpang, tapi subsidi harga. Karena tidak ada jalan lain selain lewat udara,” tegas dia.
Menurut Deinas, pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk subsidi transportasi, dan berharap dukungan dari pemerintah pusat. “Tujuannya agar harga pangan bisa lebih stabil, seperti program tol laut, tapi disesuaikan untuk Papua melalui jalur udara,” pungkas dia.
