Hingga hari ini, stok beras di gudang Bulog mencapai 3,95 juta ton. Mayoritas terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 3,94 juta ton, sementara sisanya merupakan stok komersial sebesar 19 ribu ton
Hal ini disampaikan Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Epi Sulandari dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Jakarta, Selasa (16/9).
Epi menjelaskan, stok ini sudah didistribusikan ke seluruh gudang Bulog di Indonesia dan siap digunakan untuk meningkatkan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta untuk bantuan pangan yang ditugaskan kepada Bulog.
“Stok ini sudah kami sebarkan ke seluruh gudang di seluruh Indonesia dan siap digunakan, baik untuk mendukung peningkatan SPHP maupun untuk pelaksanaan bantuan pangan yang insyaallah dipercayakan kepada kami,” ujarnya.
“Kalau kita melihat ada beberapa bencana saat ini, seperti di Bali kemarin juga kita sudah menggunakan cadangan beras pemerintah untuk memberikan bantuan bagi korban yang terdampak bencana banjir di Bali,” ujarnya.
Lebih lanjut, Epi menjelaskan bahwa hingga Selasa kemarin sore, Bulog telah mendistribusikan sebanyak 374.000 ton atau 25 persen dari target 1,3 juta ton yang ditetapkan hingga akhir tahun.
SPHP, hingga Selasa kemarin sore, Bulog telah mendistribusikan sebanyak 374.000 ton atau 25 persen dari target 1,3 juta ton yang ditetapkan hingga akhir tahun. “Dan pada hari Senin kemarin tersalurkan 7.453 ton, ini yang terbesar selama 7 hari terakhir ini,” ujarnya.
Ia mengungkapkan salah satu kendala saat ini adalah meskipun stok beras cukup banyak, preferensi konsumen berbeda-beda, di mana ada stok yang cenderung pulen atau pera, sementara konsumen lebih memilih yang sebaliknya.
“Kemungkinan ada beberapa daerah yang mengalami perbedaan antara preferensi konsumen dan stok yang tersedia,” jelasnya.
Ia menambahkan, Dirut Perum Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani telah memberikan arahan kepada Kanwil (Kantor Wilayah) dan Kanwil (Kantor Cabang) yang memiliki stok berbeda dengan preferensi konsumen untuk segera melaporkan ke kantor pusat.
“Agar mendapatkan pasokan dari wilayah lain yang mempunyai tingkat kepulenan atau keperaan yang sesuai dengan preferensi konsumen setempat,” ujarnya.
Selain itu, biaya distribusi beras SPHP di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) cukup besar. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga harga pasar, terutama dalam mencapai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah.
Terkait bantuan pangan, Epi menyampaikan bahwa realisasi penyerahan bantuan pangan untuk periode Juni—Juli 2025 sudah mencapai 99,42 persen.
Sedangkan untuk bantuan pangan periode Oktober-November, saat ini sedang dipersiapkan baik dari segi kemasan maupun proses repacking (pengemasan ulang).
“Penyebaran stok kami sesuaikan dengan jumlah kebutuhan bantuan pangan pada bulan Oktober—November nanti,” pungkasnya.
