Penyesuaian harga gabah yang dilakukan pemerintah membawa dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian mengatakan, kebijakan ini telah meningkatkan nilai tukar petani (NTP) sektor pangan yang terus membaik dalam enam bulan terakhir.
“Sejak Januari hingga Juni 2025, NTP pangan berada di kisaran 106 hingga 109. Tepatnya, pada Juni 2025 NTP tercatat 109,24, naik dibandingkan Juni 2024 yang hanya 106,2. Artinya, daya beli petani ikut terangkat,” ujar Eliza kepada Majalah Hortus, Jakarta, Rabu (16/7).
Ia menegaskan, tanpa penyesuaian harga gabah, petani justru akan dirugikan dan kehilangan motivasi untuk melanjutkan usaha tani mereka.
“Jika sektor pangan tidak menjanjikan kesejahteraan, akan sulit bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan produksi karena petani mengalami demotivasi kalau usaha taninya merugi,” ujarnya.
Namun di sisi lain, Eliza mengakui penyesuaian harga gabah juga mendorong pelaku industri beras menyesuaikan harga jual untuk menjaga margin keuntungan. Hal ini berdampak pada naiknya harga beras di pasar.
“Dalam konteks beras premium, kenaikan harga beras premium tidak begitu menjadi soal bagi kalangan atas. Yang menjadi persoalan adalah ketika harga beras medium yang harganya tinggi karena target konsumennya menengah ke bawah,” jelasnya.Â
Untuk menjaga daya beli kelompok tersebut, Eliza menilai pemerintah perlu hadir melalui program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau bantuan pangan.
“Setidaknya, program ini bisa menyediakan beras dengan harga terjangkau karena disubsidi oleh pemerintah,” tambahnya.
Eliza menyebut, solusi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan antara harga di tingkat petani dan konsumen adalah efisiensi biaya produksi, di antaranya dengan mekanisasi pertanian dan pengendalian harga sewa lahan yang wajar.
“Selain menekan dari sisi biaya produksi, produktivitasnya juga perlu ditingkatkan. Sehingga, secara volume akan bertambah meski keuntungan kecil,” tambahnya.
Ia juga menyoroti panjangnya rantai pasok sebagai salah satu penyebab mahalnya harga beras di tingkat konsumen. Menurutnya, setiap mata rantai dalam distribusi mengambil margin keuntungan, yang akhirnya membebani harga akhir di pasar.
“Jadi ya untuk menekan itu dipangkas rantainya. Jika memungkinkan petani tergabung dalam kelompok tani (Poktan) atau koperasi. Koperasi tersebut merupakan industri penggilingan, membangun rice milling unit (RMU),” ujarnya.
“Dengan begitu, koperasi dapat menjual langsung dalam bentuk beras, dan petani tidak lagi perlu menjual hasil panennya dalam bentuk gabah,” tambahnya.
Menurut Eliza, petani skala kecil yang tidak tergabung dalam kelembagaan seperti koperasi akan terus bergantung pada tengkulak.
“Karena tengkulak bisa mengumpulkan hasil panen dari berbagai petani untuk dijual ke pedagang besar. Coba jika para petaninya mau tergabung di dalam kelompok dan koperasi, ini skala mereka akan besar, bisa cukup untuk menyuplai ke pengecer beras,” katanya.
Terkait polemik soal perebutan gabah antara pemerintah dan penggilingan swasta yang disebut-sebut sebagai penyebab mahalnya harga beras di pasar, Eliza menilai anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
“Kalau hitung-hitungan nih Bulog nyerap beras per Juni aja cuma 2,4 juta ton, sementara produksi beras Januari—Juni uni 2025 itu 19 juta ton. Artinya pemerintah cuma bisa menyerap 12,5 persen aja,” ujarnya.Â
Menurutnya, persoalan justru terjadi di level penggilingan kecil yang harus bersaing dengan korporasi besar yang mampu menyerap dalam jumlah banyak karena memiliki kekuatan modal dan teknologi.
“Karena harga ini ditentukan oleh yang mengendalikan stok terbanyak. Dalam hal ini berarti middleman alias bandar atau distributor yang menentukan harga,” katanya.Â
Ia mengakui, selama ini pasar beras di Indonesia masih diwarnai oleh asimetri informasi. Ketiadaan basis data yang valid dan tersedia secara real-time kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memaksimalkan keuntungan, sementara konsumen justru menjadi pihak yang dirugikan.
“Yang perlu dijaga itu daya beli masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan harga beras akan langsung menggerus daya beli mereka,” tegasnya.
Sementara itu, menurut Eliza, kenaikan harga beras premium tidak terlalu menjadi masalah karena segmentasinya adalah kalangan menengah ke atas. “Jadi kalau harga beras premium naik, tidak begitu jadi soal bagi mereka,” pungkasnya.
