Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengakui adanya kekeliruan penulisan dalam rincian bantuan beras untuk korban bencana di Sumatra, yang belakang viral di media sosial.
Dalam unggahan yang beredar, tercantum bantuan beras sebanyak 21.874 kilogram dengan nilai Rp 1,3 miliar. Warganet kemudian menghitung bahwa harga beras tersebut seolah-olah mencapai Rp 60.000 per kilogram.
“Nah ini penting ada kekeliruan itu, keliru dalam penulisan yang dikatakan 21.000 itu, 21.000 kilogram. (Angka) 21.000 itu seharusnya 21.000 paket, satu paket berisi 5 kg,” terang Amran dalam konferensi pers, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (11/12).
Amran yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu juga mengaku langsung turun tangan setelah mengetahui kabar itu viral.
“Tengah malam aku telepon Sekjen dua-dua (Kementan dan Bapanas). Bahayanya salah tulis saja, salah satuannya. Gimana menyampaikan ke semua orang. Jadi sampaikan dengan cepat bahwa satuannya salah,” ujar dia.
Amran menepis tudingan bahwa terjadi korupsi dalam penyaluran bantuan tersebut. Dia menegaskan, bantuan yang dikirim justru lebih besar daripada yang tertulis.
“Justru yang ditulis 21 ribu kilogram, tetapi sesungguhnya terkirim 100 ton karena satu paket 5 kilogram,” terang dia. “Berarti bukan korupsi namanya, berlebih kan? Sedekahnya bertambah.”
Amran juga menegaskan seluruh bantuan dihimpun dari donasi pribadi para pejabat dan mitra strategis Kementan yang sudah dalam bentuk barang dan bukan dari anggaran negara.
Total nilai donasi yang terkumpul mencapai Rp 75 miliar, ditambah bantuan negara sebesar Rp 1,2 triliun untuk penanganan bencana.
“Tidak mungkin Kementan melakukan, kenapa? Mereka juga nyumbang. Itu uang pribadinya, itu gajinya. Dan termasuk Pak Wamen, termasuk saya. Jadi kami yang pimpin. Dan ini gerakan,” kata dia.
Pria berdarah Bugis itu menegaskan, bila ada orang di Kementan yang ketahuan korupsi dalam penyaluran bantuan untuk korban bencana di Sumatra, akan langsung dipecat.
“Kalau ada yang korupsi di pertanian, aku pastikan satu kali 24 jam saya pecat. Tetapi kalau dalam perjalanan ada yang main-main, kami yang melapor langsung ke penegak hukum agar dihukum seberat-beratnya,” imbuh dia.
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono menyampaikan permintaan maaf atas data yang menjadi perbincangan publik ini. Bagi Kementan pengawasan publik sangat membantu memastikan akuntabilitas setiap bantuan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warganet yang ikut mengawasi, dan kami sampaikan saat ini bantuan beras pemerintah sudah mencapai 1200 ton senilai 16 milyar rupiah, ujar dia, Jakarta, Senin (8/12).
Arief menjelaskan, foto data awal bantuan yang beredar senilai Rp 1,3 miliar tidak mencantumkan satuan volume secara lengkap. Volume 21.874 yang tertulis adalah jumlah paket beras, dengan masing-masing paket berisi 5 kilogram, bukan per kilogram. Dia menegaskan bahwa hal ini telah diperbaiki untuk menghindari kesalahpahaman informasi.
Selain itu, Arief menegaskan bahwa Kementan juga tidak membeli barang-barang bantuan tersebut menggunakan anggaran, melainkan menerima langsung bantuan dalam bentuk barang dari mitra dan pihak yang ingin berkontribusi. Kementan kemudian menyalurkan bantuan tersebut ke wilayah terdampak.
Reporter: Supianto
