JAKARTA – Jutaan pekerja di sektor kelapa sawit masih menghadapi persoalan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Di tengah besarnya kontribusi industri sawit terhadap perekonomian nasional, petani, buruh tani, sopir angkutan, hingga pelaku usaha kecil di sekitar perkebunan belum seluruhnya tersentuh perlindungan tersebut.
Untuk menjawab persoalan itu, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono Saragih menggagas Gerakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Ekosistem Sawit Berkelanjutan (GESIT Sawit). Gerakan ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Sawit Nasional, 18 November 2026, di Jakarta.
GESIT Sawit dirancang untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal yang berada di sepanjang rantai pasok industri kelapa sawit. Gerakan ini mengandalkan kolaborasi berbagai pihak dalam ekosistem sawit untuk menjangkau pekerja yang selama ini sulit mengakses layanan jaminan sosial.
“GESIT Sawit kami gagas sebagai gerakan bersama untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di seluruh ekosistem sawit, terutama petani dan pekerja informal yang selama ini belum terjangkau. Kita tidak bisa hanya menunggu mereka datang ke kantor pelayanan. Kita harus mendekatkan layanan melalui jaringan dan aktor yang sudah ada di ekosistem sawit,” ujar Sumarjono.
Peluncuran GESIT Sawit berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan Indonesia Labour on Palm Oil Conference (ILaPOC) 2026. Konferensi ini merupakan inisiatif Sumarjono untuk menghadirkan ruang dialog mengenai perlindungan pekerja dan penerapan prinsip kerja layak (decent work) di industri kelapa sawit.
Mengusung tema Jaminan Sosial Pilar Sawit Berkelanjutan, ILaPOC 2026 menegaskan bahwa keberlanjutan industri tidak cukup hanya diukur dari aspek lingkungan dan ekonomi. Perlindungan serta kesejahteraan manusia yang bekerja di dalamnya juga harus menjadi perhatian utama.
Gagasan tersebut dirangkum dalam prinsip No Social Security, No Sustainability. Artinya, keberlanjutan industri sawit tidak akan tercapai tanpa jaminan sosial dan perlindungan yang memadai bagi para pekerjanya.
“Keberlanjutan industri sawit tidak cukup hanya berbicara tentang produktivitas, ekonomi, dan lingkungan. Ada jutaan manusia yang bekerja di dalam ekosistem ini dan harus mendapatkan perlindungan. Karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjadi salah satu pilar utama sawit berkelanjutan,” kata Sumarjono.
Menjangkau Pekerja hingga Perdesaan
Perlindungan pekerja informal masih menjadi pekerjaan rumah besar BPJS Ketenagakerjaan. Di sektor sawit, tantangannya semakin kompleks karena jumlah pekerja tersebar di berbagai wilayah perdesaan dengan akses layanan yang terbatas.
Berbeda dengan pekerja formal di perusahaan yang wajib didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pekerja informal masih membutuhkan pendekatan khusus. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menggerakkan rantai pasok sawit.
Petani swadaya, buruh tani, sopir angkutan hasil perkebunan, hingga pemilik warung di sekitar perkebunan merupakan bagian dari ekosistem ekonomi sawit. Mereka turut menopang kegiatan produksi, tetapi belum seluruhnya memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Keterbatasan infrastruktur pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan menjadi salah satu kendala. Karena itu, perluasan perlindungan tidak bisa hanya mengandalkan kantor pelayanan, tetapi membutuhkan keterlibatan institusi dan pelaku usaha yang telah memiliki hubungan langsung dengan masyarakat di sekitar perkebunan.
GESIT Sawit menawarkan pendekatan kolaboratif dengan memanfaatkan jaringan yang sudah tersedia di industri. Salah satu proyek percontohannya telah dimulai di sebuah pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
Dalam model tersebut, koperasi karyawan (Kopkar) di lingkungan PKS dilibatkan sebagai agen PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia). Agen ini menjadi perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu memperluas kepesertaan pekerja informal.
Pendekatan tersebut memanfaatkan hubungan bisnis yang telah terbangun antara pabrik kelapa sawit dan petani pemasok tandan buah segar (TBS). Petani menjual hasil panennya ke PKS, sementara pabrik memiliki hubungan dan mengenal para pemasoknya.
“Pabrik kelapa sawit memiliki hubungan langsung dengan petani pemasok TBS. Ini merupakan potensi besar untuk memperluas perlindungan sosial. Melalui koperasi karyawan yang menjadi agen PERISAI, kita membangun jembatan agar petani dan pekerja informal lebih mudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Sumarjono.
Model ini sekaligus membuka peluang pemberdayaan koperasi karyawan di lingkungan perkebunan sebagai sumber kesejahteraan baru bagi anggotanya.
Sawit Menghidupi 50 Juta Jiwa
Besarnya kebutuhan perlindungan sosial di sektor sawit tidak terlepas dari skala industri ini. Perkebunan kelapa sawit tersebar di 26 provinsi, sekitar 160 kabupaten, dan kurang lebih 17 ribu desa.
