Karawang pagi itu menjadi saksi sebuah pengumuman penting. Di salah satu daerah yang selama ini dikenal sebagai lumbung padi nasional, pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada 7 Januari 2026.
Awalnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada Indonesia swasembada pangan dalam empat tahun. Namun target tersebut kemudian dipercepat menjadi hanya satu tahun.
Percepatan itu bukan tanpa alasan. Pandemi COVID-19 menjadi pengalaman yang membekas bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Saat itu, rantai pasok pangan dunia terganggu. Negara-negara penghasil beras mulai menahan stok mereka sendiri dan tidak mudah melepas ekspor.
Prabowo mengingat betul situasi tersebut. Menurutnya, pandemi menjadi peringatan keras bahwa sebuah negara tidak boleh terlalu bergantung pada bangsa lain untuk kebutuhan pangan.
“Saya tahu waktu itu, saya sudah menteri, saya ngerti benar-benar. Presiden kita waktu itu sampaikan ke saya, beliau terbang ke sini, terbang ke sana, nego sama pemimpin-pemimpin negara yang punya beras,” ujar Prabowo.
Indonesia akhirnya tetap mendapatkan pasokan beras, namun pengalaman itu menjadi pelajaran penting. Hubungan baik antarnegara memang membantu, tetapi kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pasar global.
“COVID-19 adalah peringatan, adalah lampu kuning bagi bangsa Indonesia, jangan mau, jangan lengah, jangan tergantung bangsa lain apalagi untuk makan,” katanya.
Seperti ungkapan “pengalaman adalah guru terbaik”, pemerintah sejak saat itu mulai mempercepat target swasembada pangan, energi, dan garam. Fondasi produksi di dalam negeri pun diperkuat agar Indonesia lebih siap menghadapi berbagai ancaman dan gejolak global di masa depan.
Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman langsung melakukan pembenahan besar-besaran di sektor hulu dan hilir. Belbagai aturan tersebut dipangkas agar proses produksi dan distribusi pangan menjadi lebih cepat dan efisien.
Pemerintah juga mengambil langkah bersejarah dengan menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen pada 22 Oktober 2025. Kebijakan tersebut disebut menjadi yang pertama kali dilakukan sejak Indonesia merdeka.
Setelah distribusi pupuk dipermudah dan harga diturunkan, pemerintah fokus memperkuat program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Melalui intensifikasi, indeks pertanaman (IP) padi ditingkatkan dari satu kali tanam menjadi hingga tiga kali tanam dalam setahun melalui dukungan pengairan dan program pompanisasi.
Selain itu, pemerintah menjalankan program optimasi lahan (oplah) seluas 800 ribu hektare untuk meningkatkan produktivitas sawah eksisting. Dari sisi ekstensifikasi, pemerintah juga melakukan program cetak sawah baru di berbagai daerah.
Di sisi hilir, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2026–2029.
Melalui beleid tersebut, pemerintah menargetkan pengadaan gabah dan beras untuk penguatan stok CBP mencapai 4 juta ton pada 2026. Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram guna menjaga harga tetap stabil dan menguntungkan petani.
Perubahan berbagai kebijakan tersebut ibarat obat mujarab yang dalam waktu singkat langsung menunjukkan hasil. Produksi beras nasional meningkat signifikan, sementara stok cadangan beras pemerintah melonjak ke level tertinggi sepanjang sejarah.
Keberhasilan itu datang di tengah situasi global yang belum sepenuhnya stabil. Hanya berselang beberapa bulan setelah pemerintah mengumumkan Indonesia telah swasembada pangan situasi geopolitik global kembali memanas, yang disusul peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa akan fenomena El Nino “Godzilla” di Indonesia pada April hingga Oktober 2026.
Eskalasi di Timur Tengah bermula ketika Amerika Serikat (AS) bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Serangan tersebut langsung dibalas oleh Iran.
