Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman langsung memerintahkan pencabutan izin usaha distributor pupuk subsidi yang dinilai masih mempersulit petani dalam menebus pupuk subsidi.
Hal ini menindaklanjuti laporan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Daerah Istimewa Yogyakarta terkait distributor pupuk subsidi yang dinilai mempersulit petani, salah satunya dengan mewajibkan penggunaan Kartu Tani.
“Tadi ada yang melapor masih mempersulit petani. Kami minta (Pupuk Indonesia) langsung dicabut izinnya sebagai distributor,” tegas Amran pada acara Dialog HKTI bersama Mentan, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (16/12).
Amran menyatakan ke depan HKTI akan dilibatkan lebih aktif untuk mengawal program pertanian hingga ke daerah-daerah, sekaligus membantu pemerintah memastikan seluruh bantuan benar-benar sampai ke petani.
“Hari ini kita bersama HKTI se-Indonesia. Ini menjadi ujung tombak kita di lapangan untuk memonitor dan mengontrol seluruh bantuan pemerintah,” ujar Amran.
Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap kepengurusan HKTI di bawah kepemimpinan Wamentan Sudaryono yang diyakini mampu bergerak cepat dalam mengawal swasembada pangan dan hilirisasi.
“Kami bangga dengan HKTI di bawah kepemimpinan Pak Wamen. Masih muda, baru doktor, saya yakin dengan kepemimpinan beliau, bersama jajaran pengurus, HKTI akan bergerak lincah mengawal swasembada pangan dan hilirisasi sesuai arahan Presiden,” kata Amran.
Lebih lanjut, Amran menegaskan mimpi besar pemerintah adalah menggeser sistem ekonomi ekonomi neoliberal kapitalis menuju ekonomi Pancasila yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Mimpi besar kita adalah pergeseran dari ekonomi neoliberal kapitalis ke ekonomi Pancasila, ekonomi yang berkeadilan dan bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian yang juga Ketua Umum HKTI, Sudaryono menegaskan bahwa swasembada dan ketahanan pangan merupakan prioritas Presiden, dengan Kementerian Pertanian sebagai pelaksana utama di lapangan.
“Hari ini kami beraudiensi dengan Pak Menteri untuk mendapatkan arahan agar HKTI bisa ikut terlibat aktif, sehingga tidak ada lagi gap informasi antara pusat dan daerah,” ujar dia.
Sudaryono menjelaskan, pelaksanaan program pertanian melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Pertanian, dinas daerah, penyuluh, hingga petani yang berhimpun dalam berbagai asosiasi. HKTI, sebagai rumah besar petani, berinisiatif mengonsolidasikan seluruh kekuatan tersebut agar program pemerintah benar-benar berjalan efektif.
“Kadang pusat punya rencana bagus, tapi kita butuh banyak saluran agar program itu benar-benar sampai ke bawah dan terlaksana dengan baik,” kata dia.
Menurutnya, keterlibatan HKTI mencakup penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari benih, alat dan mesin pertanian, hingga penanganan keluhan dan usulan petani.
HKTI juga akan ikut mengawal seluruh subsektor pertanian, mulai dari tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan palawija, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan. “Kita ingin semua terjangkau, tidak ada petani yang tertinggal,” pungkas Sudaryono.
Reporter: Supianto
