Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman merespons kemunculan film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti program pengembangan pangan di Papua. Menurutnya, pemerintah saat ini justru tengah fokus mewujudkan “pesta panen” yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.
Mentan Amran mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk mendukung pembangunan sektor pertanian, termasuk di Papua.
Pada 2025, alokasi anggaran pertanian untuk Papua mencapai lebih dari Rp 2 triliun, sedangkan pada 2026 sebesar Rp3,2 triliun sehingga totalnya mencapai sekitar Rp 5 triliun.
“Jadi, alangkah indahnya kalau pesta babi ini kita ubah menjadi pesta panen. Kenapa? 5 triliun ini semua untuk rakyat. Tidak ada BUMN,” ujarnya usai melakukan konsolidasi pembangunan pertanian wilayah Papua tahun 2026 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/6).
Menurut Amran, anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendukung program cetak sawah baru seluas kurang lebih 80.000 hektare di Papua.
Tokoh dari Sulawesi Selatan itu menegaskan, program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. “Itu untuk rakyat, dan tanah rakyat dan miliknya rakyat,” tegasnya.
Amran mengatakan program cetak sawah dan penguatan produksi pangan di Papua mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Salah satunya terlihat dari penurunan harga beras di Merauke yang sebelumnya sempat mencapai Rp 25.000 hingga Rp30.000 per kilogram, namun kini telah turun menjadi sekitar Rp13.000 per kilogram.
“Dan terbukti harga beras itu turun dari dulunya Rp 30.000, 25.000 pak gubernur ya, pak bupati ya? Ada pak bupati Merauke ya? Itu sekarang pak bupati tadi laporkan ‘Pak menteri terima kasih harga sudah standar seperti daerah-daerah lain yaitu Rp 13.000 per kilogram,” katanya.
Selain program cetak sawah, lanjut Mentan Amran, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan untuk pengembangan komoditas perkebunan dan pangan, seperti kakao, kopi, pala, kelapa, sagu, hingga ubi.
“Jadi, kesimpulannya adalah pesta panen saat ini kita jalankan,” tegas Mentan Amran.
Sementara itu, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan film dokumenter Pesta Babi dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan program strategis nasional di Papua.
Menurut Apolo, terdapat dua aspek penting yang perlu mendapat perhatian, yakni social engineering dan environmental engineering. Dari sisi sosial, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi, pelibatan masyarakat adat, hingga rekrutmen tenaga kerja yang mengutamakan Orang Asli Papua (OAP).
“Social engineering ini merupakan sosialisasi dan pelibatan masyarakat adat sampai kepada rekrutmen tenaga kerja yang melibatkan Orang Asli Papua,” katanya.
Sementara dari aspek lingkungan, pemerintah perlu memastikan seluruh kegiatan pembangunan memperhatikan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta aspek pelestarian alam dan lingkungan.
Meski demikian, Apolo menilai ada sejumlah hal dalam film tersebut yang perlu dicermati secara kritis. Menurutnya, memang terdapat sebagian kelompok masyarakat di Papua yang menolak pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), namun tidak sedikit pula masyarakat yang mendukung program tersebut.
“Kita mesti memberikan informasi yang berimbang kepada publik. Secara de facto memang ada kelompok masyarakat yang menolak, tetapi banyak juga masyarakat yang menerima pelaksanaan PSN yang dijalankan pemerintah,” ujarnya.
Apolo menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Selatan memiliki tugas untuk mengawal seluruh program pemerintah pusat agar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berkewajiban memastikan seluruh program pemerintah yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan berhasil,” pungkasnya.
Reporter: Supianto
