Cibinong—Di tengah tekanan krisis global yang kian kompleks, pemerintah dan pelaku industri mulai mengerucutkan satu strategi yang dianggap mampu menjawab persoalan lama Indonesia: ketergantungan impor daging sapi dan susu. Strategi itu bernama Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA), sebuah pendekatan yang menggabungkan peternakan dan perkebunan dalam satu lanskap produksi.
Gagasan ini kembali mengemuka dalam Seminar Nasional “Percepatan Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA) untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional” yang digelar di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bogor, pada 14 April 2026. Forum yang diinisiasi Gabungan Pelaku dan Pemerhati SISKA (GAPENSISKA) ini tidak sekadar menjadi ajang diskusi, tetapi juga momentum peluncuran peta jalan besar menuju swasembada protein hewani.
Dalam laporan yang dirilis, Indonesia dinilai berada dalam situasi paradoks. Di satu sisi, negeri ini merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia dengan pangsa pasar mencapai lebih dari 59 persen dan luas perkebunan sekitar 16,8 juta hektare. Namun di sisi lain, kebutuhan daging sapi dan susu domestik masih jauh dari terpenuhi.
Data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 menunjukkan produksi daging sapi nasional baru mampu memenuhi sekitar 48 persen kebutuhan. Sementara itu, produksi susu segar bahkan hanya mencukupi 21 persen kebutuhan dalam negeri. Sisanya ditutup melalui impor yang nilainya terus meningkat setiap tahun.
Kondisi ini menjadi alarm serius, terutama di tengah meningkatnya populasi penduduk dan tuntutan perbaikan gizi masyarakat. Program pemerintah seperti Makan Bergizi (MBG), misalnya, membutuhkan pasokan protein hewani dalam jumlah besar dan stabil. Tanpa terobosan struktural, ketergantungan impor dipastikan akan terus membayangi.
Di sinilah SISKA diposisikan sebagai solusi strategis. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bahkan memasukkan sistem ini sebagai salah satu pilar penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. SISKA tidak lagi dipandang sebagai sekadar teknik beternak, melainkan sebagai pendekatan lintas sektor yang mengintegrasikan pangan, energi, dan lingkungan dalam satu kerangka pembangunan.
Konsep dasarnya sederhana: memanfaatkan lahan perkebunan sawit sebagai basis produksi ternak sapi. Di bawah tegakan sawit, tumbuh berbagai jenis hijauan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan. Limbah sawit seperti pelepah, bungkil inti sawit, dan lumpur sawit juga dapat diolah menjadi sumber nutrisi tambahan. Sebaliknya, kotoran ternak berfungsi sebagai pupuk organik yang memperbaiki kesuburan tanah.
Namun, implementasi di lapangan selama ini belum optimal. Sistem pemeliharaan konvensional yang dikenal sebagai cut-and-carry—di mana peternak harus mencari dan membawa pakan secara manual—dinilai tidak efisien. Dalam praktiknya, seorang peternak bisa menghabiskan tiga hingga empat jam per hari hanya untuk memberi makan dua hingga tiga ekor sapi.
Akibatnya, biaya tenaga kerja tinggi, produktivitas rendah, dan dalam banyak kasus peternak terpaksa menjual atau bahkan memotong sapi betina produktif untuk kebutuhan jangka pendek. Fenomena ini disebut sebagai “membunuh mesin produksi” yang justru memperparah kekurangan populasi ternak.
Sebagai alternatif, GAPENSISKA mendorong adopsi sistem penggembalaan terkelola atau Intensive Rotational Grazing (IRG). Dalam sistem ini, sapi digembalakan secara bergilir di area tertentu menggunakan pagar listrik portabel. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi tenaga kerja secara drastis—satu orang dapat mengelola hingga 200–300 ekor sapi.
