Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan penegak hukum akan mengusut pihak yang berada di balik masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.
“Kami minta ditelusuri. Siapa pelaku-pelakunya,” tegas Amran dalam konferensi pers setelah mendapatkan laporan beras impor ilegal sebanyak 250 ton tanpa sepengetahuan pusat masuk ke Indonesia, Jakarta, Minggu (23/11).
Amran menyatakan, impor beras tersebut bertentangan dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang melarang untuk impor karena produksi beras di dalam negeri melimpah.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. (Karena itu) seluruh warga negara Indonesia apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah panglima tertinggi,” ujar dia.
Amran, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional itu menegaskan bahwa pemerintah akan menghalau segala upaya untuk mengimpor beras, apalagi jika itu dilakukan secara ilegal.
“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, Kabareskrim, Pak Pangdam langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar,” tegas dia.
Dia menekankan tidak ada alasan Indonesia mengimpor beras. Stok Indonesia saat ini dalam posisi kuat. Apalagi, proyeksi produksi beras di tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data BPS. Kebijakan larangan impor beras juga dilaporkan berdampak pada penurunan harga beras dunia.
“Nah ini dengan berbagai dalilnya. Ada yang katakan beras Thailand, Vietnam murah. Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi,” ungkap dia.
Amran menambahkan bahwa pemerintah langsung mengambil langkah tegas setelah menerima informasi awal adanya beras masuk ke Indonesia tanpa izin.
“Kami koordinasi dengan semua pihak, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Beliau katakan tidak ada izin. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim. Bergerak cepat dan menyegel. Kami perintahkan tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang tersebut,” ucap dia.
Lebih lanjut, Amran mengungkapkan bahwa praktik impor tersebut diduga telah direncanakan sebelumnya.
“Rapatnya di Jakarta. Minta rapat, rakor. Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi. Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelas dia.
Sebelumnya, Amran mengumumkan penyegelan gudang PT Multazam Sabang Group (MSG), perusahaan yang dilaporkan melakukan impor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin.
“Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” pungkas Amran.
