Mantan Menteri Pertanian periode 2000-2004, Bungaran Saragih, menilai industri sawit Indonesia tengah memasuki fase transformasi besar yang ditandai oleh tiga kebijakan strategis pemerintah, yakni penertiban kawasan hutan (PKH), pengembangan biodiesel menuju B50, serta penguatan tata kelola ekspor sawit.
Menurut Bungaran, ketiga kebijakan tersebut tidak dapat dipandang secara terpisah karena memiliki tujuan yang sama, yakni mentransformasikan sawit dari sekadar komoditas ekspor menjadi aset strategis nasional yang menopang ketahanan energi, ekonomi, dan pembangunan jangka panjang.
“Ketiganya sesungguhnya memiliki satu benang merah yang sama, yaitu transformasi sawit dari sekadar komoditas ekspor menjadi aset strategis bangsa,” katanya dalam kegiatan media gathering bertajuk B50: Strategi Indonesia Menjadi Kekuatan Energi Sawit Dunia, yang digelar di Bogor, Rabu (10/6).
Terkait penertiban kawasan hutan, Bungaran menilai kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum dan tata kelola sektor sawit nasional. Menurutnya, tuntutan global terhadap transparansi, legalitas, dan keberlanjutan terus meningkat sehingga Indonesia perlu memastikan industri sawit memiliki fondasi yang kuat dan berdaya saing.
Ia mengakui kebijakan tersebut dapat menjadi tantangan bagi sebagian pihak. Namun dalam jangka panjang, langkah tersebut justru akan memperkuat posisi sawit Indonesia di pasar global.
“Bagi sebagian pihak, kebijakan ini mungkin terasa sebagai tantangan. Namun jika kita melihat lebih jauh, inilah fondasi yang akan memperkuat posisi sawit Indonesia di pasar global,” ujarnya.
Bungaran mengatakan legalitas yang jelas akan memperkuat daya tawar Indonesia dalam menghadapi berbagai hambatan perdagangan dan kampanye negatif terhadap sawit. Meski demikian, keberhasilan PKH tidak semata-mata diukur dari luas areal yang berhasil ditertibkan.
Menurut dia, keberhasilan sesungguhnya harus tercermin dari kemampuan menjaga produktivitas, melindungi petani, serta memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor sawit.
“Tantangan kita adalah memastikan bahwa proses ini tidak justru meminggirkan petani kecil. Karena itu, legalisasi, pendampingan, peningkatan produktivitas, dan penguatan kelembagaan petani harus berjalan beriringan,” kata Bungaran.
Kebijakan kedua yang dinilai sangat menentukan masa depan industri sawit nasional adalah program biodiesel B50. Menurut Bungaran, selama puluhan tahun industri sawit Indonesia sangat bergantung pada pasar ekspor sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global maupun hambatan perdagangan.
“Ketika harga dunia turun, petani ikut terpukul. Ketika terjadi hambatan perdagangan, seluruh rantai industri juga merasakan dampaknya,” kata Bungaran.
Ia mengatakan, implementasi B50 menghadirkan paradigma baru dalam pengembangan industri sawit. Komoditas tersebut tidak lagi hanya berfungsi sebagai sumber devisa melalui ekspor, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Dengan meningkatnya pemanfaatan biodiesel di dalam negeri, Indonesia dinilai akan memiliki pasar domestik yang lebih besar dan stabil bagi minyak sawit. Kondisi tersebut berpotensi menjaga harga tandan buah segar (TBS) petani, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, memperkuat neraca pembayaran, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.
Meski demikian, Bungaran mengingatkan keberhasilan program B50 tidak cukup hanya ditopang oleh peningkatan konsumsi domestik. Di sisi lain, produksi sawit nasional juga harus terus ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan berbagai sektor.
“Jika produksi tidak tumbuh sementara konsumsi terus meningkat, akan terjadi persaingan antara kebutuhan energi, pangan, industri hilir, dan ekspor,” ujarnya.
Karena itu, dia menegaskan agenda besar industri sawit Indonesia ke depan harus berfokus pada peningkatan produktivitas. Program peremajaan sawit rakyat (PSR), penggunaan benih unggul, digitalisasi, mekanisasi, penguatan riset, hingga pemberdayaan petani rakyat perlu menjadi prioritas nasional agar industri sawit tetap kompetitif dan berkelanjutan.
“B50 akan memberikan manfaat besar, tetapi fondasi utamanya tetap peningkatan produktivitas kebun sawit nasional,” kata Bungaran.
Kebijakan ketiga yang menurut Bungaran tidak kalah penting adalah penguatan tata kelola ekspor sawit nasional. Menurutnya, tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan Indonesia memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari sumber daya sawit sekaligus memperkuat posisi tawar dalam perdagangan global.
“Indonesia ingin memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari sumber daya yang dimilikinya. Indonesia ingin memperkuat posisi tawar dalam perdagangan global. Indonesia ingin memastikan bahwa kekayaan nasional memberikan manfaat optimal bagi rakyat Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, Bungaran mengingatkan bahwa pasar minyak nabati dunia sangat kompetitif sehingga setiap kebijakan terkait ekspor perlu dijalankan secara hati-hati dan terukur. Menurutnya, konsumen global memiliki banyak pilihan sehingga daya saing sawit Indonesia harus tetap dijaga.
Ia menilai penguatan tata kelola ekspor tidak boleh hanya berfokus pada aspek pengendalian, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan efisiensi dan daya saing industri nasional.
“Jika kita terlalu fokus pada pengendalian tanpa meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka pasar dapat beralih kepada pesaing. Karena itu strategi ekspor harus dijalankan secara cerdas. Kita harus menjadi pemain yang kuat, namun tetap menjaga kepercayaan pasar,” katanya.
Bungaran menegaskan bahwa Indonesia harus meningkatkan daya tawar tanpa kehilangan pelanggan. Di saat yang sama, penguatan posisi nasional juga tidak boleh mengurangi efisiensi rantai pasok global yang selama ini telah dibangun.
Melihat ketiga kebijakan tersebut secara bersamaan, Bungaran menilai Indonesia sedang membangun arah baru bagi industri sawit nasional. Jika sebelumnya model bisnis sawit bertumpu pada pola tanam, panen, produksi, dan ekspor, maka ke depan industri sawit harus bergerak menuju hilirisasi, energi, inovasi, dan ekspor bernilai tambah.
“Model masa depan harus menjadi tanam, produksi, hilirisasi, energi, inovasi, dan ekspor bernilai tambah. Inilah transformasi yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Menurut Bungaran, sawit tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai komoditas perkebunan, melainkan telah menjadi bagian dari ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, pembangunan wilayah, hingga bioekonomi masa depan Indonesia.
Reporter: Supianto
