NUSANTARA — Organisasi petani kelapa sawit dari berbagai negara menyatukan langkah untuk memperkuat posisi smallholders dalam tata kelola industri sawit dunia. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Joint Statement World Coalition of Oil Palm Smallholders (WCOPS) pada pembukaan International Oil Palm Smallholders Forum (IOPS Forum) 2026 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (27/8/2026).
Penandatanganan joint statement menjadi tonggak awal pembentukan koalisi petani sawit lintas negara yang diarahkan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi organisasi petani dalam menghadapi berbagai isu strategis industri sawit global.
Ketua Panitia IOPS Forum 2026 Djono A. Burhan mengatakan penyusunan Joint Statement Petani Sawit Internasional menjadi salah satu agenda utama forum. Pernyataan bersama tersebut menjadi bentuk komitmen petani dari berbagai negara terhadap praktik perkebunan yang berkelanjutan.
Namun, menurut Djono, keberlanjutan yang didorong dalam forum tidak semata-mata ditempatkan sebagai persoalan lingkungan. Aspek ekonomi serta posisi petani dalam rantai nilai dan regulasi global juga menjadi perhatian.
Djono mengatakan petani sawit harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembahasan keberlanjutan industri sawit dunia. Petani, kata dia, tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus memiliki ruang untuk menyampaikan kepentingan dan pengalaman mereka.
“Yang pertama tentunya kita akan Joint Statement, Joint Statement petani sawit internasional. Bagaimana kita setuju dengan sustainability, kita ingin yang namanya petani kelapa sawit adalah salah satu contoh bagaimana keberlanjutan itu dapat dilaksanakan,” ujar Djono.
Menurut dia, pernyataan bersama tersebut diperlukan untuk memperkuat posisi petani dalam menghadapi dinamika regulasi internasional yang semakin kompleks.
“Kami menganggap Joint Statement ini diperlukan,” katanya.
Momentum tersebut kemudian dilanjutkan dengan peluncuran logo WCOPS yang dirancang dengan memadukan unsur dari logo organisasi petani peserta. Logo tersebut merepresentasikan semangat persatuan organisasi petani sawit dari berbagai negara untuk memperkuat suara smallholders di tingkat internasional.
WCOPS menghimpun 12 organisasi petani sawit dari tujuh negara. Dari Indonesia terdapat lima organisasi, yakni Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), SAMADE, FORTASBI, SPKS, dan ASPEKPIR.
Sementara dari negara lain bergabung NPPAN dari Nigeria; DOPPA dan PKPKM dari Malaysia; FENAPALMAH dari Honduras; OPDAG dari Ghana; Krabi Oil Palm Growers’ Cooperative Federation dari Thailand; serta AIPH dari Pantai Gading.
Indonesia melalui APKASINDO diwakili Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Medali Emas Manurung. Penandatanganan joint statement juga diikuti sejumlah perwakilan organisasi petani dari negara peserta.
Di antaranya Tuan Haji Adzmi bin Hassan dari PKPKM Malaysia, Paul Amaning dari OPDAG Ghana, Napoleon R. Ningkos dari DOPPA Malaysia, Allan Maradiaga dari FENAPALMAH Honduras, Luwo Guy Marcel dari AIPH Pantai Gading, serta Orawan dari Krabi Oil Palm Growers’ Cooperative Federation Thailand.
Melalui joint statement tersebut, organisasi petani sawit dunia menyepakati sejumlah agenda strategis yang dinilai penting untuk memperkuat posisi petani dalam rantai pasok sawit global.
Agenda pertama adalah meningkatkan representasi petani sawit dalam tata kelola global atau elevation of smallholder representation in global governance. Petani menilai keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan global perlu diperkuat karena smallholders merupakan salah satu aktor utama dalam produksi sawit dunia.
Agenda kedua menyangkut jaminan keberlanjutan yang inklusif atau guarantee of inclusive sustainability. Para petani mendorong agar agenda keberlanjutan tidak semata-mata menempatkan petani sebagai pihak yang harus memenuhi berbagai persyaratan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, perlindungan, dan ruang yang adil bagi mereka.
Isu harga juga menjadi perhatian utama. Organisasi petani menyepakati pentingnya stabilisasi harga tandan buah segar (TBS) dan perdagangan yang berkeadilan atau stabilization of fresh fruit bunch prices and fair trade.
Harga TBS dinilai menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan usaha perkebunan rakyat. Ketika harga tidak memberikan tingkat pendapatan yang memadai, kemampuan petani untuk melakukan pemeliharaan kebun, menggunakan sarana produksi berkualitas, hingga menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan turut terpengaruh.
