Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras terus menurun.
Dia menilai, penurunan tersebut merupakan hasil dari koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga.
“Namun yang juga perlu kita apresiasi bersama adalah kenaikan harga beras, itu saat ini jumlah kabupaten kotanya terus menurun,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Jakarta, Senin (17/11).
Amalia menjelaskan, pekan lalu terdapat 50 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Kini, jumlahnya menurun menjadi 39 kabupaten/kota.
“Ini kelihatannya intervensi yang dilakukan oleh teman-teman Kemendagri dan daerah relatif efektif untuk menurunkan harga beras,” kata dia.
Secara nasional, harga beras rata-rata juga terus menurun. Saat ini harga rata-rata berada di level Rp 15.256 per kilogram.
Meski demikian, sejumlah daerah masih mencatat harga beras yang cukup tinggi, terutama di Papua, seperti Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.
“Untuk kabupaten/ kota yang masih mengalami harga beras tinggi, yaitu Kabupaten Intan Jaya Rp 54.772 per kg, Kabupaten Puncak Rp 45.000 per kg, dan Kabupaten Pegunungan Bintang Rp 40 per kg,” ujar dia.
Sementara itu, terdapat 39 kabupaten/kota yang masih mengalami kenaikan harga beras medium. Kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Dogiyai, yang berada di atas HET dengan selisih 26,45 persen.
Kabupaten Puncak Jaya juga mencatat gap yang besar terhadap HET, yakni mencapai 93,55 persen. “Di daerah Papua gap dengan HET-nya sudah relatif tinggi,” pungkas dia.
Sementara itu, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto menjelaskan, stok Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih sangat mencukupi untuk intervensi harga.
Hingga 14 November 2025, dari target penyaluran 1,5 juta ton, realisasi baru mencapai 595 ribu ton atau 39,68 persen.
“Artinya, sampai hari ini kita masih memiliki stok SPHP sekitar 904.742 ton. Stok inilah yang harus segera didistribusikan kepada masyarakat agar tekanan harga, seperti yang tadi disebutkan BPS dan KSP, bisa segera diatasi,” ujarnya.
Khusus untuk wilayah timur, yakni Papua dan Papua Barat, Andriko menegaskan, perhatian perlu diprioritaskan. Dari target 87 ribu ton, realisasi penyaluran beras SPHP di dua provinsi tersebut baru mencapai 16,11 persen, sehingga masih terdapat sisa sekitar 73.367 ton.
“Sisa beras SPHP ini harus segera digelontorkan untuk operasi pasar, pasar murah, dan berbagai intervensi lainnya agar harga beras di wilayah-wilayah dengan tingkat disparitas tertinggi bisa segera turun,” imbuh Andriko.
Reporter: Supianto
Join us on Google News: https://bit.ly/3K0ZGkF