Sektor ini diperkirakan menghidupi sekitar 16 juta pekerja. Jika keluarga mereka diperhitungkan, jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup pada industri sawit mencapai sekitar 50 juta jiwa atau hampir seperlima penduduk Indonesia.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai masa depan sawit tidak bisa dilepaskan dari persoalan kesejahteraan manusia. Perlindungan pekerja menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan industri dalam jangka panjang.
Pada 2026, Indonesia memperingati 115 tahun perkembangan perkebunan kelapa sawit komersial, sejak penanaman pertama pada 1911 di Pulu Raja, Sumatera Utara, dan Sungai Liput, Aceh.
Jejak awal tanaman sawit di Indonesia bahkan telah dimulai jauh sebelumnya. Pada 1848, pemerintah Hindia Belanda mendatangkan empat benih kelapa sawit dari Afrika Barat untuk ditanam sebagai tanaman koleksi di Kebun Raya Bogor.
Dari tanaman koleksi tersebut, sawit kemudian berkembang menjadi salah satu komoditas strategis nasional. Namun, perjalanan panjang industri ini juga menghadirkan tanggung jawab untuk memastikan jutaan orang yang terlibat di dalamnya memperoleh perlindungan dan kesejahteraan.
ILaPOC Jadi Panggung Kerja Layak
Selain meluncurkan GESIT Sawit, ILaPOC 2026 menjadi ruang pertemuan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap kondisi ketenagakerjaan di industri sawit.
Konferensi ini melibatkan unsur tripartit, yakni pengusaha, pekerja, dan pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil, baik nasional maupun internasional.
Berbagai isu dibahas, mulai dari jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dialog sosial, praktik baik penerapan kerja layak, hingga inklusi keuangan.
ILaPOC diharapkan menjadi wadah untuk mempertemukan pengalaman dan praktik baik dari berbagai pihak. Dengan demikian, upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja tidak hanya berhenti pada komitmen, tetapi dapat diterapkan secara lebih luas hingga ke rantai pasok.
“ILaPOC kami hadirkan sebagai panggung bersama bagi pengusaha, pekerja, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk membicarakan kerja layak di industri sawit. Kita ingin praktik-praktik baik yang sudah berjalan diketahui publik, sekaligus menjadi inspirasi untuk memperbaiki perlindungan pekerja di seluruh rantai pasok,” ujar Sumarjono.
Konferensi ini juga diharapkan membuka ruang bagi publik untuk melihat perkembangan industri sawit dari perspektif yang lebih berimbang. Selama ini, pemberitaan mengenai sawit kerap didominasi persoalan lingkungan dan berbagai kritik terhadap praktik industri. Padahal, terdapat pula berbagai inisiatif untuk memperbaiki kondisi kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja yang perlu diketahui masyarakat.
Ke depan, ILaPOC diharapkan menjadi agenda tahunan dalam rangka peringatan Hari Sawit Nasional dengan mengangkat berbagai dimensi kerja layak.
Menyeimbangkan Tiga Pilar Keberlanjutan
GESIT Sawit dan ILaPOC merupakan bagian dari kampanye People-Centric Sustainable Palm Oil, yakni konsep pembangunan industri sawit yang menempatkan manusia sebagai pusat keberlanjutan.
Konsep tersebut menekankan keseimbangan tiga pilar, yaitu People (manusia), Planet (lingkungan), dan Prosperity (kesejahteraan). Perlindungan pekerja, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi harus berjalan beriringan.
Selama ini, pembicaraan mengenai keberlanjutan sawit cenderung lebih banyak menyoroti aspek lingkungan. Padahal, dimensi sosial juga memiliki posisi yang sama penting. Pemenuhan hak pekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus prasyarat bagi industri yang bertanggung jawab.
Tuntutan tersebut semakin relevan seiring meningkatnya perhatian pasar global terhadap praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Sejumlah kerangka kebijakan, seperti Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) Uni Eropa, Human Rights Due Diligence (HRDD), serta Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, mendorong perusahaan memperkuat tanggung jawab sosial di sepanjang rantai pasok.
Penerapan kerja layak di industri sawit memang belum merata. Namun, berbagai praktik baik yang telah berjalan dapat menjadi rujukan untuk memperluas perlindungan pekerja, termasuk bagi mereka yang berada di luar hubungan kerja formal.
“Pesan yang ingin kami sampaikan sederhana: No Social Security, No Sustainability. Tidak mungkin kita berbicara tentang sawit berkelanjutan jika jutaan orang yang bekerja di dalamnya belum mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Sawit harus tumbuh bersama manusia yang menghidupinya,” kata Sumarjono.
Melalui ILaPOC dan GESIT Sawit, peringatan Hari Sawit Nasional diharapkan tidak sekadar menjadi perayaan atas keberhasilan komoditas unggulan Indonesia. Lebih dari itu, momentum 18 November menjadi pengingat bahwa keberlanjutan sawit harus berjalan seiring dengan perlindungan dan kesejahteraan manusia yang menghidupi industri tersebut.





























