Kebijakan Mandatori Biodiesel Berhasil Pangkas Impor Solar 3,3 Juta Ton

0
biodiesel 40 persen
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, mandatori biodiesel berhasil menekan impor sola Indonesia sepanjang tahun 2025. Dok: ESDM

Pemerintah terus mempercepat kemandirian energi nasional melalui kebijakan mandatori biodiesel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut, implementasi biodiesel B40 telah terbukti menurunkan impor solar secara signifikan.

“Impor solar kita di tahun 2024 itu masih sekitar 8,3 juta ton. Di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton. Ini akibat dari program biodiesel kita, B40,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/1).

Dia menegaskan, pemerintah tidak berhenti di B40. Saat ini, uji coba biodiesel B50 tengah berjalan dan ditargetkan selesai pada semester pertama 2026.

“Insyaallah di tahun 2026 biodiesel B50 uji cobanya akan selesai di semester pertama. Di semester kedua, kalau berhasil, akan kita canangkan ke B50,” ujar dia.

Bahlil optimistis, jika mandatori B50 diterapkan dan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kalimantan Timur beroperasi penuh, Indonesia tidak lagi membutuhkan impor solar.

“Dengan demikian, kalau B50 kita pakai dan RDMP Kalimantan Timur sudah terjadi, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026,” tegas dia.

Meski demikian, Bahlil menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua jenis solar di dalam negeri, yakni solar tipe 48 untuk kebutuhan umum dan solar tipe 51 dengan spesifikasi tinggi.

“Solar itu ada dua tipe. Tipe 48 untuk mobil umum dan fasilitas umum, dan tipe 51 yang kualitasnya tinggi. Biasanya dipakai untuk alat berat di daerah dingin seperti di Freeport,” jelas dia.

Menurut Bahlil, kapasitas produksi solar tipe 51 di dalam negeri masih terbatas sehingga impor masih menjadi pilihan agar industri tetap berjalan.

“Untuk solar 51 ini kita memang belum cukup produksi dalam negeri. Kalau tidak impor, industri orang tidak bisa berjalan,” kata Bahlil.

Dari sisi manfaat ekonomi dan lingkungan, Bahlil menyebut program biodiesel memberikan dampak besar bagi negara.

“Pemanfaatan ekonominya, penghematan devisa kita sebesar Rp130,21 triliun. Pengurangan emisi mencapai 38,88 juta ton CO₂,” ungkap dia.

Selain itu, kebijakan biodiesel juga meningkatkan nilai tambah komoditas sawit nasional.

“Dari CPO kita tingkatkan menjadi FAME dan biodiesel. Nilai tambahnya mencapai Rp20,43 triliun,” tambah Bahlil.

Terkait pengembangan etanol, Bahlil memastikan pemerintah tengah menyusun roadmap alias peta jalan mandatori.

“Roadmap etanolnya sedang dibuat. Tapi saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori. Kemungkinan 2027–2028 roadmap-nya akan selesai,” pungkas dia.

Reporter: Supianto

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini