Samarinda — Di banyak kebun sawit di pelosok Kalimantan, perempuan sering kali hadir di antara hamparan pohon hijau itu — menyemprot gulma, menabur pupuk, menimbang hasil panen, atau menyiapkan catatan produksi. Mereka adalah wajah sehari-hari industri sawit Indonesia: pekerja keras yang menopang rantai pasok dari akar hingga pabrik.
Namun, di balik kontribusi besar itu, peran mereka kerap luput dari perhatian. Sebagian besar masih berstatus buruh harian lepas (BHL), tanpa perlindungan kerja memadai, upah setara, atau ruang suara dalam pengambilan keputusan. Kini, situasi itu mulai berubah.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menggandeng organisasi nirlaba asal Belanda, Solidaridad, dalam sebuah program kolaboratif bertajuk POWERRR (Kesetaraan Perempuan dan Kelapa Sawit melalui Sumber Daya, Hak, dan Keterwakilan di Indonesia). Proyek ini resmi dimulai melalui Kick-off Meeting di Samarinda, 23 Oktober 2025, dan akan menjangkau 3.500 perempuan di dua kabupaten sentra sawit Kalimantan Timur: Paser dan Kutai Timur.
Program ini bukan sekadar proyek sosial biasa. Di baliknya, tersimpan ambisi besar: menjadikan Kalimantan Timur sebagai model nasional praktik kerja layak dan berkeadilan gender di industri sawit.
“Ini langkah konkret untuk memastikan industri sawit tidak hanya produktif, tapi juga inklusif,” ujar Sumarjono Saragih, Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI sekaligus Presidensi JAGASAWITAN. “Hak-hak pekerja perempuan harus dihormati, mereka harus dilindungi dari kekerasan, dan diberi kesempatan untuk berdaya. Dengan cara itu, sawit Indonesia bisa benar-benar berkelanjutan.”
Program POWERRR akan memberikan pelatihan Good Agriculture Practices (GAP), literasi keuangan, kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pendidikan pengasuhan anak. Sekitar 1.500 di antara peserta adalah petani perempuan pemilik lahan, sementara 2.000 lainnya merupakan pekerja perempuan di perkebunan.
Pelatihan akan berlangsung hingga akhir 2026, melibatkan berbagai mitra, termasuk Perempuan Mahardika, Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Mulawarman, dan dukungan teknis dari Syngenta.
Bagi Solidaridad, kerja sama ini adalah kelanjutan dari upaya panjang mereka mendampingi petani kecil di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. “Kami memulai dari Kalimantan Timur sebagai laboratorium sosial,” kata Yeni Fitriyanti, Country Manager Solidaridad Indonesia. “Fokus kami ada pada tiga hal: Resources, Rights, and Representation — memastikan perempuan punya akses terhadap sumber daya, hak yang dilindungi, dan suara dalam setiap proses pengambilan keputusan.”
Menurut Yeni, keadilan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan industri sawit. “Ketika perempuan dilibatkan dan dilindungi, hasil kerja meningkat, konflik sosial berkurang, dan rantai pasok menjadi lebih kuat,” ujarnya.
Langkah GAPKI dan Solidaridad ini sejalan dengan agenda besar pemerintah. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini saat audiensi dengan GAPKI dan Solidaridad di Jakarta, 2 Oktober lalu. Pemerintah menilai inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran, khususnya semangat “membangun Indonesia dari desa.”
Perempuan sawit adalah bagian dari fondasi ekonomi pedesaan. Mereka bukan hanya buruh, tetapi juga ibu, pengelola rumah tangga, dan penopang stabilitas komunitas di sekitar perkebunan. Dalam konteks inilah, pemberdayaan mereka menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.
“Industri sawit telah menjadi motor ekonomi di berbagai daerah. Tapi pembangunan yang sejati hanya akan terjadi jika semua orang — termasuk perempuan — merasakan manfaatnya secara setara,” kata Sumarjono.
Kerja sama lintas pihak ini juga melibatkan serikat pekerja yang tergabung dalam Jejaring Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) dan JAGASAWITAN. Keterlibatan buruh dianggap penting untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan dan praktik di tingkat perusahaan benar-benar berpihak pada pekerja di lapangan.
“Kami ingin memastikan suara perempuan pekerja dan petani sawit didengar dalam setiap perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan mekanisme perlindungan dari kekerasan di tempat kerja,” ujar Sumarjono.
Langkah ini memperlihatkan wajah baru industri sawit Indonesia: lebih terbuka, progresif, dan sadar tanggung jawab sosial. GAPKI, yang selama ini dikenal sebagai organisasi pengusaha sawit terbesar di tanah air, kini memperluas perannya dari sekadar asosiasi bisnis menjadi katalis perubahan sosial di tingkat akar rumput.
Bagi masyarakat di Paser dan Kutai Timur, proyek POWERRR bukan hanya serangkaian pelatihan, melainkan harapan baru. Dari pelatihan literasi keuangan hingga praktik pertanian berkelanjutan, dari penyuluhan kesehatan kerja hingga perlindungan anak — semua diarahkan untuk memperkuat posisi perempuan di desa.
Karena sejatinya, keberlanjutan industri sawit bukan hanya soal standar RSPO atau ISPO. Ia juga tentang manusia — tentang bagaimana perempuan yang selama ini bekerja di kebun mendapat ruang, pengakuan, dan kesempatan untuk tumbuh.
Dari Kalimantan Timur, langkah kecil ini diharapkan menjalar luas ke seluruh penjuru negeri. Menguatkan peran perempuan sebagai pilar pembangunan desa, dan memastikan sawit Indonesia melangkah menuju masa depan yang lebih adil, hijau, dan setara — sebuah kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045.
