Badan Pangan Nasional (Bapanas) berharap penyaluran bantuan pangan beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bisa segera dibuka kembali. Langkah ini dinilai penting untuk menekan harga beras di sejumlah wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, usai rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Papua dan Maluku serta perwakilan asosiasi di Jakarta, Jumat (16/5).
Menurut Ketut, saat ini masih berlangsung panen di beberapa daerah, sehingga perlu kehati-hatian dalam menyalurkan beras SPHP agar tidak mengganggu harga gabah petani.
Namun, dia berharap Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) dapat menghasilkan keputusan yang tetap memungkinkan distribusi SPHP di daerah-daerah yang tidak sedang panen.
“Harapan kita, hasil Rakortas nanti bisa memungkinkan penyaluran SPHP tetap berjalan, tentu dengan mempertimbangkan kondisi panen. Bulan Mei ini kan masih ada panen. Jangan sampai saat panen masih berlangsung, SPHP keluar di wilayah yang sedang produksi,” ujar Ketut.
Ketut menekankan, daerah-daerah terpencil dan wilayah yang tidak memiliki produksi beras membutuhkan SPHP. Oleh karena itu, dia berharap penyaluran SPHP bisa difokuskan ke daerah-daerah tersebut.
“Kita berharap di daerah-daerah remote yang tidak produksi dan tidak sedang panen, SPHP masih bisa masuk. Dengan begitu, masyarakat di wilayah timur seperti Papua, Maluku, dan daerah-daerah 3TP (tertinggal, terdepan, dan terluar) tetap bisa memperoleh beras dengan harga terjangkau,” tambah dia.
Di tempat yang sama, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengatakan, saat ini Bulog masih fokus untuk menyerap gabah dari petani karena panen masih berlanjut.
“Belum dibuka. Belum dibuka. Karena kan sekarang kan masih panen, kita masih fokus penyerapan,” kata Suyamto.
Meski demikian, dia menambahkan, pihaknya masih menunggu penugasan dari pemerintah. Apabila memang dinilai perlu untuk dilakukan penyaluran melalui program SPHP, Bulog akan menerima penugasan untuk menjalankannya.
“Ya nanti kita tunggu penugasan dari pemerintah. Apabila memang dipandang perlu dilakukan SPHP, ya kita akan dapat penugasan untuk bisa masuk SPHP,” kata Suyamto.
Menjawab keluhan dari pemerintah Papua dan Maluku terkait kelangkaan beras SPHP. Suyamto kembali menekankan, Bulog masih menunggu arahan pemerintah untuk penyaluran beras SPHP.
“Jadi kita tinggal menunggu perintah saja. Tadi kan banyak yang mengusulkan untuk ada SPHP,” pungkas Suyamto.
