Pekanbaru — Pemerintah Provinsi Riau kian serius mendorong pengembangan sistem integrasi sapi dan kelapa sawit (SISKA) sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi, menyebut provinsi ini memiliki modal besar untuk mengakselerasi program tersebut.
Dengan luas perkebunan sawit yang mencapai sekitar 4 juta hektare, menurut Syahrial, Riau menyimpan peluang luar biasa untuk meningkatkan populasi ternak sapi secara signifikan. “Kalau kita lihat luas sawit kita sekitar 4 juta hektare, maka ada peluang berjuta sapi bisa dikembangkan di Riau. Ini potensi besar yang harus kita optimalkan,” ujar Syahrial dalam sambutan pembukaan The 3rd Integrated Cattle and Oil Palm (ICOP) Conference 2026 di Pekanbaru, Rabu, 8 April 2026.
Ia menegaskan, pendekatan integrasi sawit-sapi bukan sekadar alternatif, melainkan kebutuhan untuk menjawab tantangan pembangunan sektor pertanian dan peternakan ke depan. Selama ini, kata dia, pembangunan cenderung berjalan secara sektoral. Ke depan, pemerintah daerah ingin mendorong transformasi menuju sistem yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.
Menurut Syahrial, program SISKA telah masuk dalam prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Riau, kata dia, siap mengadopsi berbagai praktik terbaik dan hasil riset ilmiah untuk mempercepat implementasi integrasi tersebut di lapangan. “Kita programkan SISKA terus berkembang. Praktik terbaik dan penelitian yang mendorong percepatan integrasi sawit-sapi akan kita adopsi,” katanya.
Ia juga menepis sejumlah isu negatif yang selama ini berkembang di masyarakat, khususnya terkait anggapan bahwa penyakit ganoderma pada tanaman kelapa sawit berkaitan dengan keberadaan ternak sapi. Menurut dia, isu tersebut tidak memiliki dasar ilmiah. “Isu negatif soal ganoderma itu sudah selesai. Tidak ada kaitannya dengan integrasi sawit-sapi,” ujarnya.
Riau memang dikenal sebagai provinsi dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Luasnya mencapai sekitar 3,8 hingga 4 juta hektare. Komoditas ini bukan hanya menjadi tulang punggung ekonomi daerah, tetapi juga sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat.
Syahrial memaparkan, sektor industri pengolahan berkontribusi sekitar 30 persen terhadap perekonomian Riau, sementara sektor pertanian menyumbang sekitar 28 persen. Kedua sektor ini sangat erat kaitannya dengan kelapa sawit, baik dari sisi hulu maupun hilir.
“Kalau kita lihat data, jumlah penduduk Riau sekitar 6,8 juta jiwa, dengan sekitar 860 ribu kepala keluarga terafiliasi dengan perkebunan sawit. Artinya lebih dari 50 persen rumah tangga di Riau bergantung pada sawit,” kata dia.
Ketergantungan yang tinggi terhadap satu komoditas ini, menurut Syahrial, menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk mendorong diversifikasi berbasis integrasi. Dalam konteks tersebut, SISKA dinilai sebagai pendekatan strategis yang mampu menghubungkan sektor perkebunan sebagai penyedia lahan dan pakan dengan sektor peternakan sebagai sumber protein dan nilai tambah ekonomi.
Melalui integrasi ini, limbah perkebunan sawit dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sementara kotoran ternak dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Siklus ini diyakini mampu menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025–2029, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan yang jelas, yakni peningkatan populasi sapi secara berkelanjutan, penguatan kawasan peternakan berbasis integrasi, serta pembangunan sistem produksi yang efisien dan berbasis inovasi.
Syahrial juga menyinggung peluang pengembangan industri pendukung, seperti pabrik pakan dan usaha peternakan unggas, yang dapat disinergikan dengan konsep integrasi. Ia menyebut pemerintah daerah telah menerima informasi terkait rencana investasi industri pakan dan peternakan dari pemerintah pusat.
“Ke depan, kita bisa pikirkan bagaimana integrasi ini tidak hanya untuk sapi, tetapi juga mendukung sektor peternakan lainnya, dengan memanfaatkan ketersediaan pakan yang ada,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pendekatan pertanian regeneratif sebagai masa depan pembangunan sektor pangan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga memulihkan ekosistem sekaligus memperkuat sistem pangan secara keseluruhan.
Penyelenggaraan ICOP Conference 2026, menurut Syahrial, menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan mitra internasional. Ia berharap forum ini tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi juga rekomendasi kebijakan dan model implementasi yang aplikatif.
“Kami ingin konferensi ini menjadi ruang berbagi ilmu pengetahuan dan inovasi, serta jembatan untuk memperkuat kemitraan global,” kata dia.
Pemerintah Provinsi Riau, lanjut Syahrial, menyatakan kesiapan untuk menjadi laboratorium implementasi SISKA. Selain itu, Riau juga membuka ruang bagi kolaborasi riset dan investasi, serta pengembangan kawasan percontohan integrasi sawit dan peternakan.
Ia optimistis, dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi global, Riau dapat berkembang menjadi pusat pengembangan integrasi agroindustri berbasis sawit dan pangan. Upaya ini sekaligus diharapkan mampu menjadikan Riau sebagai hub investasi di kawasan regional.
“Kami mengundang seluruh pihak untuk bersama-sama membangun dan mengimplementasikan sistem ini di lapangan. Dari Riau, kita bisa membuka jalan bagi masa depan pangan dunia yang berkelanjutan,” ujar Syahrial.
Dorongan integrasi sawit-sapi ini mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan di sektor pertanian dan peternakan. Tidak lagi sekadar mengejar produksi, tetapi juga mengedepankan efisiensi, keberlanjutan, dan nilai tambah. Bagi Riau, langkah ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakatnya.