Karena itu, perdagangan yang adil dipandang tidak dapat dipisahkan dari agenda keberlanjutan. Petani membutuhkan sistem perdagangan yang transparan dan memberikan posisi tawar yang lebih baik dalam rantai pasok komoditas sawit.
Kesepakatan berikutnya adalah pembentukan Oil Palm Smallholders Communication Forum melalui WCOPS. Forum ini akan menjadi ruang komunikasi dan koordinasi organisasi petani sawit lintas negara dalam merespons berbagai perkembangan industri, kebijakan perdagangan, isu lingkungan, keberlanjutan, hingga regulasi yang berdampak langsung terhadap smallholders.
Para peserta juga mendorong percepatan penerapan ekonomi sirkular dan Good Agricultural Practices (GAP). Penerapan praktik budidaya yang baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kebun, efisiensi penggunaan input, kualitas produksi, sekaligus memperkuat aspek keberlanjutan perkebunan rakyat.
Di sisi perdagangan, joint statement menegaskan penolakan terhadap hambatan perdagangan yang diskriminatif atau rejection of discriminatory trade barriers. Kebijakan perdagangan global, menurut semangat deklarasi tersebut, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap petani dan tidak menciptakan perlakuan yang merugikan smallholders.
Agenda tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap komoditas sawit yang diproduksi secara berkelanjutan. Di sisi lain, petani masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari produktivitas, akses teknologi, pembiayaan, harga, hingga kepastian pasar.
Melalui forum internasional, petani diharapkan tidak hanya menerima berbagai tuntutan keberlanjutan, tetapi juga dapat ikut menentukan bagaimana prinsip tersebut diterapkan secara adil di tingkat lapangan.
Kesepakatan tersebut diketahui oleh sejumlah mitra dan pemangku kepentingan sektor sawit, termasuk Solidaridad, Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Pelaksanaan IOPS Forum 2026 turut dihadiri Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Mirna Asnawati Safitri yang mewakili Kepala Otorita IKN Muhammad Basuki Hadimuljono; Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Iim Muhamaram; serta Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad.
Hadir pula Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Medali Emas Manurung; Director of Sustainability and Smallholders CPOPC Antonius Yudi Triantoro; Ketua Panitia IOPS Forum 2026 Djono A. Burhan; jajaran Ketua DPW APKASINDO dari 25 provinsi di Indonesia; serta petani dan organisasi petani sawit dari berbagai negara.
Agenda yang ditaja DPP APKASINDO tersebut juga mendapat dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dukungan ini sejalan dengan upaya memperkuat kerja sama dan aliansi petani sawit internasional melalui forum yang mempertemukan organisasi petani dari berbagai negara.
Penguatan kerja sama tersebut menjadi semakin penting di tengah berkembangnya berbagai kebijakan global yang berkaitan dengan ketelusuran, standar keberlanjutan, lingkungan, dan perdagangan. Petani membutuhkan ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan agar standar yang diterapkan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan smallholders.
Forum tersebut juga membawa pesan bahwa sawit tidak hanya berkaitan dengan komoditas dan perdagangan internasional. Bagi jutaan petani, sawit merupakan sumber pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penggerak ekonomi di wilayah sentra perkebunan.
Karena itu, petani dipandang bukan sekadar pemasok bahan baku industri. Mereka merupakan bagian penting dari ekosistem sawit global yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan produksi, kualitas, produktivitas, harga, dan akses pasar.
Penandatanganan Joint Statement Petani Sawit Internasional dan peluncuran logo WCOPS menjadi langkah awal untuk membangun suara bersama petani sawit dunia.
Dengan terbentuknya koalisi tersebut, organisasi petani diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri ketika menghadapi isu global. Mereka memiliki ruang untuk bertukar pengalaman, membangun koordinasi, serta menyuarakan kepentingan smallholders secara lebih terorganisasi.
WCOPS diharapkan berkembang menjadi wadah yang mampu memperkuat posisi petani dalam berbagai agenda strategis, mulai dari perdagangan dan harga TBS, produktivitas, praktik pertanian yang baik, ketelusuran, keberlanjutan, hingga kebijakan sawit di tingkat global.
Bagi Indonesia sebagai salah satu produsen sawit terbesar dunia, lahirnya koalisi tersebut juga membuka ruang baru bagi diplomasi petani. Suara smallholders diharapkan semakin terdengar dalam perumusan kebijakan global yang selama ini banyak menentukan arah masa depan industri sawit.
