BANGKOK — Investasi di industri kelapa sawit tak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Modal swasta perlu diarahkan untuk memperkuat produktivitas pekebun, mengembangkan industri hilir, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas agar pertumbuhan industri ini memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat pedesaan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam seminar Plantation 360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs yang digelar Office of the Executive Director for the South-East Asia Voting Group (EDS16) World Bank Group bersama Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), di sela-sela Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) 2026 di Bangkok, Thailand, 13 Oktober 2026.
Forum tersebut membahas cara mengubah peluang investasi di sepanjang rantai nilai kelapa sawit menjadi proyek bisnis yang layak sekaligus mampu memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ekonomi pedesaan. Pembahasannya mencakup peremajaan tanaman, peningkatan praktik budi daya, pengolahan hasil, ketertelusuran produk, layanan digital, hingga pemanfaatan biomassa sawit.
Sekretaris Jenderal CPOPC Izzana Salleh mengatakan, investasi di sektor sawit seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada ekspansi produksi. Lebih dari itu, investasi harus mendorong penciptaan nilai tambah, memperluas kesempatan pekebun kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kualitas pekerjaan.
“Investasi di sektor kelapa sawit seharusnya tidak hanya memperluas produksi. Investasi harus membantu pelaku usaha menciptakan nilai tambah, memberikan kesempatan yang adil bagi pekebun kecil dan UMKM untuk berpartisipasi, serta menciptakan lapangan kerja dengan prospek yang lebih baik bagi pekerja dan masyarakat pedesaan,” ujar Izzana.
Menurut dia, rantai nilai kelapa sawit memiliki ruang besar untuk menggerakkan perekonomian di negara-negara produsen. Sektor ini tidak hanya melibatkan kegiatan budi daya di perkebunan, tetapi juga transportasi, pengolahan, perdagangan, dan berbagai industri hilir.
Lebih dari tujuh juta pekebun kecil di seluruh dunia menggantungkan penghidupan pada kelapa sawit. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan investasi di sektor ini memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang kegiatan ekonominya bertumpu pada perkebunan.
Duta Besar Indonesia untuk Thailand Hari Prabowo membuka seminar tersebut. Dalam pidato utama, Menteri Keuangan Indonesia Suahasil Nazara membahas peran pembiayaan pembangunan dalam menggerakkan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik.
Forum ini juga menghadirkan Wakil Presiden World Bank Group untuk bidang Planet, Guangzhe Chen, yang membahas hubungan antara transformasi pedesaan yang tangguh, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan yang digerakkan sektor swasta.
Dari perspektif investor, Jeep Kline, anggota dewan Raisewell Ventures, menyoroti peluang inovasi dalam rantai nilai berkelanjutan, ketertelusuran produk, dan pelibatan pekebun kecil. Sementara itu, CEO Malaysian Palm Oil Association Roslin Azmy Hassan membahas bagaimana upaya keberlanjutan dapat berjalan seiring dengan profitabilitas dan pertumbuhan industri dalam jangka panjang.
Diskusi tersebut menekankan bahwa investasi berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara kelayakan bisnis dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Investor memerlukan kepastian kebijakan, informasi yang dapat diandalkan, akses pasar, serta mekanisme pengelolaan risiko. Di sisi lain, pekebun dan UMKM membutuhkan pembiayaan serta pendampingan teknis yang sesuai dengan kondisi usaha mereka.
Peremajaan perkebunan menjadi salah satu bidang yang dinilai membutuhkan dukungan investasi. Program ini bukan hanya berkaitan dengan pembaruan tanaman, melainkan juga peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pendapatan pekebun dalam jangka panjang. Karena tanaman yang diremajakan membutuhkan waktu sebelum kembali menghasilkan, skema pembiayaan perlu memperhitungkan kebutuhan hidup petani selama masa tersebut.
Maharani Hapsari dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan perspektif mengenai peremajaan dan penerapan praktik budi daya yang baik. Peningkatan produktivitas, menurut fokus pembahasan tersebut, perlu ditopang kemampuan teknis pekebun agar modal yang ditanamkan benar-benar menghasilkan perbaikan kinerja perkebunan.
Tantangan lainnya adalah memperluas akses pembiayaan bagi pekebun kecil dan UMKM. Naphongthawat Phothikit dari Bank of Thailand membahas potensi pembayaran digital dan solusi pembiayaan yang aman serta dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok usaha tersebut.
Digitalisasi berpeluang memperbaiki pencatatan transaksi, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses layanan keuangan. Namun, penerapannya membutuhkan infrastruktur yang memadai, literasi digital, perlindungan pengguna, serta sistem layanan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat perkebunan.
Di luar kegiatan budi daya, pengembangan industri hilir dan pemanfaatan biomassa juga menjadi perhatian. Dikki Akhmar dari Indonesian Palm Kernel Shell Entrepreneurs Association membahas potensi biomassa sawit untuk mendukung lahirnya kegiatan usaha dan lapangan kerja baru.
Pemanfaatan produk samping perkebunan dan pengolahan sawit dapat membuka peluang ekonomi tambahan apabila didukung teknologi, infrastruktur, kepastian pasokan, dan pasar yang memadai. Pengembangan usaha tersebut juga berpotensi memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri sawit.
Sementara itu, Reynaldi Hermansjah dari PT Sarana Multi Infrastruktur membahas pelajaran dari kemitraan pemerintah dan swasta dalam pembiayaan pembangunan. Amri Bukhairi Bakhtiar dari Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle menyoroti peluang kerja sama regional untuk menghubungkan investasi dengan penguatan rantai nilai.
Keduanya membawa perhatian pada pentingnya kolaborasi dalam mengatasi hambatan investasi. Dukungan pemerintah dan lembaga pembiayaan pembangunan dapat membantu menyiapkan proyek, memperkuat kelayakan usaha, serta mengurangi risiko yang menghambat masuknya modal swasta.
Alternate Executive Director EDS16 Nakhafi Hassan mengatakan, transformasi rantai nilai pertanian membutuhkan keterlibatan aktif investor, lembaga keuangan, dan pelaku industri. Menurut dia, sumber daya publik berperan penting sebagai katalis, tetapi tidak dapat menggantikan kapasitas pendanaan yang dapat disediakan modal swasta.
“Tidak ada jalan menuju transformasi yang kita cita-citakan tanpa partisipasi aktif investor, lembaga keuangan, dan industri. Sumber daya publik sangat penting sebagai katalis, tetapi tidak dapat menggantikan skala yang dapat dihadirkan oleh modal swasta,” kata Nakhafi.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pembagian peran antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah dapat memperkuat regulasi, infrastruktur, dan dukungan pembangunan, sedangkan investor membawa modal, teknologi, inovasi, serta kapasitas pengembangan usaha.
Namun, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya dana yang masuk atau bertambahnya kapasitas produksi. Investasi juga perlu dinilai dari kemampuannya memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan membuka akses bagi pekebun kecil serta UMKM untuk menikmati nilai tambah industri.
EDS16 dan CPOPC selanjutnya akan mempertimbangkan hasil seminar sebagai bahan dialog lanjutan mengenai peluang investasi yang layak, pembiayaan inklusif, dan kemitraan untuk memperkuat rantai nilai pertanian yang tangguh.
Bagi negara-negara produsen sawit, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan industri berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembiayaan yang tepat, pengembangan industri hilir, dan keterlibatan pekebun dalam rantai nilai, investasi sawit diharapkan tidak hanya memperbesar kegiatan ekonomi, tetapi juga menghadirkan pekerjaan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
