Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat di Gudang Bulog GBB Umbul Tengah, Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (8/1).
Dalam keterangan resminya diterima, Jokowi mengatakan ingin memastikan para penerima manfaat yang hadir telah menerima bantuan pangan berupa beras 10 kilogram setiap bulannya.
Sejumlah masyarakat yang hadir juga menjelaskan bahwa mereka merupakan penerima manfaat tambahan sehingga baru mulai memperoleh bantuan pada Januari 2024.
“Karena kemarin kan sudah dimulai September, Oktober, November, Desember, tapi ada yang pendaftar baru sehingga di Januari ini bisa masuk untuk mendapatkan,” kata Jokowi.
Dia menambahkan, para penerima manfaat nantinya akan memperoleh bantuan hingga Maret 2024. Lebih lanjut, jika kondisi APBN dinilai mencukupi, maka bantuan serupa akan dilanjutkan oleh pemerintah hingga bulan Juni 2024.
“Nanti kita hitung-hitungan lagi, kalau APBN memungkinkan kita lanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju?” tanya bekas Gubernur DKI Jakarta itu.
“Setuju,” jawab masyarakat.
Selain memastikan penerima bantuan, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa stok beras di Bulog aman.
“Sekarang stoknya 1,3 juta ton beras. Jadi untuk stabilitas memang kita harus memiliki stok di gudang-gudang Bulog. Agar kalau panen turun (mundur), Bulog bisa membantu menutup,” ujarnya.
Bantuan pangan beras yang digelontorkan pemerintah ini ditengarai efektif menahan laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi 2023 (year on year/yoy) berada di 2,61 persen, lebih rendah dari inflasi tahun yang sebelumnya sebesar 5,51 persen.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemenuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah menjadi concern pemerintah, karena berkaitan erat dengan upaya menahan laju harga beras dan kemampuan daya beli yang turut mempengaruhi inflasi.
“Pagi ini Bapak Presiden Jokowi berkenan untuk mengecek stok Bulog di Serang. Beliau tadi menyampaikan total stok Bulog mencapai 1,3 juta ton. Stok ini dipakai untuk intervensi bantuan pangan dan pendistribusian SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Semuanya untuk stabilisasi pangan sehingga untuk periode Januari sampai Maret 2024 sudah langsung dijalankan bantuan pangan ini,” ujar Arief.
“Awal tahun ini, beliau keliling mulai dari Cilacap, Banyumas, Tegal, dan saat ini di Serang untuk memastikan sasaran penerima bantuan pangan dan juga stok Bulog ini ada dan cukup,” sambungnya.
Sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada periode Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Ini kemudian turun menjadi 0,70 persen pada Maret 2023.
Penurunan terus terjadi menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya. Melihat dampak positif penurunan inflasi tersebut, bantuan pangan beras kembali digelontorkan pada September sampai November 2023 yang lalu diperpanjang hingga Desember 2023 sesuai arahan Presiden Jokowi.
Faktanya gelontoran tersebut berhasil menekan laju inflasi nasional pada Desember 2023 sebesar 2,61 persen (yoy) turun dari inflasi bulan November 2,86 persen. Inflasi bergejolak juga turun dari 7,59 persen menjadi 6,73 persen (yoy). Adapun komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah beras sebesar 0,53 persen.
Dari sisi harga juga menunjukkan bahwa tren harga beras medium (IR 64 III) mulai turun secara gradual. Per 5 Januari 2024, beras medium (IR 64 III) memiliki harga Rp 11.116 per kg, dengan jumlah stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sebesar 31.277 ton.
Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, harga rata-rata semua provinsi untuk beras medium per 7 Januari 2024 berada di Rp 13.240 per kg. Harga ini dapat dikatakan mulai merata dan tidak melambung semakin tinggi, jika dibandingkan terhadap harga rata-rata semua provinsi beras medium pada 1 Oktober 2023 yang tercatat pada Rp 13.220 per kg. Adapun bantuan pangan beras tahap kedua saat itu mulai digulirkan kembali mulai 11 September 2023.
Selain bantuan pangan beras, NFA juga terus melakukan stabilisasi harga melalui penyaluran beras SPHP di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun 2023, pemerintah telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,1 juta ton dan untuk bantuan pangan beras sebesar 1,4 juta ton.