Tak hanya itu, biaya pakan bisa ditekan hingga sepertiga dari sistem konvensional, sementara penggunaan herbisida di kebun sawit dapat berkurang hingga 75 persen karena sapi berfungsi sebagai “pemangkas gulma alami”. Produktivitas reproduksi pun meningkat, dengan interval kelahiran yang lebih pendek.
Transformasi teknis ini diiringi dengan perubahan pendekatan kebijakan. Salah satu terobosan yang diusulkan adalah konversi kewajiban plasma 20 persen bagi perusahaan sawit menjadi investasi ternak melalui skema Net Operating Profit (NOP). Dengan mekanisme ini, perusahaan tidak lagi diwajibkan menyediakan lahan fisik, tetapi dapat menggantinya dengan investasi produktif bagi masyarakat sekitar.
Sebagai ilustrasi, perusahaan dengan konsesi 5.000 hektare memiliki kewajiban plasma setara 1.000 hektare. Jika nilai produktivitas lahan dihitung Rp20 juta per hektare, maka perusahaan dapat mengalokasikan dana Rp20 miliar untuk membangun unit usaha SISKA, termasuk pengadaan ratusan induk sapi bagi petani.
Pendekatan ini dinilai mampu mengatasi konflik lahan yang selama ini menjadi hambatan utama, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan seperti ISPO dan RSPO.
Di sisi lain, peran riset menjadi krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi. BRIN, melalui Pusat Riset Peternakan, mengembangkan berbagai inovasi mulai dari sensor deteksi birahi (estrus) berbasis Internet of Things hingga teknologi genomik untuk pemuliaan ternak yang lebih adaptif terhadap iklim tropis.
Teknologi seperti Sidektrus memungkinkan peternak mendeteksi waktu kawin yang optimal secara real-time, meningkatkan tingkat keberhasilan inseminasi buatan. Sementara sensor wearable membantu memantau kondisi stres panas pada ternak, yang kerap terjadi di lingkungan perkebunan sawit yang lembap.
Meski demikian, tantangan tetap tidak ringan. Salah satu kendala utama adalah kualitas pakan. Hijauan di bawah tegakan sawit umumnya memiliki kandungan protein rendah dan serat tinggi, sehingga memerlukan pengolahan tambahan. Selain itu, tanah perkebunan sawit sering kekurangan mineral penting seperti kalsium, fosfor, dan selenium, yang berpengaruh pada kesehatan dan produktivitas ternak.
Dari sisi bisnis, SISKA juga membutuhkan skala ekonomi tertentu agar layak secara finansial. Studi menunjukkan bahwa usaha dengan minimal 300 hingga 600 ekor induk sapi baru dapat mencapai titik profitabilitas. Untuk skala 600 ekor, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp13,3 miliar dengan masa pengembalian modal sekitar sembilan tahun.
Karena itu, GAPENSISKA mendorong model investasi kolaboratif melalui pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) yang melibatkan perusahaan sawit, peternak, lembaga keuangan, dan pemerintah. Di tingkat operasional, model ini akan terintegrasi dengan rumah potong hewan, fasilitas penyimpanan dingin, serta jaringan distribusi modern.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan langkah agresif untuk meningkatkan populasi sapi, termasuk rencana impor satu juta indukan dalam lima tahun ke depan. Namun, tanpa sistem produksi yang efisien seperti SISKA, upaya tersebut dikhawatirkan tidak akan memberikan hasil optimal.
Di tengah kompleksitas tersebut, SISKA menawarkan satu hal yang selama ini sulit dicapai: integrasi. Ia menyatukan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam satu sistem produksi. Jika dijalankan secara konsisten, pendekatan ini tidak hanya berpotensi mengurangi impor daging dan susu, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi hijau global.
Namun, seperti banyak kebijakan besar lainnya, keberhasilan SISKA pada akhirnya bergantung pada implementasi. Regulasi yang jelas, insentif yang tepat, serta koordinasi lintas sektor akan menjadi penentu apakah konsep ini benar-benar mampu menjawab paradoks agraris Indonesia—atau sekadar menjadi wacana yang berulang di atas kertas.
