Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, memperingatkan pemerintah agar segera menuntaskan kasus beras oplosan yang tengah menjadi sorotan publik. Ia menegaskan, lambatnya penanganan kasus ini dapat memicu kepanikan pasar dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang mereka beli.
“Terkait beras oplosan, Pak Menteri, mungkin sangat penting hal ini segera dituntaskan. Jangan sampai berlarut-larut dan justru menimbulkan kepanikan pasar,” kata Daniel dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).
Menurut Daniel, sikap cepat dalam menyelesaikan kasus beras oplosan ini dibutuhkan untuk segera memulihkan kepercayaan konsumen, baik terhadap produk pangan maupun terhadap produsen dalam negeri.
“Kalau kepercayaan terhadap produk dan terhadap produsen bukan semakin meningkat, tetapi dari kasus oplosan ini semakin menurun, itu juga menjadi tantangan berat bagi masyarakat dan pemerintah,” ujar Daniel.
Lebih jauh, Daniel mendorong agar kasus ini tidak hanya ditangani melalui jalur hukum semata, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata niaga pangan nasional.
“Saya setuju dengan Prof tadi, jangan berhenti hanya pada penegakan hukum. Ini harus menjadi momentum kita untuk melakukan reformasi tata niaga pangan, agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tambahnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini bahkan mengungkapkan kekhawatirannya, bahwa praktik oplosan bisa jadi tidak hanya terjadi pada beras.
“Saya dalam hati sempat terpikir, jangan-jangan seluruh produk pangan kita yang ada di Indonesia adalah oplosan. Yang ketahuan baru beras,” ungkap Daniel.
Oleh karena itu, Daniel mendorong pemerintah segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata niaga pangan nasional, sebelum kecurigaan publik meluas ke komoditas lainnya.
“Sebelum itu terjadi lebih lanjut segera lakukan reformasi tata niaga di bidang pangan, belum minyak, kemarin BBM dan itu yang kita khawatirkan,” imbuhnya.
Pada kesempatan ini, Mentan Amran mengatakan, pemerintah tengah menindaklanjuti temuan serius terkait kualitas dan praktik perdagangan beras di pasar.Â
Dari investigasi di 268 titik sampel di daerah lumbung padi, ditemukan bahwa 212 sampel tidak sesuai dengan standar mutu dan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemeriksaan dilakukan melalui 13 laboratorium independen di seluruh Indonesia.
“Ini bukan sekadar kasus beras oplosan. Ini lebih dari itu. Beras kualitas biasa dijual sebagai premium tanpa proses pencampuran. Ini adalah manipulasi yang merugikan masyarakat,” ungkap Mentan Amran.
Mentan Amran mengatakan telah melaporkan temuan ini kepada Satgas Pangan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, dengan pemeriksaan terhadap 26 merek beras, dan 40 merek lainnya akan segera menyusul. “Dari hasil pengawasan bersama, 90 persen sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar,” ujarnya.
