Temu Tani Nasional 2025 dan Rakernas Pertama HKTI menjadi momentum membangun konsensus nasional bahwa petani harus maju, makmur, sejahtera, dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), dalam acara Temu Tani dan Rakernas HKTI di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, Rabu (3/12).
“Saya yakin hampir semua yang hadir di ruangan ini pernah merasakan kejayaan pertanian pada masa Presiden Soeharto. Betul? Kita tentu ingin mengulang masa itu, ketika hidup terasa tenteram, sejahtera, mudah mencari makan, dan mudah mencari pekerjaan,” ujar Titiek.
Namun, Titiek menegaskan bahwa hidup tidak boleh surut ke belakang atau tertambat di masa lalu. “Hidup adalah kerja keras untuk menyongsong masa depan yang cerah dan penuh dengan kebahagiaan,” kata dia.
Titiek mengungkapkan bahwa masih banyak cita-cita Soeharto yang belum tercapai. Karena itu, dia mengajak seluruh peserta untuk berjuang bersama mewujudkan apa yang telah menjadi cita-cita tersebut.
“Apa cita-cita itu? Agar seluruh petani Indonesia hidup makmur dan sejahtera, agar seluruh nelayan Indonesia hidup makmur dan sejahtera, dan agar seluruh rakyat Indonesia hidup makmur dan sejahtera,” kata dia.
Menurut Titiek, saat inilah momen yang tepat untuk mewujudkan cita-cita tersebut, sebab Indonesia kini memasuki era pertanian dengan arah politik yang jelas, didukung kuat oleh pemerintah dan semangat petani yang tak pernah padam.
Titiek menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu dari 17 Program Prioritas Nasional dan delapan Asta Cita.
Dia menilai capaian di tahun pertama pemerintahan menunjukkan hasil menggembirakan, terutama pada produksi beras nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produksi beras nasional Januari–Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton atau naik 13,54 persen setara 4,15 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.
“Cadangan beras pemerintah pun mencapai rekor tertinggi lebih dari 4,2 juta ton,” ujar Titiek.
Pemerintah juga telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram dan HPP jagung pipilan kering Rp 5.500 per kilogram di tingkat petani.
Selain itu, pemerintah juga memangkas 145 regulasi pupuk dan pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.
“Bagi petani ini bukan sekedar angka tetapi nafas baru yang membuat biaya produksi lebih terjangkau,” ujar Titiek.
Titiek menilai, swasembada pangan bukan hanya slogan atau prestasi politik di atas kertas. Swasembada pangan harus identik dengan peningkatan kesejahteraan petani.
“Nilai tukar petani atau NTP naik dari 120,3 di bulan September 2024 menjadi 124,05 di bulan November 2025,” sambung dia.
Melalui Temu Tani Nasional 2025 dan Rakernas HKTI, dia mengajak organisasi tersebut menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan pangan dan kehutanan agar petani semakin makmur.
“Komisi IV DPR RI akan terus membuka ruang dialog dengan HKTI, asosiasi tani, dan seluruh pemangku kepentingan. Kita harus memastikan bahwa suara petani bukan hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan konkret,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian yang juga Ketua Umum DPN HKTI, Sudaryono menyampaikan, Prabowo menempatkan sektor pangan sebagai prioritas dalam penyelenggaraan negara.
“Cara mengelola negara ala beliau adalah menempatkan sektor pertanian dan menempatkan sektor pangan menjadi prioritas dalam penyelenggaraan negara selama pemerintahnya beliau ini,” kata dia.
Sudaryono menegaskan bahwa untuk membuat bangsa ini survive, Indonesia harus mencapai swasembada dan memiliki kedaulatan pangan.
Menurut dia, dalam setiap proses negosiasi, pihak yang bergantung pada kebutuhan perut akan berada pada posisi lemah.
“Kalau kita ini bernegosiasi atas dasar kebutuhan perut rakyat kita. Maka itu namanya kedaulatan, berdaulat di bidang pangan,” imbuh dia.
Reporter: Supianto