Situasi semakin memanas setelah Negeri Para Mullah itu menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Dari jalur inilah sebagian besar distribusi minyak mentah dan gas dunia melintas.
Penutupan Selat Hormuz segera mengguncang pasar global. Harga minyak melonjak tajam. Biaya logistik naik. Negara-negara mulai khawatir terhadap dampak lanjutan pada ekonomi dan pangan dunia.
Di saat banyak negara mulai cemas menghadapi potensi krisis pangan global, Indonesia justru memiliki bantalan yang cukup kuat. Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog per 11 Mei 2026 mencapai 5,32 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Bulog sejak 1967.
Dengan kapasitas yang hanya mampu menampung beras sebanyak 3 juta ton secara nasional, Bulog pun harus menyewa gudang swasta dengan kapasitas 2 juta ton sembari menyiapkan 100 infrastruktur pascapanen modern.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pembangunan infrastruktur pascapanen modern merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem logistik dan ketahanan pangan nasional.
Program pembangunan ini direncanakan tersebar di 92 kabupaten dengan total anggaran sekitar Rp 5 triliun, yang terdiri dari sekitar Rp4,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur utama dan sekitar Rp560 miliar untuk mekanisasi, otomatisasi, serta sistem teknologi informasi.
Rizal mengatakan, pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang hingga kini belum memiliki gudang Bulog, seperti Aceh, Pulau Morotai, Natuna, Rote, dan Tidore, sehingga distribusi cadangan pangan pemerintah dapat berjalan lebih cepat dan merata.
“Nanti di 2026 kami yakinkan akan kita bangunkan gudang, sehingga nanti kalau ada bencana lagi, kontingensi, dan lain sebagainya jadi tidak perlu di dorong jauh-jauh,” kata Rizal.
Stok beras pemerintah sampai hari ini menjadi puncak tertinggi sepanjang sejarah Bulog menyimpan beras. Bahkan, katanya, potensi ini masih akan terus bertambah hingga 6 juta ton. Sehingga, Bulog kembali akan menyewa gudang kapasitas 1 juta ton.
Dengan stok yang ada ini, Lulusan Akademi Militer 1993 dari Korps Zeni meyakini sangat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tahun depan, meskipun ada potensi fenomena El Nino.
“Teman-teman walaupun nanti ada isu nanti ada El Nino di pertengahan ataupun di akhir tahun, kita masih aman stok kita banyak. Jadi, masyarakat tidak perlu bimbang dan ragu,” katanya.
Di tengah tekanan global dan ancaman El Nino, cadangan pangan menjadi simbol kesiapsiagaan negara. Ketika produksi terganggu atau harga pangan bergejolak cadangan pangan pemerintah bisa menjadi instrumen dalam stabilisai.
Bulog pun tidak semata hanya menyimpang stok. Melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bulog pun dapat membantu agar harga beras tetap terkendali di tengah gejolak pasar.
SPHP menjadi instrumen penting saat harga mulai naik akibat terganggunya produksi atau distribusi. Beras SPHP di salurkan ke pasar-pasar atau ke masyarakat untuk menjaga keterjangkauan harga dan menekan inflasi pangan.
Selain SPHP, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan (Banpang) berupa beras 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program tersebut menjadi bagian penting dari upaya negara menjaga daya beli masyarakat.
Ke depan, sembari menjaga keberlanjutan swasembada pangan, pemerintah juga perlu menggalakkan diversifikasi pangan lokal. Hal ini bertujuan agar masyarakat Indonesia tidak bergantung hanya pada satu sumber karbohidrat.
Indonesia memiliki kekayaan sumber karbohidrat alternatif selain beras, yang berasal dari berbagai tanaman lokal seperti singkong, sagu, jagung, ubi jalar, talas, dan sukun. Pangan lokal ini kaya serat dan sehat, serta adaptif terhadap iklim lokal.
Reporter: Supianto
