Mentan Amran Sebut Pembatasan Pembelian Beras SPHP untuk Cegah Praktik Curang

Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pembatasan pembelian beras SPHP maksimal 25 kilogram per konsumen untuk mencegah praktik tidak wajar di pasar.

Demikian disampaikan Mentan Amran saat menanggapi perhatian publik terkait kebijakan pembatasan pembelian beras SPHP di tingkat konsumen.

Pria yang telah tiga kali menjabat sebagai Menteri Pertanian ini menjelaskan, pembatasan tersebut bertujuan mengantisipasi kemungkinan praktik penjualan kembali melalui repacking atau pengemasan ulang beras ke dalam merek dagang lain.

“Ini dibatasi karena ini adalah subsidi pemerintah. Kalau tidak dibatasi diborong 1 truk, (lalu) dijual kembali,” ujarnya saat mengunjungi Gudang Filial Perum Bulog di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4).

Lebih lanjut, Amran menegaskan bahwa beras SPHP memiliki peran strategis sebagai instrumen intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di pasar, khususnya saat terjadi gejolak atau kecenderungan kenaikan harga.

“Ada namanya SPHP. Itu beras yang untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang. (Kualitasnya) ini premium. Jadi sekarang kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus,” kata Mentan Amran.

Pembelian maksimal beras SPHP diatur dalam petunjuk teknis SPHP beras di tingkat konsumen tahun 2026 sebagaimana diatur Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 34 Tahun 2026. 

Bapanas menetapkan ketentuan terbaru mengenai jumlah pembelian maksimal beras SPHP di tingkat konsumen.

Masyarakat sebagai konsumen dapat membeli maksimal 5 kemasan ukuran 5 kg dan tersedia pula alternatif kemasan 2 kg dengan pembelian maksimal 2 kemasan. Beras SPHP yang telah dibeli pun dilarang keras untuk dijual kembali, karena ada unsur anggaran subsidi negara di dalamnya.

Menguti rilis Bapanas, realisasi beras SPHP tahun 2026 yang telah digulirkan sejak Maret mulai bergerak positif sampai minggu ketiga April. Realisasi sepanjang Maret tercatat sebanyak 70,01 ribu ton. 

Sementara realisasi awal April sampai 23 April telah berada di angka 69,85 ribu ton atau 99,77 persen yang sedikit lagi melampaui realisasi bulan sebelumnya.

Lebih jauh, Mentan Amran juga memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog sangat besar dan mengukir rekor kembali. Sebagai implikasinya, Amran mengaitkan dengan inflasi beras yang membaik seiring dengan pencapaian swasembada.

“Beras penyumbang inflasi dulu. Ini 2 tahun terakhir, bukan beras penyumbang inflasi utama. Dulunya selalu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang ini bukan penyumbang inflasi utama. Jadi kita pakai data,” urai Mentan Amran.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi beras di tahun ini menjadi lebih stabil dan rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi beras bulanan paling tinggi di 2023 dan 2024 pernah mencapai 5,61 persen di September 2023 dan 5,28 persen di Februari 2024. 

Sementara tingkat inflasi beras bulanan selama tahun 2025, tertingginya adalah 1,35 persen pada Juli. Namun di tahun 2026, inflasi beras bulanan yang terbaru dan paling tinggi ada di Maret di indeks yang masih cukup rendah 0,65 persen.

Reporter: Supianto