Rencana pemerintah untuk mulai menerapkan B50 pada tahun depan dinilai perlu dikaji lebih hati-hati. Meski pasokan minyak sawit mentah (CPO) diperkirakan mencukupi, sejumlah risiko teknis dan ekonomi dinilai masih membayangi pelaksanaannya.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, menjelaskan bahwa tambahan kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) untuk transisi dari B40 ke B50 diperkirakan mencapai sekitar 3,2 juta ton.
“Dalam segi persediaan, saya kira itu tidak masalah. Yang menjadi perlu perhatian kita adalah bahwa FAME (fatty acid methyl ester) yang disebut biodiesel ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan karakteristik fuel,” kata Sahat di Jakarta, Kamis (16/10).
Sahat menjelaskan, FAME memiliki sifat oksigenat karena mengandung karboksil yang mudah menyerap air. Kondisi ini dapat menimbulkan kerusakan pada mesin (engine), terutama yang tidak kompatibel dengan bahan bakar tersebut.
“Jadi, naik ke B50 itu juga memiliki risiko yang perlu diperhitungkan, antara lain adalah apakah engine yang tersedia sekarang ini compatible untuk itu. Jangan sampai nanti engine-nya rusak, sehingga menimbulkan overall cost daripada Indonesia ini malah lebih besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sahat menyoroti bahwa proses pembuatan FAME saat ini masih menggunakan teknologi esterifikasi, yang justru membuat produk biodiesel menjadi bersifat oksigenat.
“Esterifikasi itu menyebabkan bahwa produk fame itu adalah oksigenat. Kalau minyak ini kita simpan dalam tempo yang lama, itu akan menyerap air dan itu akan merusak engine yang akan dipakaikan,” ujarnya.
Sahat mempertanyakan mengapa pemerintah belum menerapkan teknologi hydrogenated vegetable oil (HVO), padahal teknologi ini dinilai lebih efisien dan ramah terhadap mesin dibandingkan biodiesel berbasis FAME.
HVO merupakan teknologi pengolahan minyak nabati menggunakan proses hidrogenasi, sehingga menghasilkan bahan bakar yang sifatnya drop-in, artinya bisa langsung digunakan seperti bahan bakar fosil tanpa perlu modifikasi mesin.
“Saya nggak mengerti kenapa sampai sekarang itu nggak dilakukan. Produk yang dihasilkan daripada HVO itu adalah drop-in, artinya ya sama aja dengan fosil. Tidak perlu ada treatment engine yang perlu dilakukan,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, dengan harga minyak dunia turun di bawah USD 60 per barel, biaya produksi biodiesel berbasis CPO menjadi tidak kompetitif.
Ia memaparkan, dengan harga CPO sekitar USD 950 per ton dan tambahan biaya produksi USD 85, harga per barel biodiesel dari FAME bisa mencapai USD 138, jauh di atas harga solar Euro 5 impor yang hanya sekitar USD 86 per barel.
“Selisihnya bisa sampai USD 50 per barel. Kalau dikalikan 3 juta ton, itu kerugian sekitar USD 240 juta. Siapa yang menanggung? Ini perlu dipikirkan secara matang,” kata Sahat.
Sahat juga mengkritik strategi hilirisasi biodiesel yang terlalu fokus pada FAME, yang hanya memberikan nilai tambah sekitar USD 85 dari CPO. Padahal, menurutnya, ada potensi besar dari produk bio lainnya yang bisa mencapai nilai tambah hingga USD 2.800 per ton.
“Kenapa kita tidak kembangkan produk bio lain yang lebih bernilai? Jangan hanya ikut euforia. Perlu roadmap yang jelas, riset yang matang, dan keputusan berbasis fakta,” serunya.
Sebaliknya, jika CPO diolah menjadi FAME, dengan harga CPO sekitar 950 dolar AS per ton dan biaya tambahan sekitar 85 dolar, maka harga per barelnya bisa mencapai 138 dolar AS. Artinya, terdapat selisih harga cukup besar dibandingkan solar fosil yang lebih murah.
“Kalau dihitung dengan kebutuhan tambahan sekitar 3 juta ton, selisih atau potensi kerugiannya bisa mencapai 240 juta dolar AS. Siapa yang menanggung ini?” ujarnya.
Sahat menilai, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan energi tidak justru menimbulkan beban ekonomi baru. Ia juga mengingatkan agar keputusan penerapan B50 tidak diambil secara terburu-buru tanpa kajian mendalam.
Menurutnya, FAME merupakan teknologi rendah dengan nilai tambah hanya sekitar 85 dolar AS dari harga CPO, padahal Indonesia bisa mengembangkan produk bio lainnya dengan nilai hingga 2.800 dolar AS per ton.
“Jadi, perlu dihimpun kembali, dibuat penelitian yang benar, dan disusun roadmap-nya. Sampaikan kepada Presiden, mana yang terbaik bagi Indonesia,” tegasnya.
(Supianto)
