Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah lama memiliki sikap tegas terhadap impor pangan, bahkan sejak menjabat sebagai Ketua Umum HKTI pada 2004.
Dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 HKTI di Kementerian Pertanian (Kementan), Sudaryono menegaskan, sikap anti impor pangan, terutama beras sudah menjadi prinsip yang diperjuangkan Prabowo jauh sebelum menjabat sebagai Presiden.
“Cita-cita tidak impor beras, sikap anti-impor beras itu memang sudah ditunjukkan Ketua Umum HKTI, sejak beliau menjadi Ketua Umum HKTI tahun 2004, sudah bersikap anti dan tidak boleh impor beras lagi,” ungkapnya.
Menurut Sudaryono, konsistensi tersebut kini mulai terlihat hasilnya. Ia menyebut Indonesia sudah tidak lagi mengimpor sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung untuk pakan, dan gula konsumsi.
Sudaryono menilai capaian tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam 1,5 tahun terakhir. Ia mencatat terdapat lebih dari 20 regulasi yang diterbitkan, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), hingga Keputusan Presiden (Keppres).
“Jadi selama ini mungkin irigasi tidak terawat dengan baik, irigasi yang rusak, irigasi yang tidak dibangun dan lain-lain kemudian pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden kita, kemudian memberikan Inpres yang tidak diperbaiki oleh pemerintah daerah maka pemerintah pusat turun,” ujarnya.
Bukan hanya itu, Sudaryono melanjutkan, pemerintah juga membenahi persoalan pupuk yang selama ini banyak dikeluhkan petani, mulai dari kelangkaan hingga panjangnya rantai distribusi.
“(Sekarang) pupuknya dipenuhi kuotanya, aturannya disederhanakan sehingga pupuk tersedia di kios-kios. Bahkan pupuk subsidi harganya didiskon. Harga HPP gabah juga demikian,” katanya.
Buah dari kebijakan tersebut, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di Gudang Bulog telah mencapai 5 juta ton. CBP tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan panen di sejumlah daerah.
“Saya baru kembali dari Purwokerto, saya baru kembali dari OKU Timur di Sumatera Selatan, saya baru kembali dari Jambi, saya lihat dari jauh dari kendaraan memang hamparan padi yang menguning memang mayoritas. Jadi, bulan April dan awal Mei atau sampai dengan pertengahan Mei nanti masih akan ada panen-panen raya,” katanya.
Pemerintah juga melakukan intervensi pasar untuk melindungi petani tebu. Salah satunya dengan menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan untuk menyerap hasil tebu petani dengan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun.
“Jadi, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah Pak Prabowo sebagai Ketua Umum HKTI terdahulu tetaplah menjadi Ketua Umum yang memikirkan nasib dan mementingkan kepentingan nasib petani dan kepentingan pangan bagi bangsa kita,” tegasnya.
Meski demikian, Sudaryono mengakui masih ada komoditas yang bergantung pada impor, seperti bawang putih. Namun, pemerintah disebut tengah mendorong produksi dalam negeri, dengan kebutuhan lahan sekitar 100 ribu hektare untuk mencapai swasembada.
“Pelan-pelan impor kita kurangi, kita saat ini sudah menanam pembibitan untuk bawang putih kita. Untuk supaya swasembada bawang putih hanya cukup 100.000 hektare,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan komitmen Prabowo dalam menekan impor pangan tidak berubah sejak awal dan akan terus dilanjutkan, dengan fokus pada penguatan ketahanan serta kemandirian pangan nasional.
Reporter: Supianto
