Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa para pengusaha mitra sektor pertanian telah berkomitmen untuk menjaga integritas.
Amran mengatakan, para pengusaha ini berjanji tidak akan melakukan praktik korupsi dan menghindari penggunaan calo dalam proyek pengadaan, demi menciptakan lingkungan usaha yang lebih bersih dan transparan.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pengusaha yang terlibat di sektor pertanian sudah berjanji tidak akan korupsi, tidak akan menggunakan calon, tidak akan melobi,” kata Amran usai bertemu 550 pengusaha mitra Kementan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (30/10).
Amran mengakui bahwa peran pengusaha mitra Kementan sangat penting dalam mencapai swasembada pangan. Karena itu, dia meminta agar Kementan tetap terhormat dan juga menghormati pengusaha mitranya.
“Jadi, kami minta buatlah Kementan terhormat dan Kementan membuat pengusaha mitranya terhormat. Uang bisa dicari, segalanya bisa dicari, tapi kehormatan itu adalah harga mati untuk kita,” tegas Amran.
Oleh karena itu, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini mengajak semua pengusaha mitra Kementan untuk berbisnis secara profesional, tanpa melibatkan praktik-praktik tidak etis seperti lobi atau gratifikasi.
“Berbisnislah secara profesional tanpa ada melalui calo macam-macam, minta fee dan seterusnya,” kata dia.
Dalam upaya menjaga integritas, Amran juga membuka saluran kontak pengaduan untuk melaporkan penyelewengan di Kementan. Siapa pun, termasuk pengusaha, dapat melaporkan pejabat Kementan yang meminta uang pelicin melalui nomor 081235397615.
Amran menjelaskan, sanksi berat akan diterapkan bagi pejabat Kementan yang terlibat penyelewengan.
“Sanksi ini bisa berupa pencopotan jabatan atau bahkan penjara. Kami akan melaporkan kasus-kasus ini ke pihak berwenang, termasuk polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kejaksaan,” tegas Amran.
Sebelumnya, Amran melakukan penandatanganan Komitmen Pakta Integritas bersama pejabat Eselon I dan II sebagai wujud nyata komitmen seluruh jajaran dalam menjaga integritas dan transparansi.
“Kita tidak boleh bermain-main. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus melakukan pencegahan dan menghentikan praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi. Itu semua tidak boleh terjadi,” kata Amran.