Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp4,6 hingga Rp 5 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi program bantuan pangan atau bansos berupa beras sebanyak 10 kilogram per keluarga untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Prabowo Subianto telah menyetujui program ini sebagai bagian dari stimulus ekonomi, khususnya dalam bentuk bantuan pangan. Saat ini, data penerima bantuan masih dalam proses verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kemarin waktu rapat dengan Presiden itu sudah terverifikasi 16,5 juta oleh BPKP. Kita tunggu angkanya itu mungkin sekitar 18,3 juta,” kata Arief saat ditemui di Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Kamis (5/6).
Bantuan beras ini akan mulai disalurkan pada minggu ketiga atau keempat bulan Juni dan akan berlangsung hingga Juli. Wilayah prioritas penyaluran difokuskan pada daerah-daerah dengan harga beras yang tinggi, terutama di kawasan Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku, serta wilayah non-sentra produksi beras.
“Sentra tidak sentra semua yang harganya naik itu yang harus didahulukan. Walaupun kita paham lalau bantuan pangan itu kan banyaknya di desil 1, 2, 3, 4. Jadi, sebenarnya kan emang memerlukan.
Hal ini juga sejalan dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ketika ditemukan daerah-daerah di mana harga beras mulai mengalami kenaikan, wilayah-wilayah tersebut akan menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan pangan.
“Itu kita mengindikasikan ada yang beberapa yang mulai naik, ya itu yang diberikan. Kalau yang tidak naik, nggak perlu. Yang naik itu yang diberikan,” kata Arief.
Bekas Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya ini juga menegaskan pentingnya akurasi data agar bantuan tidak salah sasaran. Saat ini, Bapanas menggunakan basis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam menyalurkan bantuan ini.
“Yang penting adalah verifikasi data yang akurat. Jangan sampai bantuan salah sasaran, itu yang paling utama,” tegas Arief.
Program bantuan pangan ini akan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan menjadi langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi pangan di tengah fluktuasi harga beras nasional.
