Cukai hasil tembakau menyumbang sekitar 96 persen dari total hampir Rp 300 triliun penerimaan cukai nasional. Ironisnya, di tengah kontribusi besar tersebut, serapan tembakau petani justru menurun akibat pengetatan regulasi.
Demikian disampaikan Ketua Kelompok Tanaman Semusim Kementerian Pertanian (Kementan), Yudi Wahyudi, dalam diskusi bertajuk “Menjaga Kualitas dan Keberlangsungan Industri Hasil Tembakau” yang digelar di Ruang Rapat Gedung C Kementan, Kamis (26/2).
“Dari total hampir Rp300 triliun penerimaan cukai, sekitar 96 persen itu berasal dari cukai hasil tembakau. Jadi, perannya sangat signifikan sebagai salah satu pendongkrak perekonomian nasional,” ujar Yudi.
Meski demikian, dia mengakui penyerapan tembakau petani terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, terdampak kenaikan cukai, maraknya rokok ilegal, serta pengetatan pemasaran dan standardisasi produk.
“Beberapa tahun terakhir ini penyerapan tembakau petani memang mengalami penurunan. Ini dampak dari beberapa regulasi yang ada, terutama kenaikan cukai dan maraknya rokok ilegal,” ujar Yudi.
Menurut dia, selain kenaikan cukai, sejumlah kebijakan lain turut menekan industri hasil tembakau. Di antaranya pengetatan regulasi penjualan, standardisasi kemasan polos tanpa label merek, pembatasan iklan, pembatasan kadar nikotin dan tar, konversi rokok putih, hingga kampanye dan fatwa rokok haram.
“Standardisasi kemasan, di mana kemasan yang isunya tidak lagi menampakkan label brand atau merek dari suatu produk dan hanya berupa kemasan polos, itu sangat berdampak terhadap penjualan rokok,” kata dia.
Yudi menambahkan, pembatasan iklan juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja industri. Menurutnya, pada masa lalu sponsor dari industri hasil tembakau cukup dominan dalam berbagai kegiatan, termasuk olahraga dan konser musik.
“Nah, itu semakin terbatas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang disponsori dari industri hasil tembakau tersebut,” kata dia.
Industri hasil tembakau dinilai semakin tertekan, sambung Yudi, terutama dengan rencana pemerintah menetapkan batas maksimum kadar nikotin 1 miligram (mg) dan tar 10 mg per batang rokok.
“Ini yang isu yang sangat hangat saat ini, kemarin pun kami diminta masukan terkait dengan rencana penerapan pembatasan kadar nikotin dan tar, yang maksimal satu miligram. Kemarin sudah kami bahas dalam FGD bersama tim yang menangani tanaman tembakau,” kata dia.
Dalam pembahasan tersebut, kata Yudi, pembatasan kadar tar dinilai masih memiliki ruang untuk dinegosiasikan. Namun untuk nikotin, kondisinya jauh lebih sulit.
“Kalau tar mungkin masih bisa ditawar. Tapi kalau nikotin, varietas tembakau kita yang kandungan nikotinnya di bawah satu persen itu sangat sedikit, hanya dua atau tiga varietas lokal. Secara umum, kandungan nikotin tembakau kita berada di kisaran 3 sampai 8 persen,” jelas dia.
Dia mencontohkan, tembakau Temanggung memiliki kadar nikotin sekitar 3,4 hingga 8,6 persen dan menjadi salah satu yang paling banyak digunakan. Tembakau Madura rata-rata 2,48 persen, sementara tembakau mole dari Jawa Barat berkisar 1,3 hingga 8,3 persen.
“Varietas lain seperti Virginia itu antara 1,5 sampai 3,5 persen. Paiton 0,8 sampai 2,5 persen, Kasturi 1,4 sampai 4 persen, dan Lumajang VO 0,2 sampai 0,7 persen. Tapi secara umum rata-rata tetap di rentang 3 sampai 8 persen,” kata dia.
Dengan karakteristik tersebut, Yudi menilai penerapan pembatasan kadar nikotin maksimal satu miligram akan berdampak signifikan terhadap serapan tembakau dalam negeri.
“Kalau ini diterapkan, pabrik atau IHT tidak bisa menyerap tembakau dengan kadar nikotin tinggi. Otomatis mereka akan mengimpor. Di satu sisi tembakau lokal terbatasi, di sisi lain impor tembakau dengan kadar nikotin di bawah satu akan semakin besar. Ini yang menjadi persoalan ke depan,” tegas dia.
Reporter: Supianto
