Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut positif kebijakan Arab Saudi melarang impor unggas dari Indonesia. Menurutnya, larangan ini justru menjadi peluang bagi pengusaha Indonesia mengekspor produk olahan unggas dengan nilai lebih tinggi, sejalan dengan strategi hilirisasi pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Mentan Amran saat ditemui dalam acara Pelepasan Ekspor Unggas dan Produk Turunannya di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (3/2).
Amran, yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan, larangan yang dikeluarkan Saudi Food and Drug Authority (SFDA) hanya berlaku untuk unggas hidup, sementara produk olahan tetap diizinkan diekspor.
“Itu untuk unggas, tapi olahan tidak. Ya kita olah justru nilainya lebih tinggi. Kalau ayam aku ekspor harganya katakanlah 30 ribu per kilo. Kalau ini barang jadi berapa kali lipat? Dua kali lipat,” ujar Amran.
Dia menambahkan, kebijakan Arab Saudi ini justru menjadi momentum bagi pengusaha untuk meningkatkan nilai tambah produk unggas Indonesia melalui pengolahan sebelum diekspor.
“Justru kita bersyukur karena Arab itu melarang untuk unggas. Ini (nugget) aku kirim. Senang 60 ribu atau 30 ribu? Ah tulis itu,” kata Amran kepada awak media.
Mentan Amran menegaskan, larangan Arab Saudi tidak berdampak pada pemasaran Indonesia. Justru menurutnya, Presiden mendorong agar seluruh komoditas nasional diolah menjadi produk jadi melalui hilirisasi
“Justru itulah tujuan perintah Bapak Presiden kita hilirisasi. Hilirisasi adalah kita olah bahan baku menjadi bahan jadi, ini naik 100 persen dan ini tujuannya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Charoen Pokphand Jaya Farm, Jusi Jusran, menyatakan kesiapan perusahaannya mengekspor produk olahan unggas ke Arab Saudi. Ia menegaskan, meski pengiriman karkas ayam beku atau unggas hidup belum dibuka, hal ini bukan hambatan.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri, mengirimkan produk olahan, ready to eat atau ready to serve, itu lebih besar nilainya,” ujarnya
Ia menjelaskan, proses perizinan dan kerja sama pemerintah ke pemerintah (G2G) sudah dimulai sejak tiga tahun lalu. Saat ini Charoen Pokphand mulai memperoleh persetujuan untuk mengirim produk yang sudah diproses, termasuk heat treatment atau produk siap saji.
Meski pada 2025 Charoen Pokphand belum mengekspor ke Arab Saudi, perusahaan menargetkan pasar komersial di sana, tidak hanya untuk jamaah haji tetapi juga untuk hotel, restoran, dan katering.
“Target kami bukan hanya jamaah haji, tapi penjualan komersial. Saya bertemu dengan BPOM karena produk Arab Saudi di-handle oleh BPOM dua bulan lalu. Mudah-mudahan akhir 2026 ada sinyal baik untuk produk Charoen Pokphand,” ujar Jusi.
Jusi menambahkan, tantangan ekspor ke Arab Saudi cukup berat. Negara ini telah banyak menerima produk dari Brazil, Amerika, dan Thailand yang lebih murah dan kompetitif.
Selain itu, Indonesia baru mulai mengurus persetujuan ekspor tiga tahun terakhir, seiring upaya pemerintah membuka pasar bagi produk unggas Indonesia.
“Jika berhasil, ini akan sangat baik bagi citra produk kita dan menempatkan Indonesia setara dengan negara besar dalam ekspor produk pangan,” tambahnya.
Reporter: Supianto
