Jakarta — Di tengah perdebatan panjang soal masa depan sawit dan transisi energi, sebuah disertasi doktoral di Institut Pertanian Bogor (IPB) memberi penegasan baru: biodiesel berbasis minyak sawit bukan sekadar kebijakan energi, melainkan instrumen ekonomi yang ikut menentukan nasib petani dan stabilitas harga sawit nasional.
Mahasiswa Program Doktor Sains Agribisnis Sekolah Pascasarjana IPB, Gusti Artama Gultom, resmi meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya berjudul Dampak Kebijakan Pengembangan Biodiesel terhadap Agribisnis Minyak Kelapa Sawit Indonesia dalam Sidang Promosi Doktor di Kampus IPB Dramaga, Senin, 22 Desember 2025.
Dalam risetnya, Gusti menyimpulkan bahwa kebijakan biodiesel sawit memiliki dampak strategis yang melampaui sektor energi. Program ini, menurut dia, berperan sebagai penopang harga crude palm oil (CPO), peredam gejolak pasar global, sekaligus penyangga kesejahteraan petani sawit.
“Pengembangan biodiesel tidak lahir semata untuk meningkatkan nilai tambah minyak sawit, tetapi sebagai kebijakan strategis nasional dengan dampak ekonomi dan sosial yang luas,” ujar Gusti di hadapan dewan penguji.
Sidang promosi tersebut dipimpin oleh Prof. Irfan Syauqi Beik. Komisi pembimbing terdiri atas Harianto, Bungaran Saragih, dan Suharno. Adapun penguji luar komisi antara lain Tungkot Sipayung dari Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), yang selama ini dikenal sebagai pengamat kebijakan strategis sawit nasional.
Gusti memosisikan biodiesel sebagai instrumen ketahanan dan kedaulatan energi sekaligus mekanisme stabilisasi pasar sawit. Penyerapan CPO oleh sektor energi, menurutnya, menciptakan permintaan domestik yang lebih stabil—terutama ketika pasar global mengalami kelebihan pasokan atau tekanan harga.
Dalam analisisnya, Gusti menggunakan pendekatan ekonometrika Vector Error Correction Model (VECM) untuk membaca hubungan antara produksi biodiesel dan harga CPO. Hasilnya menunjukkan peningkatan produksi biodiesel Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga CPO internasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
“Indonesia berada pada posisi unik sebagai produsen, eksportir, sekaligus konsumen minyak sawit terbesar dunia. Karena itu, kebijakan biodiesel domestik memiliki daya pengaruh langsung terhadap pasar global,” kata Gusti.
Peningkatan produksi biodiesel, menurut dia, menyerap CPO dalam negeri dan mengurangi pasokan ekspor. Kondisi ini mendorong perbaikan harga di pasar internasional. Efeknya tidak berhenti di tingkat global, tetapi menjalar ke pasar domestik dan hulu produksi.
Untuk harga CPO domestik, pengaruh biodiesel bersifat positif dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, dampaknya cenderung teredam oleh kebijakan bea keluar yang diterapkan pemerintah. Instrumen fiskal ini berfungsi menahan lonjakan harga domestik ketika harga global meningkat, sekaligus menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri hilir.
Yang paling krusial, menurut Gusti, adalah dampak kebijakan biodiesel terhadap petani sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan produksi biodiesel berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga tandan buah segar (TBS), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
“Stabilitas permintaan dari sektor biodiesel memberikan kepastian pasar bagi petani. Ini menopang perbaikan pendapatan secara lebih struktural, bukan sekadar musiman,” ujar Gusti.
Temuan ini memperkuat argumen bahwa biodiesel berfungsi sebagai shock absorber ketika harga sawit global bergejolak. Tanpa permintaan domestik yang kuat, fluktuasi harga internasional berpotensi langsung menghantam pendapatan petani kecil, yang selama ini berada di posisi paling rentan dalam rantai pasok sawit.
Namun demikian, Gusti juga mengingatkan tantangan jangka panjang yang tak bisa diabaikan. Berdasarkan simulasi sistem dinamis, produksi CPO Indonesia diproyeksikan hanya mencapai sekitar 60 juta ton pada 2045. Pada saat yang sama, kebutuhan domestik—untuk pangan dan biodiesel—diperkirakan mendekati 50 juta ton.
Jika peningkatan blending rate biodiesel terus dilakukan tanpa diimbangi peningkatan produktivitas di hulu, risiko tekanan pasokan tak terelakkan. Dampaknya bisa berupa kenaikan harga CPO domestik, terganggunya industri pangan, hingga potensi benturan antara kepentingan energi dan ketahanan pangan.
“Tanpa kebijakan hulu yang kuat, biodiesel justru bisa memicu tekanan baru pada pasokan dan harga,” kata Gusti.
Karena itu, ia merekomendasikan agar kebijakan biodiesel dijalankan secara terintegrasi dengan kebijakan sawit nasional. Program peremajaan sawit rakyat, peningkatan rendemen pabrik, penguatan kapasitas petani kecil, serta pengelolaan ekspor dan Domestic Market Obligation (DMO) harus berjalan beriringan.
“Kebijakan biodiesel tidak bisa berdiri sendiri sebagai kebijakan sektoral. Ia harus menjadi bagian dari kerangka besar tata kelola sawit nasional yang berimbang, adaptif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di tengah tekanan global terhadap industri sawit, disertasi ini menegaskan satu hal: bagi Indonesia, biodiesel bukan hanya soal bahan bakar. Ia telah menjelma menjadi alat kebijakan yang ikut menentukan arah harga, keberlanjutan industri, dan kesejahteraan jutaan petani di hulu.
