Pemerintah menargetkan penerapan biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati atau B50 mulai semester kedua tahun 2026. Implementasi program ini diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk memenuhi tambahan kebutuhan CPO, pemerintah akan memperkuat pasokan dalam negeri. Langkahnya bisa melalui peningkatan hasil kebun sawit atau dengan menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO).
DMO merupakan kebijakan yang mewajibkan produsen minyak sawit untuk memasok sebagian hasil produksinya ke pasar dalam negeri. Tujuannya agar kebutuhan bahan baku biodiesel tetap terpenuhi dan harga CPO di dalam negeri tetap stabil.
“Kalau nambah CPO hukumnya cuman dua, bikin kebun baru atau intensifikasi atau sebagian ekspor kita tidak lakukan, kita berlakukan DMO,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (14/10).
Ia menjelaskan, keputusan untuk melakukan konversi dari B40 ke B50 telah diputuskan dalam rapat terbatas kabinet. Implementasinya ditargetkan mulai semester kedua tahun 2026.
“Sudah diputuskan di ratas kemarin, kita akan melakukan konversi dari B40 ke B50. Direncanakan semester kedua 2026 itu mulai kita implementasikan,” ujarnya. “Artinya kita tidak lagi impor solar.”
Menurut dia, saat ini total kebutuhan solar nasional mencapai 4,9 juta kiloliter, dan sebagian masih dipenuhi melalui impor. Dengan penerapan B50, impor solar bisa dihentikan sehingga negara dapat menghemat devisa dalam jumlah besar.
Selain itu, peningkatan kebutuhan CPO untuk bahan baku biodiesel juga akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor sawit.
“Jadi kalau kita konversi ke B50 itu kita sudah tidak impor lagi, devisa kita berapa yang kita tahan. Terus berapa pencipta lapangan pekerjaan terhadap sawit karena pasti kita nambah CPO,” imbuhnya.
