Pemerintah memastikan pasokan beras di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan lancar. Melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), percepatan penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan terus digencarkan untuk menjangkau 18,27 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia.
Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas, Sri Nuryanti menuturkan, Bapanas terus mengawal pelaksanaan Program SPHP dan Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras 2 x 10 kilogram dan tambahan 4 liter minyak goreng per keluarga penerima.
Kedua program ini, lanjut dia, berjalan beriringan agar masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau dan pasokan tetap stabil.
“Hari ini kami memastikan pasokan beras di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan lancar,” ujar Sri Nuryanti saat mendampingi kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Komplek Pergudangan Bukit Tunggal, Palangkaraya, Senin (10/11).
Dia menambahkan bahwa percepatan distribusi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Program SPHP ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memastikan petani kita mendapat jaminan penyerapan hasil panen. Dengan demikian, keseimbangan antara hulu dan hilir bisa terjaga,” sambung dia.
Adapun untuk Program Bantuan Pangan Beras 2×10 kilogram untuk wilayah Kalimantan Tengah penyaluran periode Juni–Juli 2025 telah selesai dilaksanakan dengan total realisasi sebesar 3.782 ton.
Saat ini, pemerintah tengah menyalurkan bantuan tahap berikutnya dengan jumlah yang sama, disertai tambahan 4 liter minyak goreng untuk setiap PBP. Sementara itu, untuk Program SPHP, hingga awal November 2025 tercatat penyaluran mencapai 6.553 ton.
Sri Nuryanti menambahkan, percepatan penyaluran ini juga merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, yang menegaskan bahwa program SPHP tidak boleh terhenti bahkan saat panen raya berlangsung.
“Jadi Pak Amran menekankan agar SPHP terus bergulir tanpa jeda. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga di pasar, khususnya di daerah non-sentra produksi. Pemerintah ingin memastikan rakyat di seluruh pelosok tetap mendapat akses pangan dengan harga yang adil,” ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI, La Ode Umar Bonte, menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dan Bulog yang telah bekerja cepat dalam memastikan ketersediaan pangan di daerah.
“Kami melihat langsung bagaimana sinergi antara Bapanas, Bulog, dan pemerintah daerah berjalan baik. Ini contoh konkrit pelaksanaan program yang berpihak kepada rakyat,” ujar La Ode Umar.
Dia juga mendorong agar Bulog terus meningkatkan penyerapan beras lokal dari petani Kalimantan Tengah, sehingga kemandirian pangan di daerah dapat terwujud.
“Program pangan seperti SPHP dan Bantuan Pangan ini merupakan implementasi nyata dari Asta Cita Kabinet Merah Putih, di mana negara hadir memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkeadilan,” tambah La Ode Umar
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah, Budi Sultika, memastikan bahwa ketersediaan stok beras di wilayahnya dalam kondisi aman dan terkendali. Berdasarkan data per 8 November 2025, total kapasitas gudang riil mencapai 20.000 ton, dengan persediaan beras sebesar 15.174 ton.
“Ketersediaan stok di Kalteng sangat aman. Kami terus mempercepat distribusi agar penyaluran program pemerintah berjalan tepat sasaran,” ujar Budi.
Melalui sinergi antara Bapanas, Bulog, pemerintah daerah, dan DPD RI, pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan distribusi pangan berjalan efektif hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Reporter: Supianto
