Pekanbaru — Pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, tidak hanya menghadapi tantangan peningkatan produktivitas. Persoalan kawasan hutan, keberlanjutan lingkungan, keterbatasan pendampingan hingga pemanfaatan teknologi juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani secara bersama.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir Cicik Mawardi Athar mengatakan pengelolaan sawit rakyat perlu diarahkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kepastian kawasan.
“Kalau kita lihat data statistik yang ada, hampir lebih daripada 50 persen daerah sawit, terutama sawit-sawit masyarakat ini di dalam kawasan hutan,” ujar Cicik dalam kegiatan Pelatihan Budi Daya Kelapa Sawit Angkatan XII bagi pekebun Rokan Hilir di Pekanbaru, Senin (31/8/2026).
Pelatihan Budi Daya Kelapa Sawit Angkatan XII tersebut berlangsung pada 31 Agustus–5 September 2026. Kegiatan merupakan bagian dari Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Ditjenbun), serta dilaksanakan PT Sumberdaya Indonesia Berjaya (SIB).
Sebanyak 31 peserta mengikuti pelatihan dan dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke Gapoktan Manunggal Sakti, Kampung Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, pada 4 September 2026.
Menurut Cicik, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena sawit telah menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Karena itu, kebijakan dan pengelolaan perkebunan harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Dia menilai pengembangan sawit tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan produksi tandan buah segar. Lebih jauh, dibutuhkan perencanaan yang mampu menempatkan perkebunan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
“Ini perlu ada suatu perencanaan ataupun yang khusus, penelitian khusus itu bagaimana sawit ini dapat dikelola untuk menunjang ekonomi masyarakat dan tidak merusak lingkungan,” katanya.
Dorong Sawit Tak Sekadar Monokultur
Cicik juga mendorong agar pengelolaan perkebunan sawit rakyat tidak sepenuhnya bergantung pada pola monokultur. Diversifikasi dan pemanfaatan sumber daya di sekitar kebun dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi usaha tani.
Menurut dia, pendekatan tersebut membutuhkan dukungan penelitian dan perencanaan yang lebih matang. Potensi yang ada di sekitar perkebunan harus diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kondisi wilayah.
Salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah integrasi sawit dengan peternakan. Limbah ternak dapat dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik untuk kebun, sementara perkebunan dapat menjadi bagian dari ekosistem usaha peternakan.
“Bagaimana kita bisa membuat menjadi ternak sapi dan menghasilkan pupuk untuk petani kita,” ujarnya.
Menurut Cicik, integrasi tersebut dapat mengoptimalkan sumber daya lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pekebun terhadap input produksi yang harus dibeli dari luar.
Dengan pola usaha tani terpadu, kebun sawit tidak hanya menghasilkan tandan buah segar, tetapi juga dapat menjadi bagian dari sistem ekonomi yang menghasilkan produk dan manfaat lain bagi keluarga pekebun.
Penyuluh Harus Bersinergi
Di sisi lain, Cicik menilai peningkatan kapasitas pekebun membutuhkan penguatan peran penyuluh. Selama ini, sebagian penyuluh lebih banyak berkonsentrasi pada tanaman pangan, padahal kebutuhan pendampingan di sektor perkebunan juga sangat besar.
Karena itu, sinergi antara penyuluh pertanian, petugas perkebunan dan pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat agar pengetahuan dan teknologi dapat lebih mudah diterapkan di tingkat pekebun.
“Kalau bersinergi antara PPL, antara petugas perkebunan dan pertanian, insyaallah bantuan-bantuan yang dari pusat itu dapat berhasil guna dan berdaya guna,” katanya.
Menurut Cicik, keberadaan penyuluh tidak hanya penting dalam memberikan pengetahuan teknis budidaya, tetapi juga membantu masyarakat memahami dan mengakses berbagai program pemerintah.
Pendampingan yang lebih kuat juga diharapkan dapat mendorong pekebun menerapkan praktik budidaya yang lebih baik, mulai dari pemeliharaan tanaman, pemupukan hingga pengelolaan kebun secara berkelanjutan.
Cicik juga melihat peluang pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan perkebunan rakyat. Bantuan pemerintah seperti drone, menurut dia, dapat dimanfaatkan lebih luas untuk mendukung kegiatan perkebunan.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan kebun sekaligus memberikan data yang lebih baik bagi petani maupun pemerintah dalam mengambil keputusan.
Namun, teknologi menurutnya tidak dapat berdiri sendiri. Penggunaan alat harus dibarengi peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat di lapangan.
Pelatihan budidaya yang digelar bagi pekebun Rokan Hilir menjadi salah satu sarana untuk memperkuat kapasitas tersebut.
Produktivitas Tetap Jadi Perhatian
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Supriadi mengatakan peningkatan produktivitas tetap menjadi kunci bagi pekebun di tengah keterbatasan lahan.
“Di sini Bapak Ibu hadir semua dalam rangka memastikan bahwa kebutuhan bisa kita penuhi melalui peningkatan produktivitas,” kata Supriadi.
Menurut Supriadi, lahan yang tersedia harus mampu menghasilkan produksi lebih tinggi melalui penerapan teknik budidaya yang tepat.
“Yang diwajibkan kepada kita itu adalah ikhtiar bagaimana insyaallah produksi meningkat melalui peningkatan dan perbaikan budidaya,” ujarnya.
Pelatihan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas pekebun sekaligus membangun cara pandang baru dalam mengelola perkebunan rakyat.
