Pemerintah terus berupaya meningkatkan peremajaan sawit rakyat (PSR) guna mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan petani. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan menaikkan insentif dana untuk program PSR, dari semula Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per hektare.
Kenaikan insentif ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak petani sawit untuk mengikuti program peremajaan, sekaligus mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia.
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Kementerian Pertanian (Kementan), Ardi Praptono, menyatakan bahwa dengan kenaikan paket bantuan ini, motivasi petani untuk mengusulkan program peremajaan semakin meningkat.
“Ya, jadi tahun ini karena sudah ada kenaikan paket bantuan ya, dari Rp 30 juta per hektare menjadi Rp 60 juta per hektektare, sehingga banyak motivasi petani untuk bisa mengusulkan,” kata Ardi saat ditemui di Sudirman, Jakarta, baru-baru ini.
Seiring dengan kenaikan dana tersebut, Ardi pun optimistis target peremajaan 120 ribu hektare sawit tahun ini akan tercapai.
“Kami akan siap melayani dan mudah-mudahan target 120 ribu hektare per tahun ini bisa tercapai,” ujar Ardi, yang merupakan mantan Direktur Perlindungan Perkebunan sejak 2019–2022.
Saat ini, kata Ardi, tercatat sudah ada 12 ribu hektare yang diusulkan hingga Maret 2025. Dia berharap setiap bulannya ada 15 ribu hektare yang dapat diusulkan.
“Mudah-mudahan dengan kenaikan dana PSR menjadi Rp 60 juta, target 120 ribu hektare bisa tercapai,” imbuh Ardi.
Seperti yang telah diketahui, Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS), yang lebih dikenal dengan Program PSR, adalah program yang dicanangkan pemerintah sejak 2016 melalui Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), yang sebelumnya bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Program ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.
Adapun hingga saat ini, BPDP mencatat telah menyalurkan dana PSR untuk 373.335 hektare yang melibatkan 164.379 pekebun di seluruh Indonesia, serta dana Sarpras untuk 108 paket pekerjaan.
