APTRI Pertanyakan Impor 150 Ribu Ton Gula di Tengah Musim Giling

0
Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen. Dok: Majalah Hortus/tangkap layar

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mempertanyakan kebijakan impor 150 ribu ton raw sugar untuk kebutuhan gula konsumsi di tengah musim giling tebu nasional. Petani menilai pemasukan gula dari luar negeri berpotensi mengganggu penyerapan produksi dalam negeri.

Ketua Umum DPN APTRI, Soemitro Samadikoen mengatakan, pemerintah perlu melihat kembali kebutuhan impor dengan mempertimbangkan stok dan produksi gula nasional. Menurut dia, jika impor memang diperlukan, waktu pemasukan seharusnya tidak bertepatan dengan musim giling petani.

“Kalau memang harus impor karena kurang, itu di luar musim giling atau musim panen,” tegasnya dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Dewan Pimpinan Nasional APTRI baru-baru ini.

APTRI juga mempertanyakan urgensi impor tersebut. Dalam paparannya, Soemitro menyebut Indonesia masih memiliki stok gula sekitar 1,2 juta ton dari akhir 2025. Ia juga menghitung produksi gula dalam negeri tahun ini sekitar 3 juta ton.

Dengan kebutuhan konsumsi sekitar 2,8 juta ton per tahun, APTRI menilai pasokan gula nasional perlu dihitung secara menyeluruh sebelum pemerintah membuka tambahan pasokan dari luar negeri.

“Kenapa hari ini harganya jadi begini?” ujar Soemitro 

APTRI juga menyoroti mekanisme pemanfaatan impor tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, impor raw sugar tersebut dialokasikan melalui ID Food, dengan sebagian akan digiling di Pabrik Gula Madukismo dan sisanya di pabrik gula swasta di Bombana, Sulawesi Tenggara.

Menurut APTRI, apabila impor tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan cadangan pemerintah, penyerapan gula produksi petani dalam negeri semestinya menjadi pertimbangan utama.

Kekhawatiran petani bukan tanpa pengalaman. APTRI menyebut pada 2025 terdapat impor sekitar 200 ribu ton yang menurut mereka ikut membuat gula produksi petani sulit terserap pasar. Karena itu, petani meminta kebijakan impor disesuaikan dengan siklus produksi tebu dalam negeri.

Sebelumnya, pemerintah melalui Neraca Komoditas 2026 menyatakan tidak ada impor gula untuk kebutuhan konsumsi. Badan Pangan Nasional pada akhir Desember 2025 menyebut kebutuhan gula konsumsi 2026 akan dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Di sisi lain, data pemerintah yang dikutip dalam pemberitaan terbaru memperkirakan produksi gula konsumsi 2026 sekitar 3,02 juta ton, dengan kebutuhan sekitar 2,83 juta ton. Proyeksi tersebut juga mencatat rencana impor raw sugar sekitar 142.500 ton untuk periode September–Desember.

Bagi APTRI, persoalan impor bukan hanya soal jumlah, tetapi juga waktu dan mekanisme penyalurannya. Petani meminta pemerintah memastikan gula produksi dalam negeri terserap terlebih dahulu selama musim giling masih berlangsung.

Pupuk Subsidi Tak Mencukupi

Selain persoalan impor, APTRI mempersoalkan alokasi pupuk subsidi bagi petani tebu. APTRI menyebut kebutuhan pupuk ZA mencapai minimal 500–600 kilogram per hektare. Namun, petani tebu hanya mendapatkan sekitar 108 kilogram per hektare.

“Kalau dikasih pupuk subsidi tidak ikhlas, Pak. Karena kami menggunakan pupuk nonsubsidi, ikhlas. Cuma jangan dinarasikan bahwa petani tebu ini sudah diberikan pupuk subsidi,” ujar Soemitro.

APTRI mengatakan petani tebu tidak mempermasalahkan jika harus menggunakan pupuk nonsubsidi. Namun, mereka meminta kondisi tersebut tidak dinarasikan seolah-olah petani tebu telah mendapatkan pupuk subsidi yang mencukupi.

Dalam paparannya, APTRI juga menyebut harga pupuk ZA nonsubsidi sebelumnya berada di kisaran Rp3.800–Rp4.000 per kilogram. Kemudian harga disebut naik menjadi Rp4.300 per kilogram dan sempat mencapai Rp9.700 hingga Rp10.000 per kilogram. APTRI bahkan menyebut pernah membeli ZA dengan harga Rp10.400 per kilogram.

Atas kondisi tersebut, APTRI mengusulkan penghapusan Harga Acuan Pembelian (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen. Menurut APTRI, petani tebu siap menjual gula mengikuti harga pasar.

APTRI mengatakan jika pemerintah khawatir harga gula melonjak dan membebani konsumen, pemerintah dapat memegang cadangan pangan pemerintah dan melakukan operasi pasar ketika harga meningkat. “Biarlah kami ini terbiasa berjual beli gula sebagaimana harga pasar,” ujar APTRI.

APTRI juga menyoroti rendemen tebu. Menurut mereka, secara sederhana tebu yang semakin kering seharusnya menghasilkan rendemen yang semakin tinggi.

APTRI menyebut pada masa lalu, tebu yang ditebang pada akhir Mei atau awal Juni memiliki rendemen sekitar 6 persen. Pada Juli rendemen naik menjadi sekitar 6,5 persen, sedangkan puncaknya terjadi pada Agustus–September yang bisa mencapai 8 persen atau lebih.

Namun, APTRI menyebut saat ini rendemen tebu justru mengalami penurunan, sementara laporan Kementerian Pertanian menyebut produksi meningkat. “Rendemen kita ini betul-betul anjlok,”  imbuhnya.

 

Reporter: Supianto

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini