BALI, 12 November 2026 – Kampanye negatif terhadap minyak sawit di pasar Eropa mulai kehilangan daya tarik. Sejumlah perusahaan pangan yang sebelumnya mengusung klaim palm oil free atau bebas minyak sawit kini mulai mempertimbangkan kembali penggunaan bahan baku tersebut. Perubahan ini dipicu oleh pertimbangan efisiensi biaya, tekanan rantai pasok, serta kebutuhan industri terhadap minyak nabati yang kompetitif.
Perubahan strategi perusahaan pangan Eropa tersebut diungkapkan Programs & Operation Competere, Carola Macagno, dalam perhelatan 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Kamis (12/11). Menurutnya, kecenderungan melemahnya kampanye produk bebas sawit sebenarnya sudah diperkirakan sejak 2018. Saat itu, klaim palm oil free mulai digunakan sejumlah perusahaan sebagai strategi diferensiasi untuk membangun citra produk sekaligus menarik konsumen di Uni Eropa.
Namun, strategi tersebut kemudian diikuti banyak kompetitor. Akibatnya, klaim bebas sawit tidak lagi menjadi keunggulan pemasaran yang eksklusif. Di sisi lain, perusahaan harus menghadapi konsekuensi berupa meningkatnya biaya pengadaan bahan baku dan penyesuaian formulasi produk.
Carola menjelaskan, kebutuhan industri pangan terhadap minyak nabati pada dasarnya tidak mengalami penurunan. Perusahaan tetap membutuhkan bahan baku yang mampu menjaga kualitas produk, stabilitas produksi, dan daya saing harga. Dalam kondisi tersebut, minyak sawit kembali menjadi pilihan yang rasional secara ekonomi.
”Pada akhirnya, kebutuhan minyak nabati tidak akan berkurang. Setelah Covid-19, perusahaan menghitung ulang beban produksi dan minyak sawit yang paling masuk akal,” ujarnya.
Perubahan tersebut tercermin dari data pemantauan pasar yang dipaparkan Competere. Peluncuran produk dengan klaim bebas sawit di sejumlah negara utama Eropa, seperti Prancis, Italia, Spanyol, dan Jerman, sempat mengalami peningkatan signifikan. Namun, tren tersebut mulai berbalik setelah mencapai puncaknya pada periode 2021–2022 dan terus melandai hingga pertengahan 2026.
Di Italia, misalnya, jumlah produk berlabel bebas sawit sempat mencapai puncak 667 produk pada 2018 dan masih bertahan pada tingkat tinggi hingga 2021 dengan 411 produk. Sementara itu, di Prancis, jumlahnya mencapai angka tertinggi 869 produk pada 2022.
Namun, memasuki 2025 hingga semester pertama 2026, tren tersebut menunjukkan penurunan. Di Prancis, jumlah produk dengan klaim bebas sawit turun menjadi 546 produk sepanjang 2025 dan kembali menurun menjadi 379 produk pada Januari–Juni 2026.
Penurunan tersebut memperlihatkan adanya perubahan pertimbangan di kalangan produsen pangan. Disrupsi rantai pasok, tekanan biaya produksi, dan perubahan prioritas industri membuat perusahaan semakin berhati-hati dalam menentukan pilihan bahan baku.
Menurut Carola, klaim palm oil free yang sebelumnya menjadi instrumen diferensiasi pemasaran kini justru dapat menjadi kendala. Perusahaan harus menanggung biaya reformulasi, mencari alternatif bahan baku, serta memastikan pasokan minyak nabati pengganti tetap tersedia dengan harga kompetitif.
“Klaim yang dulunya menjadi alat diferensiasi pemasaran kini berbalik menjadi kendala bagi pengadaan bahan baku dan biaya reformulasi. Kini minyak sawit mulai kembali masuk dalam daftar bahan baku produk camilan dan biskuit merek besar Eropa seperti Barilla,” ujar Carola.
Perkembangan ini menjadi sinyal positif bagi industri kelapa sawit Indonesia. Selama bertahun-tahun, produk sawit menghadapi tekanan kampanye negatif di Eropa yang memengaruhi persepsi konsumen dan keputusan perusahaan dalam menggunakan bahan baku. Kembalinya minyak sawit ke dalam formulasi produk sejumlah perusahaan pangan menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi dan kebutuhan industri tetap menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan minyak nabati.
Carola cukup optimistis penerimaan masyarakat Eropa terhadap produk minyak sawit akan terus membaik. Peluang tersebut juga didukung perkembangan hubungan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa yang kini memasuki tahap akhir perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Menurutnya, kesepakatan perdagangan tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk minyak sawit Indonesia sekaligus memperkuat hubungan dagang kedua kawasan.
Meski demikian, tantangan regulasi masih membayangi. Salah satunya adalah European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang selama ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri sawit terkait persyaratan ketertelusuran dan pembuktian bahwa produk tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi.
Carola tidak menampik bahwa regulasi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Namun, ia berharap penerapan EUDR justru dapat menjadi momentum untuk memperjelas persoalan keberlanjutan yang selama ini melekat pada citra minyak sawit.
“Kalau sudah ada kebijakan ini, kebenaran soal sawit juga akan terungkap,” paparnya.
Perubahan tren di Eropa menunjukkan bahwa persaingan minyak nabati tidak semata-mata ditentukan oleh kampanye pemasaran dan persepsi konsumen. Efisiensi, ketersediaan pasokan, harga, dan kemampuan memenuhi kebutuhan industri tetap menjadi pertimbangan utama. Bagi Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia, perkembangan ini menjadi peluang untuk memperkuat posisi di pasar Eropa melalui pembuktian praktik keberlanjutan, transparansi rantai pasok, dan peningkatan daya saing produk.
