Pemerintah tengah mempersiapkan peta jalan (road map) penerapan E10, campuran etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) besin, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada impor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk menciptakan keseimbangan dan mengurangi impor, pemerintah akan meniru keberhasilan program biodiesel, yang dimulai tahun 2015.
Menurut Bahlil, program biodiesel yang awalnya menggunakan campuran 10 persen (B10) kini telah berkembang hingga B40, dan pemerintah tengah mempersiapkan implementasi B50 pada tahun 2026.
Keberhasilan ini tidak hanya mengurangi impor solar, tetapi juga meningkatkan harga sawit petani serta mendongkrak harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar dunia.
“Kita belajar daripada biodiesel. Biodiesel itu di 2015 baru dipake 10 persen. Bertahap, bertahap sekarang menjadi B40 dan (menuju) B50, (dampaknya) harga petani naik, harga CPO dunia naik, impor solar kita berkurang,” ujarnya di Jakarta, Selasa (15/10).
Melihat keberhasilan program biodiesel dalam menekan impor solar dan meningkatkan nilai tambah sawit, pemerintah berupaya menerapkan strategi serupa pada pengembangan etanol sebagai bahan bakar campuran bensin.
Etanol dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung kedaulatan energi nasional sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor pertanian.
“Etanol ini akan menjadi bahan campuran bensin. Kita ingin mencapai kedaulatan energi dan sekaligus membuka lapangan kerja, karena bahan bakunya dari singkong, tebu, sorgum, dan lain-lain yang melibatkan para petani,” jelas Bahlil.
Pemerintah berencana menyetop impor solar mulai tahun 2026, seiring dengan rencana penerapan program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai diberlakukan pada semester II tahun tersebut.
“Sudah diputuskan di ratas kemarin, kita akan melakukan konversi dari B40 ke B50. Sekarang Ibu Prof. Eniya (Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi/EBTKE) sudah melakukan hitungan tes mesin, direncanakan semester II 2026 itu mulai kita implementasikan,” ujarnya.
Artinya, dengan beralih ke B50, Indonesia tidak lagi akan mengimpor solar. Saat ini, kebutuhan solar nasional mencapai sekitar 4,9 juta kiloliter yang masih harus dipenuhi melalui impor.
“Jadi, kalau kita konversi ke B50, itu kita sudah tidak impor lagi, devisa kita berapa yang kita tahan,” pungkasnya.
(Supianto)
